June
Kemenhub Terapkan Aturan Baru Kapal Pengangkut Personel Industri
Written by Akbar
VOInews.id- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberlakukan koda internasional keselamatan kapal yang mengangkut personel industri atau International Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel Code (IP Code). “Ketentuan itu mulai berlaku 1 Juli 2024. Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP - DJPL 327 Tahun 2024,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Antoni mengungkapkan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan pentingnya pengaturan pemenuhan persyaratan keselamatan bagi kapal berbendera Indonesia yang melakukan pengangkutan dan pemindahan personel industri.
Khususnya, kata Antoni, untuk kegiatan industri lepas pantai, dan adopsi ketentuan internasional terkait standar keamanan untuk kapal yang membawa personel industri, sesuai dengan Resolusi IMO MSC.527(106) tentang IP Code. "Dalam rangka pengaturan pemenuhan persyaratan keselamatan kapal berbendera Indonesia yang melakukan pengangkutan yang aman dan pemindahan personel industri yang aman khususnya untuk keperluan kegiatan industri lepas pantai yang dilakukan di atas kapal lain dan/atau di fasilitas lepas pantai," ujarnya.
Keputusan ini juga, kata Antoni, didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Serta Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden yang mengesahkan berbagai protokol internasional terkait keselamatan di laut. Lebih lanjut, Antoni menjelaskan, IP Code akan berlaku untuk kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia dan internasional dengan ketentuan Kapal dengan gross tonnage 500 atau lebih yang mengangkut lebih dari 12 personel industri wajib memenuhi ketentuan IP Code. "Dan Kapal dengan gross tonnage di bawah 500 yang mengangkut lebih dari 12 personel industri dapat mengikuti ketentuan IP Code," katanya.
Kapal yang telah memenuhi IP Code akan diberikan sertifikat keselamatan personel industri (Industrial Personnel Safety Certificate). Sertifikat ini akan berlaku sesuai dengan masa berlaku sertifikat keselamatan kapal. Antoni menerangkan, personel industri juga akan menjadi Bab baru pada konvensi Safety Of Life At Sea (SOLAS) yaitu menjadi Bab 15 yaitu safety measures for ships carrying industrial personel. “SOLAS adalah perjanjian keselamatan pelayaran internasional dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB yang menetapkan standar keselamatan kapal dan jiwa di laut,” ungkap Antoni.
Sementara untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan IP Code akan dilaksanakan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK). “Direktur Perkapalan dan Kepelautan juga akan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan keputusan ini,” terangnya. Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2024. Kapal yang telah disertifikasi berdasarkan Code of Safety for Special Purpose Ship (SPS Code) tetap dapat beroperasi sampai habis masa berlaku sertifikat SPS-nya. Jika di kemudian hari diperlukan penyesuaian, tambah Antoni, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. "Dengan pemberlakuan IP Code, diharapkan kapal-kapal berbendera Indonesia dapat memenuhi standar keselamatan internasional yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan keamanan dan keselamatan personel industri yang bekerja di lingkungan lepas pantai," kata Antoni.
Antara
May
RI siapkan Pengembangan Teknologi Nuklir Untuk Sumber Energi Baru
Written by Akbar
VOInews.id- Pemerintah tengah menyiapkan kerja sama untuk pengembangan salah satu teknologi nuklir Small Modular Reactor (SMR) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi baru hingga pengawetan makanan. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menilai, teknologi nuklir ini penting tidak hanya untuk industri manufaktur, namun juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas ekspor lewat iradiasi pangan.
"Penggunaan nuklir tentu tidak hanya untuk hal yang destruktif, tapi juga bisa digunakan untuk energi, juga saat ini banyak juga teknologi digunakan untuk iradiasi, menjaga makanan itu lebih awet sehingga ekspor kita bisa diandalkan, seperti ikan agar lebih awet," kata Edi saat media briefing "Peran Kepemimpinan Indonesia Dalam Kerja Sama Ekonomi Internasional" di Jakarta, Kamis.
Edi menjelaskan, teknologi SMR juga dapat menghasilkan energi baru guna menunjang industri semikonduktor yang akan menjadi fokus industri Indonesia ke depan. SMR dinilai mempunyai teknologi yang berbeda dengan reaktor nuklir lainnya. Teknologi SMR akan dibangun di Pantai Gosong, Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini Indonesia mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2025-2035 yang tertuang pada PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN). Lebih lanjut, Edi mengatakan bahwa Indonesia akan menjajaki kerja sama untuk pengembangan SMR dengan Korea Selatan.
"Korea Selatan, next Korea Selatan kita kan menjajaki karena Korea punya teknologi SMR yang sekarang dikembangkan yang digunakan untuk industri," kata Edi. Dalam pengembangan teknologi tersebut, SMR bekerja sama dengan US DoS melalui program Foundational Infrastructure for the Responsible Use of SMR Technology (FIRST). Program FIRST bertujuan memperdalam pemahaman Indonesia mengenai masalah keamanan, proliferasi dan keselamatan teknologi nuklir sebagai energi ramah lingkungan.
Pada tanggal 28 Februari 2023 telah ditandatangani Contract fo Technical Assistance antara PLN Indonesia Power dan US Trade and Development Agency. Kajian pembangunan SMR akan berisikan 18 bab yang membahas di antaranya evaluasi lokasi, soil test, sumber bahan bakar, grid impact, biaya-baya, komunikasi stakeholder, serta kajian dan mitigasi risiko. Pembiayaan Grant Agreement dari USTDA sebesar 2,3 juta dolar AS atau Rp34 miliar.
Antara
May
Mentan Harap Pembelian Jagung di Petani Bisa di Atas Rp5 Ribu Per kg
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berharap pembelian jagung di tingkat petani bisa di atas Rp5 ribu per kilogram untuk kesejahteraan petani. "Kami sudah minta Bulog agar menyerap dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di atas Rp5 ribu per kilogram. Jadi tolong Bulog segera bergerak," ujar Mentan saat melepas ekspor perdana komoditas jagung ke Filipina di Provinsi Gorontalo, Rabu. Mentan meminta harga jagung di tingkat petani khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo dapat terjaga dengan baik sehingga tidak anjlok. Ia juga menginginkan kesejahteraan petani meningkat melalui produksi yang terus dilakukan. Karena itu, Mentan meminta Perum Bulog agar segera melakukan penyerapan dengan HPP di atas Rp5 ribu per kg.
Selain itu, Mentan juga berharap kepada para pengusaha maupun pemerintah daerah tetap melakukan pendampingan terhadap petani jagung yang saat ini tengah panen raya, sehingga harga jagung tidak jatuh ke titik yang memprihatinkan. "Tolong jangan biarkan petani jalan sendirian. Harga (pembelian saat ini) Rp3.800 (per kg), itu dibawa HPP. (Sedangkan) HPP kita adalah Rp5 ribu sekarang. Artinya kita jangan menzalimi petani kita. Kita sendiri sengaja ingin menzalimi dan membiarkan pangan kita impor. Itu secara tidak langsung zalim terhadap petani,” ujar Mentan dalam keterangan di Jakarta. Meski begitu, Mentan berterima kasih kepada para pengusaha yang terus membeli jagung untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Dia berharap, pengusaha lain juga melakukan hal serupa di seluruh Indonesia.
"Terima kasih kepada para pengusaha yang telah mewakili pemerintah, mengharumkan nama Indonesia di mata dunia melalui ekspor," katanya. Sebelumnya, Mentan melepas ekspor perdana komoditas jagung sebesar 50.000 ton dari Gorontalo menuju ke Filipina. Selain itu, Mentan juga mengirim jagung untuk pasar domestik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan rangkaian kerja pemerintah dalam meningkatkan volume ekspor dan juga meningkatkan produktivitas jagung di Provinsi Gorontalo. "Ini luar biasa karena 5 bulan lalu kita impor 250 ribu ton, tetapi hari ini kita mengekspor ke Filipina 50 ribu ton.
Ini adalah kebangkitan kita di sektor pangan khususnya jagung dan bahkan mereka telah mengirim ke beberapa daerah sebanyak 264 ribu ton," katanya. Mentan menargetkan Provinsi Gorontalo menjadi percontohan keberhasilan daerah dalam meningkatkan produksi secara cepat. Dia menargetkan tahun depan Gorontalo mampu mencapai produksi di atas 2 juta ton dari produksi saat ini yang hanya 1,5 juta ton. "Oleh karena itu kami beri bantuan benih 100 ribu hektare untuk Provinsi Gorontalo. Insya Allah, tahun depan Gorontalo mencapai target di atas 2 juta ton. Aku yakin pasti bisa karena orang Gorontalo sangat hebat. Saya juga mengapresiasi Gorontalo yang telah membuka mata kita di mata internasional dari impor ke ekspor," ucap Amran.
Antara
May
VOInews.id- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi pionir kota berbasis transportasi cerdas khususnya terkait dengan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). “Kita ingin menjadikan IKN sebagai contoh suatu kota dengan konsep EV baik,” kata Budi di sela menghadiri pembukaan The 19th Intelligent Transport System (ITS) Asia Pacific Forum 2024 di Jakarta, Selasa.
Menhub menyampaikan bahwa konsep transportasi cerdas di IKN bakal diimplementasikan secara bertahap. Namun, dia menyampaikan secara umum semua kendaraan akan menggunakan kendaraan listrik. “Tentu semua itu dilakukan secara bertahap, pada saat jangka pendek kita akan terapkan paling tidak satu hal yang merupakan gambaran dari transportasi pintar. Pertama EV, EV akan diharuskan dari dan ke luar kota dan di dalam kota,” ujarnya.
Budi menyebutkan bahwa kendaraan listrik (EV) akan digunakan sepenuhnya di IKN dan pemerintah bersama pihak swasta telah menyiapkan sejumlah fasilitas kendaraan listrik untuk digunakan masyarakat di daerah tersebut. Dia menjelaskan nantinya terdapat kendaraan listrik untuk komersial, dan ada pula untuk leasing atau digunakan secara sesaat. Pemerintah akan menggandeng sejumlah perusahaan swasta lainnya untuk menggunakan serta menghadirkan kendaraan listrik di IKN.
“Ada yang ownersip bagi mereka yang tinggal di sana, juga ada yang leasing atau dia menggunakan secara sesaat, dan ada lagi yang sifatnya bergerak tapi EV disubsidi,” ungkap Menhub. Budi berharap melalui kolaborasi pemerintah dan swasta, maka visi IKN sebagai pionir kota berbasis transportasi cerdas di Indonesia dapat terwujud dengan cepat. “Roda empat pasti (kendaraan EV) dan roda dua juga pasti. Tapi yang saya tekankan di sini bahwa EV itu tidak hanya disediakan oleh pemerintah. Pemerintah mengadakan, instansi mengadakan tapi swasta juga menprovide, baik secara CSR maupun secara komersial,” tuturnya.
Menhub menambahkan bahwa uji coba kendaraan listrik di IKN akan mulai dilakukan pada bulan Agustus 2024. Jika uji coba selesai dilaksanakan, maka pemerintah secara bertahap akan memperluas fasilitas dan layanan kendaraan listrik di IKN. “(Uji coba kendaraan listrik di Agustus?) Iya, Insya Allah dengan kami Kementerian Perhubungan ke IKN bersama beberapa swasta sudah menginisiasi. Jadi, ada yang memang didediketed pemerintah menyediakan bahkan mensubsidi,” ujarnya.
Selain itu, Menhub mengatakan bahwa uji coba proyek kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, juga bakal dilakukan pada Agustus 2024. Budi menyampaikan bahwa proyek kereta otonom tanpa rel di IKN ini belum dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Menhub juga belum dapat memastikan kapan proyek kereta otonom tanpa rel itu bakal dikomersialkan ke publik. “Belum komersial dan belum merupakan pembangunan yang sifatnya dari APBN, tapi uji coba. Dan semoga apa yang kita lakukan, apa yang dicanangkan Presiden (Joko Widodo) ini berjalan dengan baik,” ucapnya.
Antara