June
(voinews.id)Guna menjamin ketersediaan hewan qurban bagi masyarakat dalam menghadapi Idul Adha 1443 Hijriah pada awal Juli 2022, pemerintah mempercepat penanganan virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah menyerang hewan ternak di Indonesia saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Penanganan dan Pengendalian PMK yang digelar secara daring, Rabu (8/6), mengatakan akan terus mengawasi secara mingguan dan mengikuti secara teknis.
"Ini sesuai dengan permintaan Bapak Presiden, penanganannya kami buat sampai mikro. Kami tangani seperti penanganan pandemi COVID-19, karena ini sangat mempengaruhi perekonomian rakyat,” kata Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan PMK, mulai dari pembentukan Gugus Tugas Penanganan Virus PMK yang rencananya sampai dengan di tingkat kecamatan/desa, serta pusat krisis yang berkolaborasi dengan TNI/Polri beserta instansi terkait lainnya.
Selain itu, dilakukan pula pembatasan lalu lintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, disinfektan ke daerah, penyiapan vaksin darurat (impor tiga juta dosis), serta pembuatan vaksin dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma Kementerian Pertanian (Kementan).
Kemudian, dilakukan pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan sebanyak 17.050orang, sosialisasi dan komunikasi publik, serta kerja sama dengan TNI, Polri, Pemda, dan pihak terkait.
Dalam Rakortas tersebut, Airlangga turut mengarahkan agar alat tes kesehatan untuk sapi diadakan, sehingga data yang didapat benar-benar merupakan hasil tes dan bukan hanya berbasis penglihatan mata. Vaksinasi juga diharapkan diperbanyak, mengingat populasi hewan yang banyak dan agar tidak sampai menular ke hewan lain.
Terkait izin edar obat, pendistribusian obat, dan surat keterangan kesehatan hewan, diharapkan Kementan dan kementerian/lembaga terkait bisa menyegerakan dan mempermudah prosesnya.
“Pak Mentan, tolong juga diidentifikasi para peternak yang terkena dampak dari adanya penyakit ini dan kami akan mintakan restrukturisasi awal, terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam 163 kabupaten/kota,” katanya.
Dirinya menilai penanganan secara mikro sangat penting, begitu pula sertifikat kesehatan hewan dan pengawasan. Untuk itu, perlu dibuat Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) kepada 18 provinsi dan 163 kabupaten/kota guna mempercepat penanganan virus tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kakorbinmas Baharkam Polri, dan Ketua Komisi Fatwa-Majelis Ulama Indonesia mendukung semua arahan Menko Airlangga dan akan segera menindaklanjuti hasil Rakortas.
Adapun perangkat pemerintah daerah yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Timur juga sepakat bergerak cepat menangani dan mengendalikan PMK ini lantaran wabah berdampak langsung kepada perekonomian rakyat, terutama bagi para peternak.
antara
June
Kemenkes: Sebanyak 168.068.616 warga sudah divaksin COVID-19 lengkap
Written by Akbar
(voinews.id)Kementerian Kesehatan melaporkan sebanyak 168.068.616 warga Indonesia telah mendapatkan dosis vaksin COVID-19 secara lengkap hingga Minggu.
Siaran pers Kemenkes yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu, menyebutkan jumlah warga yang menerima dua dosis vaksin itu mengalami penambahan sebanyak 37.681 orang.
Untuk jumlah penerima vaksin dosis pertama bertambah 27.225 orang sehingga kini menjadi 200.845.766 orang.
Kemenkes juga menyebutkan penerima dosis vaksin ketiga bertambah sebanyak 95.387 orang sehingga total mencapai 47.631.247 orang.
Selain mengumumkan data terkini penerima vaksin dosis pertama, kedua, dan ketiga, Kemenkes juga merilis target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720 jiwa.
Pada Minggu, terdapat penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 551 kasus di Tanah Air.
Sementara penambahan jumlah pasien yang sembuh dari penularan COVID-19 secara nasional pada hari ini mencapai 353 pasien.
Kemudian penambahan jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 tercatat ada 2 pasien.
Secara nasional, jumlah kasus aktif naik sebanyak 196 kasus menjadi 4.734 kasus aktif.
Jumlah spesimen yang diperiksa pada hari ini ada sebanyak 45.799 spesimen dengan positivity rate sebesar 2,39 persen.
antara
June
(voinews.id) Menteri Investasi/Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja berdampak positif bagi pelaku usaha. Suka tidak suka, harus diakui bahwa reform regulasi lewat Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law itu betul-betul memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dikatakan Bahlil Lahadalia dalam acara Hari Ulang Tahun Himpunan pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang disiarkan melalui saluran online, Sabtu (11/6/2022).
Menurut Bahlil, hal itu dibuktikan dengan penanaman modal asing (PMA) yang stabil tumbuh di angka 7%. Ditegaskan, pihaknya keliling di hampir semua negara di Amerika baru – baru ini, terakhir di Eropa, mereka memberikan apresiasi terhadap sebuah keberanian yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam rangka melakukan reform besar-besaran terhadap Undang-undang. sindo
June
Kementan: Diversifikasi ke pangan lokal solusi hindari krisis
Written by Sumarno 
(voinews.id) Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Pertanian Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi mengatakan, diversifikasi ke pangan lokal menjadi solusi agar Indonesia terhindar dari krisis pangan global. Dedi Nursayim dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu menyebutkan, harga-harga pangan yang meningkat signifikan pada saat ini merupakan gejala dari krisis pangan yang mulai terjadi.
Krisis pangan tersebut diakibatkan oleh kurangnya pasokan pangan di dunia karena perubahan iklim. Dedi mengatakan, menurut Badan Pangan Dunia (FAO) Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak dari krisis pangan global dikarenakan jumlah penduduknya yang banyak. Oleh karena itu menurut Dedi, Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan tidak tergantung dengan komoditas pangan impor. antara