Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Retno Marsudi menjadi salah satu peserta “Working Lunch on Rohingya Crisis” yang diselenggarakan Inggris dan Perancis di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa ke-73 di New York, Amerika Serikat, Senin, 24 September 2018 waktu setempat. Menurut keterangan pers yang diterima Voice of Indonesia pada Selasa, 25 September 2018, Retno Marsudi menyatakan, Indonesia dan masyarakat internasional akan terus melakukan pengawasan agar nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Myanmar dan Bangladesh terkait kerjasama repartriasi etnis Rohingya terlaksana. Adanya kerjasama tersebut diharapkan akan membawa perubahan situasi yang lebih baik di lapangan dan memenuhi hak-hak para pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk kembali ke daerah asalnya di Rakhine State Myanmar. Menurut Retno Marsudi, dibutuhkan beberapa langkah persiapan sebelum proses repatriasi terlaksana, antara lain menciptakan lingkungan yang kondusif, jaminan keamanan, serta adanya rasa saling percaya yang kuat antara Myanmar dan Bangladesh.
‘’Nah langkah kongkret itu bisa dibagi menjadi langkah persiapan. Persiapannya itu kalau kita bicara mengenai enabling environment. Jadi enabling environment itu mempersiapkan kondisi. Kondisi harus dipersiapkan sehingga mereka bisa kembali. Diantaranya adalah security assurance itu menjadi penting sekali. Terus kemudian pembangunan – pembangunan shelter itu juga sangat penting. Nah sekarang enabling environment itu terjadi maka repatriasi harus segera dilakukan. Nah kemarin pertemuannya ada Bangladesh ada Myanmar. Bangladesh dan Myanmar saya sendiri sampaikan bahwa trust antara Bangladesh dan Myamar itu akan menjadi aset bagi mempercepat upaya repatriasi. Karena kalau tidak ada trust diantara mereka akan terhambat repatriasi’’.
Retno Marsudi lebih lanjut mengatakan semakin lama etnis Rohingya berada di tempat pengungsian kondisinya akan semakin tidak baik. Karena kondisi di tempat pengungsian yang kurang baik tentunya membuat kondisi psikologis pengungsi semakin tertekan. Hal tersebut tentunya dikhawatirkan menjadi celah bagi ideologi yang keras atau radikal masuk dan mempengaruhi para pengungsi. Namun, Retno Marsudi juga mengingatkan agar proses repatriasi juga diikuti oleh penciptaan kehidupan yang inklusif, termasuk dukungan bagi pembangunan ekonomi bagi etnis Rohingya. VOI/Rezha
