Program Highligt (1171)
May
Presiden Jokowi Cek Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Lacarai Kolut
Written by Akbar
VOInews.id- Presiden Jokowi mengecek langsung ketersediaan dan harga sembako di pasar Lacaria Kolut, Selasa, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara. Presiden di dampingi Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto dan Pj.Bupati Kolut Sukamto Toding langsung mengunjungi Pasar Sentral Lacaria untuk mencek langsung ketersediaan dan stabilitas pangan. Jokowi juga berkesempatan berdialog dengan pedagang pasar. Pada kesempatan tersebut Presiden pun menyalurkan ke para pedagang pasar berupa Bantuan Modal Kerja (BMK) bagi pedagang kaki lima serta Bantuan Tunai Langsung (BTL) untuk para pedagang yang ada di Pasar Lacaria.
Agenda di Kabupaten Kolaka Utara dilanjutkan dengan penyerahan program negara ke keluarga penerima manfaat (KPM), bertempat di Alun-alum Kirambu, Kelurahan Ponggiha. Agenda di Alun-alun Kirambu mengakhiri seluruh rangkaian kunjungan kerja Presiden selama tiga hari di Provinsi Sultra. Pj Gubernur Andap Budhi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. "Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perkenan Bapak Presiden melaksanakan kunker selama tiga hari di Provinsi Sultra," kata Andap "Semoga berbagai program negara yang disampaikan oleh Bapak Presiden dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat, serta berkontribusi pada upaya mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan di Sultra." Selanjutnya Presiden dan rombongan kembali ke Jakarta sekitar pukul 16.00 WITA.
Antara
May
Presiden Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen Kebutuhan Nasional
Written by Akbar
VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, realisasi impor beras melalui Perum Bulog tidak sampai 5 persen dari total kebutuhan beras nasional. Saat mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa impor beras harus dilakukan demi menjaga harga beras yang stabil di tingkat konsumen. "Enggak ada lima persen kita harus impor.
Ada yang dari Vietnam, Thailand, ada yang darimana Pak? Kamboja, Pakistan, harus impor dari sana. Karena penduduk kita ini sekarang 280 juta orang, semuanya ingin. Nah itu tidak mudah," kata Presiden Jokowi berdasarkan rekaman suara yang diterima di Jakarta, Senin. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional, sekaligus menyalurkan bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat.
Kepala Negara memastikan penyaluran bantuan beras 10 kilogram setiap bulan untuk keluarga penerima manfaat akan terus berlanjut hingga Juni, dan diharapkan dapat diperpanjang hingga Desember, tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Presiden menjelaskan bahwa inisiatif bantuan beras ini merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga beras yang terjadi akibat inflasi pangan global. Namun demikian, harga beras di Indonesia patut disyukuri mengingat ada negara lain yang mengalami kenaikan beras hingga 50 persen. Di sisi lain, Presiden mengakui bahwa menjaga harga beras di Indonesia adalah tugas yang tidak mudah karena harus mempertimbangkan kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.
"Kita jaga harga beras itu enggak gampang. Kalau tinggi masyarakat pasti, ibu-ibu pasti (protes), tapi petani seneng, karena harganya naik tinggi gitu lho. Tapi kalau harga bisa saja kita tekan, impor banyak biar harga jadi murah, tapi petani ini rugi," kata Presiden. Oleh karena itu, distribusi beras 10 kilogram ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga. Adapun sejauh ini berdasarkan data terakhir pada awal Mei 2024, realisasi importasi beras mencapai 1,3 juta ton dari kuota total 3,6 juta ton.
Perum Bulog mencatat kebutuhan beras di Indonesia pada 2024 mencapai 31,2 juta ton, berdasarkan prognosa neraca pangan nasional periode Januari hingga Desember 2024 yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Artinya, sejauh ini impor beras di Indonesia yang sudah direalisasikan baru mencapai 4,1 persen dari total kebutuhan di Indonesia.
Antara
May
Jokowi: Perangkat Teknologi-Komunikasi Masih Didominasi Impor
Written by Akbar
VOInews.id- Presiden Joko Widodo menyebutkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang digunakan di Tanah Air masih didominasi oleh barang-barang impor. Presiden pun merinci nilai defisit perdagangan dari sektor perangkat teknologi dan informasi mencapai 2,1 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp30 triliun. "Impor juga masih mendominasi di permohonan uji perangkat. Data yang saya peroleh yang dari RRT (China) ada 3.046 perangkat, sedangkan yang dari Indonesia hanya 632 perangkat.
Sangat jauh sekali," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peresmian IDTH di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa. Presiden pun mengaku prihatin bahwa Indonesia saat ini masih menjadi pengguna dari sektor perangkat teknologi dan informasi, belum bisa menjadi pemain pasar atau bagian dari rantai pasok.
"Kenapa kita diam? Kenapa Bapak, Ibu diam semuanya? Kaget? Memprihatinkan. Tapi inilah pekerjaan besar yang harus kita kejar. Negara lain dapat peluang," kata Presiden Jokowi. Kepala Negara mendorong agar kemampuan industri global dalam negeri dapat ditingkatkan, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan bagian dari pasar, serta menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global. Presiden juga meminta agar hati-hati dan waspada terhadap produksi perangkat digital yang berkembang sangat pesat.
"Teknologinya berkembang, setiap hari pasti ada perangkat teknologi baru yang mengubah cara kita bekerja, yang menawarkan kecepatan dan yang menawarkan efisiensi," kata Presiden. Oleh sebab itu, pelaku di sektor informasi dan teknologi harus memiliki keberanian dan menciptakan terobosan-terobosan baru.
Antara
May
Presiden Jokowi: Pemenuhan Dokter Spesialis Dukung Bonus Demografi RI
Written by Akbar
VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis akan mendukung bonus demografi Indonesia, yang diperkirakan terjadi 10-15 tahun ke depan. Dalam peresmian Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) di RSAB Harapan Kita, Jakarta, Senin, Presiden Jokowi menyebut ketika bonus demografi terwujud maka Indonesia akan memiliki 68 persen penduduk usia produktif.
“Tetapi 68 persen penduduk usia produktif itu akan percuma kalau kesehatannya tidak baik. Oleh sebab itu betul-betul kita harus mempersiapkan dan merencanakan (bonus demografi) ini,” kata Presiden Jokowi. Dalam menangani kurangnya dokter dan dokter spesialis di Indonesia, Presiden menegaskan perlu dilakukan terobosan, termasuk dengan menggerakkan 24 fakultas kedokteran di Indonesia dan 420 rumah sakit pemerintah untuk memproduksi lebih banyak dokter. Pasalnya, Indonesia hanya mampu menghasilkan 2.700 dokter spesialis per tahun sementara kebutuhan saat ini mencapai 29.000 dokter spesialis.
“Artinya memang (jumlah dokter spesialis) sangat kurang sekali. Ditambah distribusinya yang tidak merata. Rata-rata dokter spesialis ada di Jawa dan di kota-kota, 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Presiden Jokowi. “Oleh sebab itu, harus ada terobosan. Kita harus berani memulai,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Kepala Negara memaparkan rasio dokter di Indonesia masih berkisar 0,47 per 1.000 penduduk, sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan setiap negara memiliki rasio dokter 1 per 1.000 agar seorang dokter di suatu negara melayani 1.000 penduduk. Capaian rasio dokter saat ini, kata Jokowi, menempatkan Indonesia berada di ranking 147 dunia.
“(Peringkat ini) sangat rendah sekali. Di ASEAN kita peringkat ke-9, berarti masuk tiga besar tetapi dari bawah. Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya,” ujarnya. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui program Transformasi Kesehatan memfasilitasi 420 rumah sakit, dari total 3.000 rumah sakit di Indonesia, untuk mendidik lebih banyak dokter dan dokter spesialis di luar jalur universitas. Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, program itu akan memprioritaskan dokter-dokter putra daerah sebagai peserta pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan. "Nanti pemenuhan dokter spesialis ke seluruh daerah akan dilakukan bersama-sama, baik pendidikan melalui universitas, maupun pendidikan yang berbasis rumah sakit," kata Menkes secara terpisah.
Pada tahap awal ini, kata Menkes Budi, terdapat enam program studi kedokteran spesialis di enam rumah sakit penyelenggara pendidikan utama yakni spesialis mata, jantung, anak, saraf, orthopedi, dan ongkologi. Adapun enam rumah sakit pendidikan yang dimaksud yakni RS Mata Cicendo, RS Ortopedi Soeharso, RS Pusat Otak Nnasional (PON), RS Kanker Dharmais, RSAB Harapan Kita, dan RSJPD Harapan Kita. Dengan menjalankan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RSP-PU, lanjutnya, diharapkan Indonesia bisa mempersingkat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dari 10 tahun menjadi sekitar lima tahun.
Antara
May
Presiden Jokowi Resmikan Operasional Bendungan Tiu Suntuk NTB
Written by Akbar
VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berfungsi sebagai sumber baku air minum, irigasi, hingga mereduksi banjir. "Karena perubahan iklim, ke depan air menjadi kunci bagi kehidupan kita. Sekali lagi, air menjadi sangat penting bagi kehidupan kita, utamanya di NTB," kata Presiden Jokowi mengawali pidato peresmian bendungan Tiu Suntuk diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan operasional infrastruktur bendungan yang menjadi proyek strategis nasional itu penting untuk sektor pertanian dan air baku minum bagi masyarakat sekitar. Dikatakan Presiden Jokowi Bendungan Tiu Suntuk merupakan satu dari tujuh bendungan yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di NTB. "Oleh sebab itu, pemerintah dalam 10 tahun ini telah membangun tujuh bendungan di NTB, paling banyak," katanya.
Bendungan Tiu Suntuk yang menelan biaya pembangunan fisik mencapai Rp1,4 triliun memiliki kapasitas tampung air mencapai 60,8 juta meter kubik. "Bendungan Tiu Suntuk ini jadi salah satu bendungan besar yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat ini menghabiskan anggaran Rp1,4 triliun, berarti Rp1.400 miliar, itu duit semuanya," ujarnya. Kepala Negara mengatakan bendungan tersebut kini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi pada lahan seluas 1.900 hektare, untuk persediaan air baku sebanyak 680 liter per detik, dan juga bisa mereduksi banjir di sekitar Sumbawa Barat.
Menutup pernyataannya, Presiden Jokowi meresmikan operasional Bendungan Tiu Suntuk yang ditandai dengan pemutaran tuas roda pintu air serta menandatangani prasasti. "Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, pada pagi hari ini saya resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terima kasih," ujarnya. Turut hadir mendampingi Presiden dalam agenda tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman beserta sejumlah pejabat daerah setempat.
Antara
April
Jokowi Teken Pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Written by Akbar 
VOInews.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Berdasarkan salinan UU yang dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Senin, disebutkan dalam pasal 1 (ayat 1) bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 1 ayat 2 menyatakan kewenangan khusus yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.
Dalam ketentuan peralihan status ibu kota dari Jakarta ke IKN sebagaimana tertuang dalam pasal 63, disebutkan bahwa pada saat UU DKJ diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pasal 66 disebutkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan ibu kota negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara dan organisasi lain yang berdasarkan ketentuan UU berkedudukan di Ibu Kota Negara, masih tetap dapat dilaksanakan di Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan Peraturan Presiden yang mengatur perincian rencana induk IKN.
Pengesahan UU DKJ ditandatangani Presiden Joko Widodo di Jakarta, tertanggal 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Antara
April
Jokowi: Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Harus Persiapkan Diri
Written by Ranov/Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta presiden dan wakil presiden terpilih untuk segera mempersiapkan diri agar bisa langsung bekerja setelah pelantikan.
"Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah di kampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja,” kata Presiden kepada awak media usai menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2024 di Tangerang Selatan, Rabu (24/4/2024).
Menanggapi hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait hasil Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo mengatakan semua pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sebuah keputusan final.
“Ya ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya, MK sudah, kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat," kata Joko Widodo.
Kepala Negara menegaskan, bahwa dirinya dan jajaran tidak akan membentuk tim transisi untuk mempersiapkan pergantian pemerintahan. Menurut dia, ia dan pemerintahan saat ini hanya membantu mempersiapkan agar pergantian pemerintahan berjalan mulus dan baik.
“Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden dan wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih,” ucap Presiden Joko Widodo.
Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Rabu. Hasil Pilpres 2024 ini dituangkan KPU RI dalam Keputusan Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilu 2024.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi.
April
Prabowo-Gibran Tidak Hadiri Sidang Putusan PHPU Pilpres 2024 di MK
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta: Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak menghadiri sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). “Informasinya kalau Pak Prabowo dan Gibran enggak datang, tapi mungkin yang lain-lain petinggi partai mungkin ada yang datang,” kata Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan di Gedung MK RI, Jakarta, Senin. Dia mengatakan tim Prabowo-Gibran optimistis MK memutus sengketa pilpres sesuai dengan keinginan mereka. Otto menegaskan kubu Prabowo-Gibran menghormati apa pun putusan dari majelis hakim konstitusi.
“Iya kita harus optimis dan kita menghormati semua pihak, 01 (Anies-Muhaimin) dan 03 (Ganjar-Mahfud) kita hormati dan apa keputusannya, ya, kita taati,” katanya. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah tiba di MK. Ganjar-Mahfud datang pukul 08.05 WIB, disusul Anies-Muhaimin pukul pukul 08.18 WIB. Di hadapan media, Ganjar mengatakan dirinya dan Mahfud hadir hanya untuk mendengarkan putusan. Ia juga menyerahkan keputusan kepada majelis hakim konstitusi karena para hakim memiliki kemerdekaan untuk memutus perkara.
“Saya doakan mereka semuanya kuat untuk memberikan putusan yang paling objektif untuk bangsa dan negara,” kata dia. Di sisi lain, Anies mengatakan bahwa ia menghormati putusan dan berharap MK mengambil peran untuk menyelamatkan demokrasi melalui putusan nantinya. Ia mengimbau pula agar semua orang yang hadir untuk tertib dan menaati peraturan.
“Kita berharap bahwa MK mengambil peran untuk menyelamatkan demokrasi kita, membuat mutu demokrasi kita terjaga,” ujarnya. Diketahui, MK membacakan putusan perkara PHPU Pilpres 2024 pada hari Senin, 22 April 2024 pukul 09.00 WIB di ruang sidang lantai dua Gedung I MK RI, Jakarta. Gugatan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sementara gugatan Ganjar-Mahfud teregistrasi dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Adapun dalam permohonannya, pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kemudian, meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.
Antara
April
Indonesia Sesalkan Kegagalan DK PBB Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Indonesia menyampaikan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mengesahkan keanggotaan Palestina di PBB. DK PBB untuk kesekian kalinya gagal menghasilkan Resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB akibat veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat selaku anggota tetap DK PBB.
"Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam akun media sosial X yang dipantau dari Jakarta, Jumat (19/4/2024).
Dalam pemungutan suara (12 suara mendukung dan satu menolak, dengan dua abstain), DK PBB tidak mengadopsi rancangan resolusi yang akan merekomendasikan Majelis Umum untuk mengadakan pemungutan suara dengan keanggotaan PBB yang lebih luas untuk mengizinkan Palestina bergabung sebagai Negara Anggota penuh PBB.
Rancangan resolusi tersebut merupakan salah satu yang terpendek dalam sejarah Dewan Keamanan: “Dewan Keamanan, setelah memeriksa permohonan Negara Palestina untuk diterima di PBB (S/2011/592), merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB.”
Indonesia menilai Palestina tidak mengalami kemajuan dalam hal mencapai keanggotaan penuh PBB. Palestina mendapatkan status negara pengamat (observer) PBB pada 2012.
"Kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina tersendat sejak Palestina memperoleh status negara pengamat PBB pada tahun 2012, meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB," tulis Kemlu RI.
Indonesia menegaskan mekanisme veto dalam sidang DK PBB oleh Amerika Serikat menghambat upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah.
"Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah," tulis Kemlu RI.
Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung Palestina di PBB. Indonesia optimis PBB akan memberikan kedudukan yang setara terhadap Palestina di antara negara-negara dalam proses perdamaian menuju solusi dua-negara.
"Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara dan kedudukan yang setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara," tutup Kemlu RI.
April
Presiden Jokowi-Tony Blair Bahas Rencana Investasi Energi di IKN
Written by Akbar
VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair membahas rencana investasi di sektor energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satunya oleh Uni Emirat Arab (UAE). Rencana investasi UAE untuk membangun panel surya di IKN akan difasilitasi oleh Tony Blair Institute.
“Ini business to business akan masuk (investasi) dari UAE, detailnya nanti disampaikan, tetapi ini difasilitasi oleh Tony Blair institute,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Tony Blair di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Berdasarkan proposal yang akan dipelajari lebih lanjut oleh Indonesia, kata dia, proyek panel surya tersebut akan mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 gigawatt. Bahlil pun memastikan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan dilibatkan dalam proyek kerja sama ini.
“Pasti akan berkolaborasi dengan PLN, karena (sesuai) undang-undang kan (kewenangannya ada pada) PLN. Setelah itu baru kita rumuskan regulasinya,” ujar dia. Namun, ia belum bisa memastikan kapan kontrak kerja sama proyek pembangunan panel surya itu akan ditandatangani oleh Indonesia dan UAE. Selain investasi UAE, Presiden Jokowi dan Tony Blair juga mendiskusikan soal penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) yang baik, untuk digunakan di IKN. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, kapasitas penyimpanan karbon diprioritaskan untuk penghasil karbon dalam negeri dengan porsi penyimpanan 70 persen.
Sementara pihak asing diizinkan menyimpan karbon di perut bumi Indonesia dengan porsi penyimpanan 30 persen, atas seizin kontraktor dan pemegang izin operasi CCS di Tanah Air. “Ini diformulasikan agar menjadi sumber pendapatan baru negara, dan kita bisa kelola untuk memberikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia,” tutur Bahlil. Tony Blair Institute (TBI) for Global Change Indonesia merupakan salah satu lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan IKN. Kolaborasi antara Otorita IKN dan lembaga yang didirikan mantan perdana menteri Inggris itu mencakup peningkatan sektor pendidikan melalui kolaborasi antar institusi perguruan tinggi; pengembangan sektor kesehatan terkait uji klinis, riset dan pengembangan; pengembangan potensi investasi dengan menyusun rencana bisnis strategis, fasilitasi investasi asing, dan strategi komunikasi; serta pembangunan kota melalui studi banding ke kota-kota masa depan di dunia.
Antara