Pesatnya perkembangan finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) terjadi tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Hal tersebut yang kemudian menyita perhatian para pemimpin lembaga dan otoritas keuangan dunia. Oleh karena itu pada Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional - Bank Dunia atau International Monetary Fund (IMF)-World Bank Annual Meeting 2018 yang digelar di Nusa Dua, Bali bulan Oktober mendatang secara khusus akan digelar Bali Fintech Agenda di antara sekitar 2.000 pertemuan dan seminar yang akan diadakan selama sepekan. Melalui keterangan persnya di Jakarta, Rabu, 5 September 2018, Jakarta Kepala Unit Khusus Pertemuan Tahunan IMF-World Bank dari Bank Indonesia (BI) Peter Jacobs mengatakan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pun direncanakan akan menghadiri agenda yang akan diadakan tanggal 11 Oktober itu dan memberikan sambutannya. Selain itu, pimpinan IMF, Bank Dunia, Bank for International Settlements (BIS), dan Ketua Development Committee (DC) World Bank Sri Mulyani Indrawati menjadi beberapa di antara pejabat tinggi yang akan menghadiri pertemuan itu.
“Bali Fintech Agenda adalah event yang secara khusus di desain sebagai permintaan Indonesia. Jadi Presiden Jokowi yang akan membuka. Lalu kemudian ada pembicara – pembicara dari Managing Director Lagarde, President Kim, chairman – chairman dari beberapa lembaga keuangan termasuk juga nanti Ibu Sri Mulyani sebagai chairman dari Development Committee. Jadi Develompment Committee chairnya adalah Ibu Sri Mulyani dan nanti akan hadir di acara flagship seminar yang disebut dengan Bali Fintech Agenda. Harapannya dari Bali Fintech Agenda ini nanti akan muncul inisiatif – inisiatif yang akan direfer oleh dunia sebagai prinsip – prinsip bidang financial technology.”
Lebih lanjut Peter mengatakan, Pemerintah Indonesia berharap agar hasil dari Bali Fintech Agenda ini dapat menjadi bagian dari komunike Bali Initiative. Pada kesempatan yang sama,Kepala Departemen Internasional BI Dodi Zulverdi menegaskan dukungan bank sentral terhadap perkembangan ekonomi digital yang memberikan banyak dampak positif. Namun, apabila perubahan itu tidak didukung kesiapan yang baik dari sisi infrastruktur, hukum, dan lain-lain, bank sentral khawatir akan dapat berdampak negatif terhadap perkonomian nasional. Saat ini Indonesia merasa sebagai pasar yang besar tetapi kapasitas Indonesia dianggap masih belum maksimal memanfaatkan ekonomi dan keuangan digital. Hal tersebut berakibat pada dominannya pemain ekonomi digital yang berasal dari luar negeri. (VOI/Rezha)
