VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar belanja pembangunan infrastruktur harus mengutamakan produk dalam negeri, apalagi jika pembangunan tersebut menggunakan dana APBN.

“Dana APBN dikumpulkan dari pajak masyarakat, maka kita tidak ingin membuang serupiah pun APBN yang telah dikumpulkan dengan susah payah itu," ujar Basuki dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah di Pameran Mega Build Ke-19 di Jakarta, Kamis.

Gerakan belanja produk dalam negeri, kata Basuki, harus diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur agar dapat membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah, kata Basuki, menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar dan kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia.

Oleh karena itu, diharapkan setiap pelaku usaha dan tenaga kerja dapat meningkatkan kemampuan usaha dan kompetensi dalam rangka memenangkan persaingan khususnya di pasar regional ASEAN.

“Kita harus bersama-sama memastikan kesiapan seluruh rantai pasok industri konstruksi, mulai dari kelembagaan badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja, material, peralatan, teknologi, hingga masyarakat jasa konstruksi sendiri," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Basuki menyampaikan apresiasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh masyarakat jasa konstruksi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur nasional, salah satunya melalui kegiatan Pameran Mega Build yang secara rutin diselenggarakan ini.

“Kegiatan pameran ini merupakan sarana untuk menambah wawasan terhadap perkembangan inovasi teknologi dan produk bidang konstruksi, serta untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman antara setiap pelaku jasa konstruksi," kata dia.

Turut hadir pada acara pembukaan Pameran Mega Build Ke-19, Presiden Direktur Panorama Media Royanto Handaya, Ketua Umum Gapensi Iskandar Z Hartawi, Ketua Umum HDII Rohadi, dan Ketua IAI Jakarta Doti Windajani.

antara

(voinews.id)Hasil riset dari Laporan Status Global Terbarukan 2022 (GSR 2022) yang dibuat lembaga REN21 menyatakan bahwa penerapan energi terbarukan sebenarnya merupakan solusi yang terbaik dalam rangka mengatasi fluktuasi harga energi saat ini.

"Energi terbarukan adalah solusi yang paling terjangkau dan terbaik untuk mengatasi fluktuasi harga energi," kata Direktur Eksekutif REN21 Rana Adib, dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan laporan GSR 22, transisi energi terbarukan global tidak terjadi, meskipun banyak janji untuk melakukan pemulihan dengan cara hijau setelah pandemi.

Kondisi tersebut, masih menurut hasil riset laporan tersebut, membuat dunia tidak mungkin dapat memenuhi target iklim pada dekade ini.

"Meskipun bukti bahwa energi terbarukan adalah sumber energi yang paling terjangkau untuk meningkatkan ketangguhan dan mendukung dekarbonisasi, pemerintah dunia terus memberikan subsidi energi fosil. Gap antara ambisi dan tindakan negara memberi peringatan yang jelas bahwa energi transisi global tidak terjadi," kata Rana Adib.

Ia mengungkapkan bahwa menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) pada November 2021, tercatat 135 negara berjanji mencapai nol emisi gas rumah kaca pada 2050. Namun, hanya 84 negara yang punya target ekonomi yang luas untuk energi terbarukan, dan hanya 36 yang menargetkan 100 persen energi terbarukan.

Selain itu, ditemukan pula bahwa sebagian besar peningkatan penggunaan energi global pada tahun 2021 dipenuhi oleh bahan bakar fosil, yang menghasilkan lonjakan emisi karbon dioksida terbesar dalam sejarah, naik lebih dari 2 miliar ton di seluruh dunia.

Tahun 2021 juga menandai berakhirnya era bahan bakar fosil murah, dengan lonjakan harga energi terbesar sejak krisis minyak tahun 1973. Pada akhir tahun, harga gas mencapai sekitar 10 kali lipat dari harga 2020 di Eropa dan Asia dan tiga kali lipat di AS, yang menyebabkan lonjakan harga listrik di pasar utama pada akhir 2021," ucapnya.

Menurut dia, invasi Rusia ke Ukraina memperburuk krisis energi yang sedang berlangsung, menyebabkan gelombang kejutan komoditas yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sangat membebani pertumbuhan ekonomi global, mengguncang lebih dari 136 negara yang bergantung pada impor bahan bakar fosil.

“Kenyataannya adalah bahwa, sebagai tanggapan terhadap krisis energi, sebagian besar negara telah kembali mencari sumber bahan bakar fosil baru dan membakar lebih banyak batu bara, minyak dan gas alam,” tutur Adib.

Dokumen GSR 2022 mengungkapkan, meskipun ada komitmen baru untuk aksi iklim, pemerintah masih memilih memberi subsidi untuk produksi bahan bakar fosil dan digunakan sebagai pilihan pertama untuk mengurangi dampak krisis energi.

Antara 2018 dan 2020, pemerintah di seluruh dunia menghabiskan 18 triliun dolar AS atau 7 persen dari PDB global pada 2020 untuk subsidi bahan bakar fosil, dalam beberapa kasus sambil mengurangi dukungan untuk energi terbarukan.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki tiga strategi untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen di Indonesia, yakni perluasan jaringan, pembangunan mini-grid, dan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan lengkap dengan alat penyalur daya listrik (APDAL) serta stasiun pengisian energi listrik (SPEL).

Strategi perluasan jaringan listrik dilakukan untuk desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting. Sedangkan, strategi pembangunan mini-grid dilakukan melalui pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal dan masyarakatnya bermukim secara komunal.

Kemudian, strategi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan lengkap dengan APDAL dan SPEL untuk menerangi desa di kawasan perbukitan yang pemukiman masyarakatnya masih tersebar.

antara