November
Wapres: Universitas bertanggung jawab hasilkan riset berkualitas
Written by Sumarno 
(voines.id) Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong seluruh perguruan tinggi di Indonesia memiliki tanggung jawab menghasilkan penelitian berkualitastermasuk bidang terkait industri produk halal.Selain dituntut melahirkan sumber daya manusia berkualitas dan ahli di bidangnya,universitas juga memiliki tanggung jawab menghasilkan riset-riset yang berkualitas,termasuk riset-riset dalam industri produk halal.Dorongan tersebut disampaikan Wapres Ma’ruf Amin saat meresmikan Universitas Indonesia Halal Center (UIHC) di Gedung Institute for Advancement of Science Technology and Humanity (IASTH) Kampus Universitas Indonesia Jakarta Pusat Kamis.
Wapres menegaskan,Lembaga pendidikan tinggi seperti universitas dan perguruan tinggi,memiliki peran besar dalam memajukan sektor industri produk halal di Indonesia.Menurut Wapres,setidaknya terdapat empat peran yang harus dimiliki perguruan tinggi dalam mengembangkan industri produk halal nasional yakni mengembangkan sumber daya manussia,menjadi lembaga pemeriksa halal,melakukan riset produk halal dan inkubasi bisnis,serta menjadi pusat literasi halal bagi masyarakat.antara
November
Presidensi G20 RI dorong pemulihan tangguh berkelanjutan
Written by Sugiyanto 
( Voinews) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Presidensi G20 tahun 2022 yang digelar di Indonesia akan menjadi wadah untuk mengangkat isu yang mampu mendorong pemulihan ekonomi secara lebih tangguh dan berkelanjutan.// Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, Rabu mengatakan hal itu dapat terjadi karena G20 merupakan forum strategis untuk membahas penyelesaian berbagai tantangan ekonomi, keuangan, dan pembangunan global. Febrio juga memastikan Indonesia siap untuk mengemban keketuaannya atas 20 negara ekonomi besar dunia untuk bersama mencapai pemulihan global yang merata dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari persiapan Presidensi G20 maka Indonesia sendiri akan mengadakan Konferensi Internasional bertajuk Pemulihan Ekonomi yang Tangguh dan Berkelanjutan pada 11 November 2021. Acara tersebut adalah upaya Presidensi Indonesia untuk mendalami kebijakan dalam rangka mempromosikan produktivitas serta meningkatkan ketahanan dan stabilitas.ANTARA
November
Anggota DPR apresiasi kontribusi Rp2,7 triliun PHR ke negara
Written by Sugiyanto
( Voinews) Anggota DPR RI mengapresiasi kontribusi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) ke negara yang mencapai Rp2,7 triliun selama dua bulan setelah alih pengelolaan Blok Rokan dari perusahaan asing kepada Badan Usaha Milik Negara-BUMN migas tersebut.Ini pertanda alih kelola dari pihak asing ke BUMN memang berjalan berjalan baik. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan, sumbangan kepada negara terbagi menjadi dua yakni dari bagi hasil minyak dan kedua dari pajak. Besarnya kontribusi bagi negara, menurut dia, sangat tergantung pada produksi minyak atau lifting pada wilayah kerja tersebut, semakin tinggi lifting tentu semakin besar bagian untuk negara.ANTARA
November
KKP akan tindak tegas pelanggar regulasi impor komoditas perikanan
Written by Sugiyanto 
( Voinews) Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal menindak tegas praktik impor hasil perikanan yang tidak sesuai dengan regulasi, guna memastikan agar kebijakan impor tidak mengancam keberlangsungan sektor perikanan nasional. Hal itu dikatakan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu. Adin menjelaskan dirinya telah menginstruksikan jajaran di lapangan untuk bertindak tegas apabila terjadi pelanggaran terkait dengan impor hasil perikanan. Dia minta jajarannya di lapangan untuk menindaklanjuti laporan temuan penyalahgunaan dan memastikan produk perikanan yang diimpor telah sesuai dengan peruntukan berdasarkan perizinan yang diterbitkan. Adin memastikan pelaksanaan pengawasan kegiatan impor hasil perikanan ini nantinya akan dilaksanakan secara terintegrasi serta bersinergi dengan Kementerian Perdagangan dan juga Pemerintah Daerah.ANTARA