June
(voinews.id)Sekretaris Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengatakan peningkatan kasus COVID-19 kali ini merupakan suatu hal yang wajar.
Dalam gelar wicara "Tangkal Virus yang Bermutasi dengan Vaksin Booster," diikuti secara daring di Jakarta, Senin, Nadia mengatakan pada umumnya dalam 3-4 minggu setelah mobilisasi besar, menyumbang peningkatan kasus.
Dari pengamatan setelah 27 hari, menurut Nadia memang terjadi tren peningkatan kasus COVID, namun masih terbilang rendah antara 1,4- 1,5 persen.
Kedua, dari sisa jumlah yang terlihat seperti meningkat itu tidak menimbulkan klaster atau perluasan yang secara luas.
"Jadi melihat angka tersebut ditambah nilai bahwa peningkatan kasus tadi itu adalah suatu hal yang wajar, tapi masih dalam batas wajar, dan ini tentunya masih dalam jumlah yang rendah dan tidak mengganggu terhadap upaya untuk menuju kita ke arah endemi," ujar Nadia.
Menurut Nadia, pandemi COVID-19 yang terkendali ini, dengan adanya jumlah kasus yang sedikit meningkat, sebenarnya merupakan dinamika penularan. Hal ini masih dalam koridor yang sama, bahwa pandemi masih terkendali.
"Kita bisa lihat dari angka laju penularan empat minggu ini penularan cenderung berada di angka 1, bahkan kurang dari 0,96. Jadi pandemi masih dalam kondisi terkendali," ungkapnya.
antara
June
(voinews.id)Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Bali I Nyoman Gede Anom meminta warga agar jangan panik setelah ada empat kasus COVID-19 subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 yang ditemukan di Pulau Dewata.
“Kami mengimbau masyarakat Bali jangan panik, karena melihat kasus yang ditemukan (pada) empat orang, karena sesuai info Kementerian Kesehatan, tiga orang tanpa gejala sama sekali, dan satu orang gejala ringan tenggorokannya sakit. Itu saja,” kata Gede Anom di Denpasar, Senin.
Oleh karena itu, ia menilai temuan itu tidak terlalu mempengaruhi situasi COVID-19 di Bali yang saat ini landai dan terkendali.
Walaupun demikian, ia meminta masyarakat Bali yang belum menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga segera datang ke sentra vaksinasi terdekat agar mendapatkan penguat/booster.
“Yang paling signifikan sekali laksanakan booster. Bagi yang belum vaksin ke-3, kami berharap masyarakat untuk melaksanakan vaksin booster karena itu yang menjaga kita dari varian-varian apapun yang terjadi. Itu yang menjaga imun dan memperkuat imun kita,” kata Gede Anom.
Terkait itu, Dinas Kesehatan Bali bakal menggenjot vaksinasi dosis ketiga agar 100 persen warga mendapatkan booster vaksin COVID-19.
“(Kami akan) gencarkan vaksin, (khususnya) vaksin booster. Sekarang sudah ada himbauan, nanti kami akan kembali menghimbau masyarakat sampai banjar-banjar, karena di sana tempat kami melaksanakan booster,” kata dia.
Selain itu, Kadinkes Bali juga meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan, termasuk di antaranya mengenakan masker.
Penggunaan masker itu penting untuk mereka yang berkegiatan di dalam ruangan, para warga lanjut usia (lansia), mereka yang memiliki penyakit bawaan (komorbid), dan siapa pun yang sakit flu, batuk, dan pilek.
“Sesuai himbauan pemerintah pusat, silakan masyarakat yang mau berpergian di luar tidak pakai masker, karena itu sesuai himbauan pemerintah pusat. Tetapi, bagi lansia, atau yang punya komorbid, atau yang sedang batuk pilek (agar) tetap pakai masker,” kata Gede Anom.
Kementerian Kesehatan minggu lalu (10/6) mengumumkan empat kasus subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di Provinsi Bali. Empat kasus positif itu terdeteksi di Bali sejak Mei 2022, tetapi hasil pemeriksaan yang menunjukkan varian virus keluar pada 9 Juni 2022.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan per Senin ada total delapan kasus COVID-19 subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia. Empat kasus itu ditemukan di Bali, sisanya di Jakarta.
Untuk kasus di Bali, tiga di antaranya merupakan penularan dari luar negeri, yaitu dari Amerika Serikat, Brazil, dan Mauritius. Sementara itu, satu kasus di Bali merupakan penularan lokal.
antara
June
(voinews.id)Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memaparkan sejumlah capaian yang diraih Indonesia berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negaranya di forum Dewan HAM PBB.
Pertama, kata Mahfud, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Tahun 2021-2025 yang mengatur pemenuhan HAM bagi empat kelompok target utama, yakni perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.
“Rencana aksi ini berfokus pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi empat kelompok target utama, yaitu perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas dan masyarakat adat,” kata Mahfud saat menyampaikan pidato dalam Sidang Ke-50 Dewan HAM di Jenewa, Swiss, Senin, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis.
Lalu, lanjut Mahfud, sebanyak 85 persen dari seluruh penduduk Indonesia telah mendapatkan jaminan kesehatan pada saat ini. Jaminan itu, kata dia, juga merupakan bagian dari target ketiga tujuan pembangunan berkelanjutan di Tanah Air dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen.
Di samping itu, Mahfud pun menyampaikan bahwa Indonesia senantiasa menurunkan angka kemiskinan ekstrem melalui berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Bahkan, tambah dia, Indonesia mencanangkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Kemudian, Mahfud mengatakan Indonesia juga tengah meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat melalui alokasi 20 persen APBN untuk bidang pendidikan.
“Indonesia juga meningkatkan akses rakyat kepada pendidikan dengan terus mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan. Hal ini berdampak pada peningkatan secara drastis angka literasi nasional dan kesetaraan gender dalam mengakses pendidikan,” ujar dia.
Selanjutnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyampaikan bahwa Indonesia tengah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa.
Ratifikasi tersebut, kata dia, akan melengkapi 8 dari 9 instrumen utama perlindungan HAM internasional.
Pada kesempatan yang sama, Mahfud menyarankan kepada Dewan PBB untuk melakukan tiga aksi nyata guna memperbaiki kehidupan manusia yang terdampak pandemi COVID-19.
Tiga aksi tersebut adalah Dewan HAM perlu memastikan setiap orang memiliki hak yang setara menghadapi pandemi COVID-19, mempromosikan dialog dan kerja sama memperkuat perlindungan HAM, serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan.
“Apa yang dapat dilakukan Dewan HAM PBB dalam memperbaiki kehidupan manusia pascapandemi? Pertama, Dewan HAM harus dapat memastikan setiap orang memiliki hak yang setara menghadapi COVID-19 dan pandemi. Kedua, mempromosikan dialog dan kerja sama memperkuat perlindungan HAM, khususnya di saat krisis. Ketiga, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan harus terus dilakukan,” kata Mahfud.
antara
June
Sandiaga: Jaga Momentum Pariwisata di Tengah Sub-Varian Omicron
Written by Sumarno
(voinews.id) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengimbau masyarakat untuk waspada di tengah hadirnya sub varian Omicron demi menjaga momentum kebangkitan pariwisata. Pasalnya pariwisata menjadi sektor yang paling was-was saat ada peningkatan kasus maupun varian baru dari Covid-19.
Varian BA.4 dan BA.5 terdeteksi masuk ke Indonesia pada 6 Juni 2022 di Bali. Sandiaga Uno dalam keterangan resmi Minggu (12/6/2022) mengatakan, meski ada kekhawatiran, pihaknya minta masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan dan arahan dari pemerintah di tengah situasi ini. Lebih lanjut ia mengatakan, penting untuk menjaga momentum karena saat ini pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang terus tumbuh, khususnya di Bali. BI