Presiden Joko Widodo menerima Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kamis siang di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Dewan Pengarah BPIP, Mohammad Mahfud MD, menyampaikan agar pemerintahan Indonesia kelak dapat segera melakukan evaluasi terhadap undang-undang penyelenggara Pemilu. Menurutnya langkah evaluasi ini diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun pertama pemerintahan mendatang agar di tahun keempat, bangsa Indonesia telah memiliki peraturan yang lebih sempurna terkait penyelenggara pemilu.
Langkah evaluasi ini menurutnya, mencakup banyak hal yang saat ini mendapatkan perhatian masyarakat, diantaranya banyaknya jatuh korban meninggal dari petugas KPPS saat melaksanakan tugas. Selain itu dirinya juga menyoroti perlunya evaluasi mengenai Presidential Threshold serta sistem Pemilihan Umum.
“Pemerintahan yang akan datang itu, siapapun yang terpilih itu diharapkan segera memperbaiki UU Penyelenggara Pemilu. Itu tahun pertama masuk Prolegnas, agar persiapannya tidak mendadak seperti sekarang sampai ada korban jiwa dan sebagainya. Itu harus diantisipasi dari sekarang termasuk Presidential Threshold, termasuk sistem Pemilunya. Itu nanti dibahas lagi di tahun pertama. Sehingga tahun kedua selesai kalau mau ada judicial review bisa tahun ketiga. Sehingga tahun keempat sudah selesai semua keseluruhan aturan2 hukum. Itu diharapkan begitu. “
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia ke 5 Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Dewan Pengarah BPIP menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, BPIP akan menyampaikan laporan hasil kerja lembaga yang telah berjalan rutin. Dirinya pun menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi karena telah mengungguli Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 versi hitung cepat atau quick count.
Saat menerima Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Meteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. (ndy)
