VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi menyebutkan ekspor singkong dan produk turunannya meningkat tiga kali lipat di kala harga gandum internasional melonjak akibat konflik Ukraina-Rusia.

Suwandi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa produk pangan substitusi gandum seperti singkong dan sorgum yang dihasilkan di Indonesia bisa masuk ke pasar internasional dan diminati. "Kalau saya melihat ini berkah. Karena harga gandum naik, kesempatan singkong kita, sorgum kita naik bagus, masuk pasar diminati. Ini terbukti, bagaimana kondisi ekonomi 2022 ekspor singkong dan turunannya tahun 2022 naik hampir 300 persen dibanding 2020," kata Suwandi.

Ukraina merupakan salah satu negara produsen gandum terbesar di dunia. Dengan adanya konflik geopolitik dengan Rusia menyebabkan harga gandum melonjak lantaran keterbatasan pasokan.

Suwandi mengatakan Indonesia sendiri bergantung pada impor gandum dari Ukraina sebanyak 3 juta ton, atau 36 persen kontribusinya dari kebutuhan total di dalam negeri. Dia menjelaskan ancaman krisis pangan global dipicu oleh sejumlah faktor, selain konflik Ukraina dan Rusia.

Beberapa yang menyebabkan adalah dampak pandemi Covid-19 yang sempat membuat keterbatasan pengiriman pasokan pangan, dan juga faktor cuaca ekstrem akibat perubahan iklim global. Namun Suwandi memastikan bahwa PDB sektor pertanian terus tumbuh positif sejak awal mula pandemi hingga saat ini. Selain itu, ekspor sektor pangan pun terus bertumbuh sejak 2020 hingga saat ini.

"Ekspor sektor pertanian total naik tinggi. Contoh ekspor 2020 ekspor pertanian total sekitar Rp450 triliun, itu naik 15 persen lebih dibanding tahun sebelumnya. 2021 ekspor naik Rp625 triliun, naiknya 38 persen, ini tanda baik. Di 2022 juga ekspor produk pertanian naik yang didominasi sektor perkebunan," kata Suwandi. Suwandi mengakui bahwa inflasi terjadi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Salah satu komoditas pangan yang menyumbang inflasi adalah cabai dan bawang. Menurut dia, pemerintah melakukan substitusi untuk mengatasi inflasi ini dengan meningkatkan jumlah dan nilai ekspor. "Telur dan daging ayam, kita dorong.

Di Singapura ayam dan telur produk kita mengalir ke sana, ini hal baru. Kita juga mencari sumber-sumber lain menahan dampak inflasi, mendorong ekspor," kata Suwandi.

antara

(voinews.id)Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan pemerintah perlu untuk memaksimalkan penerimaan negara dari ekspor batu bara, antara lain dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2022 tentang penerimaan negara dari royalti ekspor batu bara. “PP ini perlu direvisi,” kata Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, revisi ini diperlukan karena PP yang berlaku sekarang masih kurang adaptif dengan perubahan Harga Batu Bara Acuan (HBA), sehingga nilai pendapatan negara tidak dapat maksimal. Saat ini, lanjutnya, PP hanya mengatur 5 layer HBA, serta semakin tinggi harga HBA maka persentase pajaknya semakin tinggi, dari rentang persentase pajak 14 persen sampai 28 persen. Contohnya, ketika HBA di atas 100 dolar AS/ton, maka pajaknya menjadi 28 persen.

“Jadi menurut saya untuk mengoptimalkan penerimaan negara, maka royalti progresif untuk ekspor batu bara yang berlaku efektif bulan Mei 2022 ini harus konsisten dijalankan," kata politisi PKS itu. Ia berpendapat penegakan dalam penerapan royalti yang bersifat progresif akan lebih realistis dibandingkan dengan hanya berupa pengenaan pajak ekspor batu bara. Mulyanto mengusulkan jenjang royalti progresif ekspor batubara ini ditambah 2 layer lagi sehingga jadi 6 layer.

Penambahan itu, ujar dia, yakni untuk HBA di atas 200 dolar AS/ton dikenakan royalti 33 persen, serta untuk HBA di atas 300 dolar/ton dikenakan royalti 38 persen. Ia menilai bahwa PP No. 15/2022 yang terbit bulan April 2022 ini kelihatannya tidak mengantisipasi HBA yang mencapai setinggi seperti sekarang ini.

Mulyanto menambahkan sejak awal tahun 2022, HBA ini terus naik dari 158 dolar AS/ton pada Januari menjadi sebesar 319 dolar/ton untuk Juli 2022. Sebagaimana diwartakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) subsektor mineral dan batu bara (minerba) hingga 1 Agustus mencapai Rp87,72 triliun dan telah melampaui target 2022 sebesar Rp42,36 triliun atau 207 persen. “Kalau total akumulasi dengan yang lalu itu hampir Rp300 triliun lebih.

Sementara ada kelemahan di utang sekitar Rp5 triliun yang bertambah lagi karena ada Perpres Nomor 15 Tahun 2022 mengenai royalti,” kata Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Yose Rizal dalam Webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi PNBP, Rabu (3/8). Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi PNBP minerba memang selalu melebihi target sejak 2018. Tercatat realisasi pada 2018 mencapai Rp49,62 triliun dari target Rp32,1 triliun.

Lalu pada 2019 realisasi mencapai Rp44,92 triliun dari target Rp43,27 triliun. Kemudian pada 2020, target PNBP ditetapkan pada Rp31,41 triliun dan mencapai Rp34,6 triliun. Begitu juga pada 2021 dengan realisasi yang mencapai Rp74,9 triliun dari target Rp39,1 triliun.

Guna meningkatkan PNBP sektor minerba, Kementerian ESDM menetapkan sejumlah kebijakan yang salah satunya dilakukan melalui penguatan pengawasan penerimaan negara melalui pemanfaatan data pembayaran PNBP melalui integrasi e-PNBP Minerba dengan aplikasi SIMPONI dan automatic blocking system aplikasi e-PNBP.

antara