Warga yang menjadi korban gempa bumi 6,1 skala richter di kabupaten Lebak, Banten, kabupaten Sukabumi, dan kabupaten Bogor di Jawa Barat masih bertahan di pengungsian hingga Kamis (25/1). Kepala Desa Cihamerang, kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Dedi Hermawan, mengatakan, warga sangat membutuhkan bantuan, terutama makanan atau sembilan bahan pokok ataupun pemeriksaan kesehatan. Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, Eka Widiawan, mengklaim Pemerintah kabupaten Sukabumi telah menyalurkan bantuan sejak Selasa (23/1). Bantuan yang disalurkan meliputi selimut, terpal, makanan siap saji, mi instan, susu, air mineral dan beras. Selain dari Pemerintah daerah, menurutnya, bantuan juga datang dari lembaga sosial kemasyarakatan dan pihak swasta. Kementerian Sosial menyatakan siap menyalurkan dana untuk membenahi rumah yang rusak akibat gempa. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, menjelaskan, Kementerian Sosial telah melaksanakan pendataan sementara di Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi.
Harian Media Indonesia Menulis Kerja Sama Maritim Menjadi Kunci Pengembangan.
Presiden Joko Widodo menyatakan, kerja sama maritim adalah kunci pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Indonesia memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kerja sama maritim tersebut. Saat mengikuti sesi retreat Konferensi Tingkat Tinggi Peringatan ASEAN-India 2018 bersama Perdana Menteri India dan para kepala Negara/kepala pemerintahan ASEAN di Rasthrapati Bhawan, India, Kamis (25/1), Presiden berharap, kerja sama ASEAN dan India dapat menciptakan kestabilan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan penghargaan atas dukungan India terhadap sentralitas ASEAN. Presiden Joko Widodo optimistis ASEAN dan India dapat menjadi tulang punggung kerja sama Indo-Pasifik.
Harian Kompas Menulis Presiden Berharap Terwujudnya Ekosistem Damai.
Masih dari lawatan Presiden ke India. Kemitraan ASEAN-India selama 25 tahun diharapkan bisa mengembangkan ekosistem damai yang adil dan sejahtera. Untuk itu, Indonesia menawarkan konsep Indo-Pasifik di lingkar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang terbuka, inklusif, dan dilandasi keinginan bekerja sama dan menjunjung tinggi hukum internasional. Konsep Indo-Pasifik ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri sesi retreat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-India. Menurutnya, dengan konsep ini akan dapat dihindari persaingan yang tidak sehat yang dapat menimbulkan power projection. Secara alami, menurut Presiden, konsep Indo-Pasifik akan terbentuk melalui Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama ASEAN. Adapun pendekatan pengembangan sewilayah dirasakan baik untuk mengembangkan konsep ini. Pendekatan ini juga bisa direalisasikan lewat penguatan kerja sama bilateral dan plurilateral seperti ASEAN-India.
Status sebagai tuan rumah Asian Games 2018 diharapkan tidak hanya mendorong kemajuan olahraga di Tanah air, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pertumbuhan ekonomi. Bahkan ajang ini bisa menjadi panggung bagi peradapan Indonesia. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres di jakarta Rabu (24/1). Ia mengatakan, Asian Games 2018 yang digelar 18 Agustus hingga 2 September akan diikuti 45 negara. Sebagai tuan rumah, investasi yang ditanamkan Indonesia mencapai 30 triliun rupiah. Dengan investasi yang cukup besar itu, pemerintah menargetkan tiga sukses Asian Games, yakni sukses pembangunan arena, sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi dengan target menembus peringkat 10 besar. Sebagian kalangan dunia usaha di Indonesia merespon positif dan berupaya memanfaatkan ajang Asian Games. Salah satunya, pelaku industri pariwisata yang berkolaborasi dengan Kementrian pariwisata menggagas Visit Wonderful Indonesia 2018. Pelaku usaha memberi harga terbaik selama Asian Games, dengan target kunjungan 2,5 juta wisatawan mancanegara. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryati hamdani mengatakan, program itu butuh kerjasama erat antara pemerintah dan pelaku usaha, termasuk mendesain paket wisata keluar Jakarta dan Palembang.
Surat kabar Media Indonesia Dalam Headlinenya Menulis, Gus Mus, Tokoh Pejuang Ham.
Achmad Mustofa Bisri atau yang lebih dikenal dengan Gus Mus, menerima anugerah Tokoh Pejuang Hak Asasi Manusia-HAM 2017 dari Yayasan Yap Thiam Hien. Gus Mus dipandang sebagai tokoh Islam atau Ulama yang bisa menghadirkan ketenangan di tengah panasnya jagat perpolitikan di Tanah air, terutama menjelang dan selama pilkada serentak 2017. Tulisan dan puisi Gus Mus viralnya luar biasa. Ini menunjukkan masyarakat merindukan karya Gus Mus karena memberikan kedamaian. Ini cara terbaik dan sangat efektif dalam mempengarui masyarakat. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Juri Yap Thiam Hien 2017, Zumrotin K Susilo di malam penganugerahan Yap Thiam Hien 2017 di gedung perpustakaan nasional Jakarta tadi malam. Gus Mus, menurut Zumrotin, kendati memiliki basis masa besar, tidak sedikitpun memanfaatkannya untuk pribadi. Gus Mus memilih memperjuangkan HAM dan Keadilan dengan teduh.
Surat Kabar Sindo Yang Menulis, Inovasi Pacu Kemandirian Daerah.
Sejumlah kepala daerah di Indonesia berhasil mengaplikasikan visi berbasis inovasi untuk menggerakkan roda ekonomi hingga pembangunan. Visi berbasis ekonomi terbukti mampu untuk menjaga kemandirian, mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakatnya, serta menghimpun masukan bahan evaluasi. Terobosan-terobosan positif beberapa kepala daerah itu terungkap dalam forum Indonesia Visionary-IVL yang diselenggarakan koran Sindo di Jakarta kemarin dihadiri antara lain, Wali Kota makasar, Mohamad Ramdhan Pomanto, Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Bupati Kulonprogo, Hadto Wardoyo. Dalam pemaparannya Bupati Kulonprogo menekankan pentingnya sebuah visi berbasis inovasi untuk memunculkan kemandirian suatu daerah. Dibawah kendalinya Hasto, Kulonprogo juga mampu mengatasi ketergantungan air minum dengan mendirikan sendiri pabrik air minum lewat Perusahaan Daerah Air Minum-PDAM.
Surat Kabar Kompas Menulis, Anggaran pembinaan dan prestasi atlet yang kini dikelola langsung oleh cabang olahraga bagaikan dua mata pisau. Di satu sisi, cabang lebih leluasa mengelola program pemusatan latihan nasional untuk menggapai prestasi maksimal. Di sisi lain, cabang dituntut memiliki tata kelola anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap cabang mutlak membuat perencanaan yang detail, dan penggunaan anggaran sesuai dengan proposal, serta pelaporan yang akuntabel. Penyimpangan penggunaan anggaran bisa berujung masalah hukum. Konsekuensi ini tertuang dalam Pasal 9 Ayat 2 pada perjanjian kerja sama penyaluran bantuan pemerintah antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi, selaku pihak pertama, dan induk organisasi cabang olahraga dan Komite Paralimpiade Nasional, selaku pihak ke dua. Kerugian negara akibat terjadinya penyalahgunaan dana dan/atau perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian negara atas dana yang telah diberikan pihak pertama, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak pihak ke dua sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
Ketua Badan Tim Nasional Balap Sepeda di Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia,Budi Saputra, di Jakarta, Senin (22/1) berharap, pemerintah menerjunkan tim khusus untuk memantau penerimaan, penggunaan, hingga pelaporan anggaran di setiap cabang. Dengan begitu, cabang bisa mencegah segala pelanggaran.
Surat kabar Republika Menulis Perluasan Pasal lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender -LGBT Menuai Dukungan.
Pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Zulkifli Hasan, memicu pernyataan sikap fraksi-fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat RI terkait pasal pencabulan sesama jenis yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seluruh fraksi di DPR menyatakan dukungannya terhadap perluasan pasal tersebut, termasuk Fraksi Partai Amanat Nasional. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan, fraksinya meminta definisi pencabulan sesama jenis dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Menurutnya, dalam Rancangan Undang-Undangpasal 492, pidana hanya diberikan kepada mereka yang melakukan pencabulan antara orang dewasa danpihak berusia dibawah 18 tahun. Pasal ini tidak jauh berbeda denga pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku.
Surat kabar Media Indonesia Menulis, Presiden Membuka Opsi Relokasi.
Presiden Joko Widodo menyadari beratnya kendala para petugas dilapangan untuk mengatasi wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Presiden Joko Widodo di Gedung Olah Raga Dempo Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatra Selatan, Senin (22/1) mengatakan, kondisi di Asmat, Agats, dan Nduga itu sangat berat, tetapi yang penting mencarikan jalan keluar agar penduduk lain tidak terkena campak dan gizi buruk. Pemerintah berupaya maksimal mencarikan jalan keluar dengan solusi jangka panjang, mengingat peristiwa ini berulang setiap tahun.
Upaya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia memperdalam pasar melalui sejumlah kebijakan, diharapkan bisa mendorong pelaku usaha melakukan ekspansi bisnis. Kedua otoritas tersebut telah mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan peran pasar modal maupun lembaga jasa keuangan lain dalam pembangunan nasional. Otoritas Jasa Keuangan misalnya, melakukan pendalaman pasar keuangan melalui kemudahan dan penyederhanaan proses pengajuan aksi korporasi di pasar modal, serta memperbanyak variasi instrumen investasi.
Adapun Bank Indonesia, memutuskan mempercepat implementasi Giro Wajib Minimum rata-rata untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mempercepat pendalaman pasar. Melalui sejumlah kebijakan pendalaman pasar tersebut, Presiden Joko Widodo mengharapkan industri keuangan dapat berperan lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Presiden Joko Widodo mengeluhkan kalangan industri perbankan yang giat mengumpulkan dana pihak ke tiga, tetapi belum mampu memperluas akses penyaluran kredit kepada masyarakat. Presiden juga mendorong pelaku usaha, baik perusahaan Badan Usaha Milik Negara maupun swasta, untuk memanfaatkan beragam model pembiayaan alternatif yang regulasinya tengah digodok oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dari pasar modal.
Harian Kompas menulis Penggantian Cantrang Terus Didorong.
Pemerintah berkomitmen mendorong pengalihan cantrang ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan memberi pendampingan dan fasilitasi kepada nelayan cantrang sepanjang proses pengalihan. Pemerintah menegaskan, nelayan di pantai utara Jawa yang memakai alat tangkap cantrang diperbolehkan kembali melaut, tetapi mereka harus memulai proses pengalihan alat tangkap. Untuk mendorong percepatan pengalihan, pemerintah membentuk satuan tugas yang berfungsi melakukan pendampingan dan fasilitasi, baik permodalan maupun alih teknologi bagi nelayan cantrang. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/01) menegaskan, tidak boleh ada penambahan kapal cantrang baru. Semua kapal cantrang yang belum beralih alat tangkap akan didata dan wajib diukur ulang. Nelayan yang kesulitan permodalan untuk membeli alat tangkap baru akan difasilitasi untuk mendapat akses perbankan.
Republika menulis, pendaftaran calon kepala daerah yang bakal bersaing pada pemilihan Kepala Daerah-pilkada serentak 2018 dimulai pada Senin (8/1) ini. Sebagian partai politik-parpol mengumumkan jagoan masing-masing tepat sehari menjelang dimulainya pendaftaran tersebut. Pilkada serentak 2018 pada 27 Juni nanti akan diikuti 171 daerah yang terdiri atas 17 propinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Pilkada serentak kali ini juga menjadi ajang pertarungan di daerah-daerah lumbung suara pemilu nasional, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi selatan. Direktur Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi-Perludem, Titi Anggraini di jakarta Selatan Minggu (7/1) menilai Pilkada 2018 adalah pemanasan partai politik menjelang pemilu legeslatif dan pemilu presiden 2019. Menurut Titi, kerja-kerja pemenangan pada 2018 akan merefleksikan kinerja pada 2019 nanti.
Surat kabar Media Indonesia Memuat Judul Utama Kombinasi Nasionalis-Santri Tangkal Politik Identitas.
Media Indonesia menulis, Pilkada serentak 2018 diramaikan pasangan kombinasi nasionalis dan santri untuk menghasilkan harmoni sekaligus menangkal siasat politik identitas. Dari banyak calon, sejumlah pasangan merupakan perpaduan dari dua aliran ideologis tersebut. Media Indonesia mencatat contoh kombinasi tersebut pada pasangan calon gubernur Jawa Barat dan Jawa Timur.
Surat Kabar Kompas yaitu Pertarungan Ketat di Jawa.
Kompas menulis, pertarungan ketat diperkirakan terjadi di Pikada Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Partai-partai politik mengajukan figure terbaik untuk bertarung di tiga pilkada itu. Kemenangan di tiga provinsi ini diyakini bisa memuluskan jalan untuk meraih kemenangan di Pemilu 2019. Jawa menjadi perhaian serius partai-partai politik karena tiga provinsi ini menyumbang 48 persen suara untuk Pemilu 2019.