16
April

 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Wiranto berencana meninjau sejumlah proyek pembangunan yang ada di perbatasan Merauke, Papua. Wiranto, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan  di Jakarta, Minggu (15/4) menjelaskan, kunjungannya tersebut selain meninjau pembangunan perbatasan di Merauke, juga  untuk melihat proyek-proyek yang sudah selesai diresmikan. Ia menyampaikan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki perhatian khusus terhadap pembangunan di daerah perbatasan Indonesia. Tujuannya agar ada pemerataan, agar infrastruktur di perbatasan dimanfaatkan betul untuk membangun daerah itu, untuk membangun perekonomian. Terkait rencana peninjauan pembangunan di Merauke, Menteri Wiranto menjelaskan,  kegiatan tersebut akan dilaksanakan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan memiliki tugas dan fungsi sebagai badan yang mengkoordinir  dan menyinkronkan berbagai pembangunan kantor kementerian dan lembaga di daerah pinggiran Indonesia. Tugas itu sesuai dengan nawacita yang digalakkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. antara

16
April

 

Ketua Delegasi Komisi VI (enam) Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dito Ganinduto, menyatakan optimistis Republik Ceko akan menjadi salah satu mitra yang sangat potensial bagi Indonesia dalam konteks semakin diperluasnya pasar-pasar nontradisional Indonesia, terutama di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Dito Ganinduto dalam acara ramah tamah bersama Duta Besar RI dan masyarakat Indonesia di Praha, Republik Ceko, Minggu (15/4) berharap, Indonesia melalui Kedutaan Besar RI Praha terus menggali potensi dari pasar yang sangat potensial itu untuk semakin meningkatkan perdagangan luar negeri Indonesia.  Seperti dikutip Antara, Komisi VI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Republik Ceko pada 9 sampai 14 April ini. Pada kunjungan kerja kali ini, delegasi Komisi VI DPR juga melaksanakan pertemuan dengan Komite Ekonomi Parlemen Republik Ceko.  Sejumlah isu dibahas di dalam pertemuan tersebut, antara lain mengenai pengelolaan badan usaha milik negara, pengembangan energi nuklir bagi pertumbuhan ekonomi, dan dinamika sektor teknologi informasi dalam konteks ekonomi digital. antara

16
April

 

Pameran Indonesia Creative Product Festival 2018 oleh Badan Usaha Milik Negara yang tergabung dalam National Publishing and News Corporation yang berlangsung di Kuala Lumpur, 13 sampai dengan 15 April kemarin, berhasil mencatat transaksi 10 Miliar rupiah. Seperti dilaporkan Antara, Ketua Panitia Indonesia Creative Product Festival 2018, Achmad Fahrodji, saat menyampaikan laporan penutupan di Kuala Lumpur, Minggu (15/4) menyebutkan, dari jumlah tersebut, transaksi langsung sebesar 5,5 miliar rupiah, belum termasuk transaksi mendatang, seperti pemesanan 400 becak mini dan baju seragam yang sedang negosiasi. Achmad Fahrodji mengatakan, tujuan pameran adalah mengenalkan produk Indonesia ke luar negeri. Selain itu, pameran yang diikuti 80 Usaha Kecil dan Menengah binaan Badan Usaha Milik Negara dan Kelompok Kerja Papua ini dilakukan di Kuala Lumpur, karena Kuala Lumpur dekat dengan Indonesia dan banyak orang Indonesia yang tinggal di sana. antara

16
April

 

Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Padang, Sumatra Barat, menyatakan, ikan tuna dari provinsi itu diekspor ke Jepang dan Amerika Serikat setiap bulan oleh PT Dempo Andalan Samudera. Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang, Rudi Barmara, di Padang, Minggu (16/4) menyebutkan, perusahaan tersebut setiap bulannya mengekspor 2.000 kilogram tuna segar ke Jepang dan sekitar 1.500 kilogram tuna beku ke Amerika. Ia menjelaskan, Jepang menginginkan ikan tuna yang segar dan sudah dibersihkan. Sementara Amerika meminta ikan yang diekspor dalam keadaan beku dan terpotong-potong dalam ukuran berbeda. Menurut Rudi Barmara, setiap unit pengelola ikan yang melakukan ekspor harus memiliki dokumen Hazard Analysis Critical Control Point. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki dokumen kesehatan ikan dan produk ikan yang akan dikirim. antara