December
Kemenparekraf Siapkan Program Strategis Garap Peluang Sektor Parekraf pada 2023
Written by Thiodor
(voinews.id) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempersiapkan sejumlah program strategis untuk menggarap peluang dan mengantisipasi tantangan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 di Balairung Soesilo Soedarman, Senin (26/12/2022) menjelaskan, beberapa faktor menjadi perhatian dalam menghadapi tantangan dan menggarap peluang sektor pariwisata Indonesia, mulai dari perubahan perilaku konsumen atau gaya berwisata wisatawan pascapandemi COVID-19, lalu kebijakan Rapid Exit Zero Covid Policy di Tiongkok.
“Indonesia memiliki target kunjungan wisatawan 2023 yang harus diraih serta pasar utama yang diharapkan menjadi penyumbang wisatawan. Target wisman sebanyak 3,5-7,4 juta kunjungan. Dengan nilai devisa pariwisata mencapai 2,07-5,95 miliar dolar AS. Jumlah wisatawan nusantara targetnya 1,2-1,4 miliar pergerakan di tahun 2023,” ujarnya.
Sementara itu, kata Sandiaga, sektor ekonomi kreatif juga memiliki tantangan dan peluang tersendiri, mulai dari transformasi digital menggeser alur proses sektor ekonomi kreatif dari sistem konvensional. Namun ada peluang juga perkembangan teknologi membuka peluang kolaborasi antar subsektor ekonomi kreatif.
Adapun tren pariwisata 2023, kata Sandiaga, meliputi culture immersion, wellness tourism, work from destination, dan Off-Grid Travel. Sedangkan, tren ekonomi kreatif 2023 meliputi konten lokal dan film Indonesia, bangkitnya jenama lokal, fesyen sirkular, dan era metaverse.
“Seluruh program kerja strategis Kemenparekraf tersebut juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” ujarnya.
Melihat berbagai kesempatan, Menparekraf Sandiaga optimistis sektor parekraf Indonesia dapat bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk bersama mendukung upaya membuka peluang usaha, memberdayakan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan target 4,4 juta di tahun 2024, demi kebangkitan ekonomi nasional.
December
UGM: Penutupan RSDC bukti BUMN/pemerintah berhasil tangani COVID-19
Written by Akbar
(voinews.id)- Direktur Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM) Rustamaji mengatakan penutupan Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) di akhir Desember 2022 merupakan bukti pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhasil menangani COVID-19.
"Ini merupakan indikasi yang sangat baik atas usaha pemerintah dan BUMN menekan penularan COVID-19 di Indonesia," kata Direktur Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Rustamaji melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Pemerintah berencana menghentikan operasional RSDC Wisma Atlet yang didirikan pemerintah bersama dukungan Kementerian BUMN pada tanggal 31 Desember 2022. Peran BUMN dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, dinilai Rustamaji strategis dan vital.
Bahkan, ketika pandemi COVID-19 mengalami lonjakan, hampir seluruh BUMN mengambil peran aktif. Tidak hanya BUMN bidang kesehatan, tetapi BUMN nonkesehatan juga turut membantu pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan nyata yang dilakukan misalnya pendanaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat. "Dengan bantuan BUMN, membuat penanganan COVID-19 makin cepat terselesaikan," kata dia. BUMN farmasi seperti Biofarma, Kimia Farma dan Indofarma mengambil peran terdepan dalam mendatangkan vaksin, alat tes PCR, maupun obat COVID-19. Bahkan, saat ini Biofarma sudah mampu membuat vaksin COVID-19 dengan teknologi mRNA.
"BUMN menunjukkan dua peran sekaligus, yaitu pelayanan kepada masyarakat dan memberikan keuntungan bagi negara," ucap nya. Rustamaji menilai peran serta yang ditunjukkan BUMN dalam penanganan COVID-19 tidak lepas dari dukungan dan inisiatif yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut dia, melalui jaringan yang dimiliki Erick Thohir dan beberapa menteri lainnya, Indonesia bisa mendapatkan akses vaksin dan obat. Langkah tersebut dinilainya juga patut diapresiasi.
antara
December
(voinews.id)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memandang perlu pemerintah daerah (pemda) memperketat upaya memonitor pengendalian harga barang dan jasa di tengah perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. "Perlu semua pihak, termasuk pemda, monitoring pengendalian harga barang dan jasa. Pasalnya, perayaan Natal dan tahun baru berdampak pada kenaikan permintaan komoditas tertentu yang membuat angka inflasi makin meningkat," kata Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan di Jakarta.
Mendagri menyampaikan hal itu saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dan luring dari Gedung Sasana Bhakti Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin. Tito Karnavian menekankan bahwa pengendalian harga barang dan jasa menjadi isu penting, bukan hanya di tingkat nasional ataupun lokal, melainkan juga global. Apalagi, saat ini konflik Ukraina dan Rusia masih berlangsung dan berdampak pada laju inflasi.
Selanjutnya, menurut dia, momentum Natal dan tahun baru yang bakal berimbas pada kenaikan permintaan terhadap komoditas tertentu, mobilitas masyarakat, dan lainnya. "Ini juga terjadi di Indonesia yang berakibat pada kemungkinan terhadap stabilitas harga pangan, harga barang dan jasa, dan lain-lain," kata Tito. Oleh karena itu, Mendagri memandang perlu pemda terus memperketat monitoring, intervensi, dan melakukan pengendalian harga barang maupun jasa pada pekan terakhir Desember 2022.
"Seperti diketahui bahwa dengan tingkat inflasi yang ada dari bulan ke bulan, dan dari penurunan yang ada, salah satu kontributor yang terpenting adalah pengendalian kebersamaan di pusat dan setiap daerah melakukan langkah di daerah masing-masing," ucapnya.
Mendagri juga mengapresiasi daerah-daerah yang saat ini angka inflasinya terbilang rendah di bawah rata-rata inflasi nasional. Hal itu seperti yang dialami Provinsi Kepulauan Riau yang tingkat inflasinya 5,26 persen dan Kota Lhokseumawe dengan inflasi 4.42 persen. Akan tetapi, Mendagri juga memberikan atensi pada pemda yang inflasinya cukup tinggi, seperti yang dialami Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang angka inflasinya 6,84 persen dan Kota Parepare dengan inflasi 7,11 persen. Tito meminta daerah dengan angka inflasi tinggi melakukan sejumlah upaya pengendalian.
Mendagri meminta seluruh kebijakan pengendalian inflasi di daerah tersebut tidak hanya sekadar di atas kertas. Namun, menurut Mendagri, pemerintah setempat perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat detail masalah yang mereka hadapi. "Permasalahan penerbangan, misalnya, apa kuncinya, koordinasi dengan pihak penerbangan, kemudian realisasi eksekusinya. Gerakan tanam, misalnya, tidak hanya cukup membuat edaran gerakan tanam," ujarnya.
antara
December
Bawaslu: Kampung antipolitik uang perkokoh komitmen tolak politik uang
Written by Akbar
(voinews.id)- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi menyampaikan pembentukan kampung anti-politik uang oleh pihaknya diharapkan dapat memperkokoh komitmen masyarakat di dalamnya untuk menolak praktik politik uang dalam pemilu.
"Dengan terbentuknya kampung anti-politik uang, diharapkan muncul kampung-kampung dengan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat serta memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang," ujar anggota Bawaslu RI Puadi kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Puadi lalu mengingatkan praktik politik uang bukan hanya menjadi musuh besar bagi pelaksanaan demokrasi yang baik, melainkan pula musuh besar bagi pembangunan di suatu negara. Oleh karena itu, Bawaslu secara konsisten meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang.
"Bawaslu berusaha menyentuh ruang hati masyarakat untuk menolak politik uang, setidaknya untuk diri sendiri dan keluarga," tambah Puadi. Salah satu contoh kampung anti-politik uang itu adalah Desa Gunungsari yang terletak di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
Sebelumnya, saat menghadiri acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu (17/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Bawaslu untuk melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam mengawasi praktik politik uang yang terjadi di lapangan setiap penyelenggaraan pemilu. Dalam sambutannya di acara tersebut, Jokowi mengakui politik uang menjadi "penyakit" setiap gelaran pesta demokrasi.
"Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalau ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut Pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi, kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada," kata dia.
Presiden pun meminta Bawaslu menggencarkan pendidikan politik untuk menjaga Pemilu 2024 yang berintegritas dan berkualitas tanpa politik uang.
antara