Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah mengajukan tambahan anggaran sebesar 60 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan diplomasi dan koordinasi kerjasama Indonesia dengan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan. Direktur Kerja Sama Asia dan Pasifik Kementerian Luar Negeri RI Edi Yusup mengatakan pihaknya dan Menko Polhukam RI Wiranto telah melakukan pendataan jenis bantuan apa saja yang diharapkan oleh negara–negara di kawasan tersebut dari Indonesia selain pembangunan kapasitas atau capacity building. Kepada media di Jakarta, Kamis (6/9) Edy menjelaskan, bantuan yang telah diberikan oleh Indonesia selama kurang lebih lima tahun terakhir lebih didominasi oleh capacity building berupa pelatihan di kawasan tersebut.
“Jadi memang waktu itu Bapak Menkopolhukam sudah mendata bantuan–bantuan apa yang mereka harapkan dari Indonesia. Salah satunya Nauru misalnya kapal tongkang. Kemudian ada Kiribati yang misalnya ingin membangun stadion. Bisa nggak Indonesia membantu sebagian dari pembangunan itu. Nah itu mungkin yang di data oleh Pak Menko yang diajukan. Existing bantuan yang kita berikan kepada mereka kan masih ke capacity building. Jadi kita dalam lima tahun ini sudah mengundang 1650 teman–teman dari negara Pasifik Selatan untuk ikut ke training disini.”
Lebih lanjut Edi menjelaskan, bantuan capacity building yang diberikan oleh negara–negara di kawasan Pasifik Selatan meliputi berbagai bidang kerjasama, antara lain pertanian, perikanan, manajemen pemilihan umum (Pemilu), pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pelatihan dan kunjungan media. Selama ini seluruh bantuan capacity building yang diberikan oleh Indonesia merupakan permintaan langsung dari masing–masing negara yang membutuhkan. (VOI/Rezha)
