January
Hari Gizi Nasional, Kemenkes Tekankan Pentingnya Kemandirian Keluarga
Written by Daniel
Hari Gizi Nasional diperingati setiap 25 Januari dan tahun ini merupakan peringatan yang ke-58. Subtema hari Gizi tahun ini adalah 'Bersama Mencegah Stunting Melalui Kemandirian Keluarga”. Direktur Bina Gizi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan, Doddy Izwardy menjelaskan, terjadi penurunan jumlah gizi kurang dan gizi buruk setiap tahunnya di Indonesia. Dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia pada Senin di Jakarta ia mengatakan, Berdasarkan Pemantauan Status Gizi tahun 2017 angka anak penderita underweight atau gizi kurang, stunting atau pendek dan wasting atau kurus semakin berkurang. Menjelang Peringatan Hari Gizi Nasional, ia meminta masyarakat bersimpati dan belajar dari Kejadian Luar Biasa Gizi Buruk di Asmat, Papua sehingga kedepannya tidak terjadi hal demikian di provinsi lain. Menurutnya, persoalan gizi seperti stunting dapat diatasi dengan edukasi mengenai gizi dan kesehatan.
" Yang paling vital adalah membangun sumber dayanya. Di hari gizi ini kita dengan kemandirian keluarga lah, stunting bisa terhindar dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kita ambil yang paling kecil, paling inti. 1000 hari kehidupan tuh dari ibu hamil ya sampai 2 tahun, sehingga dia bisa tahan gizinya. Sehingga dia tidak melahirkan anak yang BBLR, Berat Badan Lahir Rendah ". Ungkap Doddy Izwardy
Doddy lebih lanjut menjelaskan, pengetahuan dan sikap orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anaknya jelas sangat menentukan status gizi balita. Status gizi anak sangat berhubungan dengan pengetahuan dan sikap orangtua dalam memberikan asupan makanan. Program gizi yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini telah memberikan kontribusi terhadap penanggulangan masalah gizi yang ada. Upaya yang perlu dilakukan kedepan adalah percepatan perbaikan gizi yang dalam hal ini dinyatakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan prioritas pada Seribu Hari Pertama Kehidupan atau 1000 HPK. (voi)
January
Presiden Soroti Tingkat Kesulitan Berinvestasi di Daerah Yang Masih Tinggi
Written by Daniel
VOI BERITA Presiden Joko Widodo menyoroti tingginya tingkat kesulitan yang dihadapi investor untuk berusaha di daerah. Dalam Rapat Kerja Pemerintah Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah di Istana Negara Jakarta, Presiden menyebutkan tingginya minat investor untuk menanamkan investasinya di dalam negeri namun kerap terhalang oleh masalah perizinan. Dalam rapat yang dihadiri sejumla menteri kabinet kerja dan pimpinan daerah, Presiden mengatakan saat ini Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dunia internasional untuk berinvestasi. Hal itu sepatutnya didukung oleh kemudahan berusaha melalui skema perizinan yang mudah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Insert : Ribuan investor yang ingin masuk ke negara kita. Tapi problemnya adalah didalam kita sendiri. Problemnya ada di investasi yang masih terhambat dengan urusan perizinan. Oleh sebab itu pada siang hari ini kita mengumpulkan seluruh gubernur, ketua DPRD provinsi agar kita memiliki sebuah panduan yang sama sebuah visi bersama menyelesaikan masalahnya seperti apa karena sebentar lagi kita ingin membangun sebuah single submission didahului dengan membentuk satuan tugas terutama nanti di pusat biar sambung dengan daerah tujuan investasi sehingga kita semuanya satu bahasa menyelesaikan masalah.
Lebih lanjut Presiden mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat namun belum ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Hal ini menurut Presiden akan menurunkan daya saing Indonesia jika dibandingkan dengan kemudahan berusaha di negara lain. Menurut Presiden, rendahnya daya saing Indonesia disebabkan oleh kesulitan perizinan dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh para investor sehingga para investor tersebut berpaling menanamkan investasinya di negara lain. Presiden berpesan agar para kepala daerah tidak lagi mengeluarkan berbagai peraturan daerah yang justru akan menghambat masuknya investasi didalam negeri. (voi)
January
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan pembangunan desa jangan hanya fokus pada infrastruktur melainkan memperhatikan pembentukan manusianya. Menurut Fahri, Indonesia telah mencapai kemajuan baik dari desa, kabupaten, maupun kota provinsi yang sedang merangkak tumbuh dengan baik. Hal itu dikatakan Fahri Hamzah usai acara peringatan HUT ke-59 Kabupaten Sumbawa, di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Senin. Fahri yang berasal dari Utan, Sumbawa, mengaku merasakan betul kemajuan yang terjadi di kota kelahirannya tersebut. Masih dalam rangkaian HUT Kabupaten Sumbawa ke-59, Fahri Hamzah juga menjadi salah satu pembedah buku “Dea Guru Syaikh Zainuddin Tepal As-Sumbawi - Mahaguru Ulama Nusantara” karya Nurdin Ranggabarani bersama Prof. Dr. Din Syamsuddin, Surya Adi Putra, budayawan Taufik Rahzen dan Rektor Universitas Sumbawa di Auditorium Universitas Samawa. Fahri mengatakan Sumbawa memiliki tokoh panutan yang menjadi ulama besar di Makkah, Arab Saudi, yakni Syeh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi As-Sumbawi Al-Tepali yang berasal dari Tepal, sebuah desa di Kecamatan Batu Lanteh, Sumbawa. (antara)
January
Anggota DPR Apresiasi Pemerintah Perhatikan Keberlanjutan Lautan
Written by Sugiyanto
Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto di Jakarta, Senin mengapresiasi pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan karena berbagai kebijakannya benar-benar memperhatikan aspek keberlanjutan kawasan lautan nasional. Politikus PKS itu memandang perlu ada keseriusan pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melaut dengan memperhatikan aspek lingkungan. Sebagaimana diwartakan, pemerintah mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air dengan memperhatikan pula aspek ekologi atau kelestarian lingkungan yang dinilai selaras penerapan berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Risyanto Suanda mengemukakan bahwa industri perikanan di Indonesia adalah industri yang luar biasa besar dengan potensi yang bisa mendatangkan penerimaan bagi negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun. (antara)