VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyarankan agar kenaikan biaya perjalanan haji 2023 yang kini masih dalam tahap pengkajian sebaiknya dilakukan secara bertahap.

"Saya sudah memberi saran kepada Pak Menteri Agama supaya biaya haji kenaikannya dilakukan secara gradual (bertahap)," kata Muhadjir di sela kunjungan kerjanya di Semarang, Selasa. Diakuinya, kenaikan biaya haji pada tahun ini memang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan haji, mengingat biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) selama ini di bawah nilai yang seharusnya dibayarkan jamaah. Artinya, pemerintah memberikan subsidi secara tidak langsung, karena jamaah membayarkan Bipih di bawah yang seharusnya dibayarkan.

"Itu bukan soal relevan atau tidak. Kenaikan itu (Bipih) harus, karena biaya haji itu selama ini di bawah nilai yang seharusnya dibayar oleh jamaah," kata Muhadjir. Meski demikian, Muhadjir menyampaikan sebaiknya kenaikan Bipih diberlakukan secara bertahap agar tidak terlampau memberatkan jamaah.

"Kalau serta merta (kenaikan biaya haji) kan kasihan, terlalu berat," pungkasnya. Kementerian Agama mengusulkan rerata Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp69.193.733 per orang, lebih tinggi dari biaya perjalanan ibadah haji tahun 2022 yang ditetapkan Rp39.886.009 per orang.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada 19 Januari 2023, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa rerata biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan mencakup 70 persen dari rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan Rp98.893.909 per orang. Nilai BPIH yang diusulkan pada tahun 2023, menurut dia, meningkat Rp514.888 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena ada perubahan signifikan dalam komposisi BPIH.

antara

(voinews.id)- Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bertemu dengan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Senin, dan berjanji untuk terus memberi dukungan kepada rakyat Ukraina dalam perang mereka melawan Rusia, menurut kantor kepresidenan. Pertemuan itu berlangsung selama kunjungan dua hari Sekjen NATO Jens Stoltenberg ke Korea Selatan. Yoon dan Sekjen NATO berbicara antara lain tentang hubungan Korea Selatan-NATO, strategi Korsel menyangkut Indo-Pasifik, dan program nuklir Korea Utara, menurut sekretaris presiden bagian pers Kim Eun-hye.

"Sekjen Stoltenberg menjelaskan tentang situasi sekarang di Ukraina dan menyatakan rasa terima kasihnya atas bantuan berkelanjutan dari Korea Selatan," kata Kim melalui pernyataan tertulis kepada pers. Stoltenberg, seperti disebutkan Kim, juga menegaskan bahwa komunitas internasional perlu dipastikan tidak menerima pesan yang salah bahwa invasi bersenjata adalah tindakan yang dapat diterima.

"Presiden Yoon mengatakan bahwa beliau akan terus memenuhi semua peran yang memungkinkan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk membantu rakyat Ukraina," kata Kim. Presiden Korsel itu mengingat kehadirannya di KTT NATO di Madrid Juni lalu dan mengekspresikan harapan bahwa Korea Selatan dan aliansi tersebut akan memperluas kerja sama melalui perutusan baru negara itu untuk NATO. Ia juga menjelaskan perincian strategi Korea Selatan menyangkut Indo-Pasifik yang diumumkan Desember lalu dan mencatat perlunya bekerja sama dengan NATO dalam pelaksanaannya.

Mengenai Korea Utara, Yoon menyerukan peran aktif Sekretaris Jenderal dan NATO dalam mencegah rezim negara itu melakukan provokasi lebih jauh di tengah kemajuan berkelanjutan pada kemampuan nuklir dan misilnya. Stoltenberg mengundang Presiden Yoon untuk hadir pada KTT NATO yang dijadwalkan Juli di LIthuania, dan Presiden berterima kasih atas undangan tersebut dan berjanji akan mempertimbangkan untuk hadir, kata Kim.

Sumber: Yonhap-OANA

(voinews.id)- Tiongkok menyerukan kepada semua pihak, khususnya Israel, untuk mencegah situasi konflik dengan Palestina semakin tidak terkendali. Prioritas yang mendesak dilakukan adalah meredakan situasi, demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri China (MFA) diterima di Beijing, Senin. China terus mengikuti ketegangan antara Palestina dan Israel yang makin meningkat akhir-akhir ini. "Kami sangat sedih jatuhnya korban jiwa dari warga sipil akibat konflik Palestina-Israel.

Kami mengutuk semua serangan teroris yang menyasar warga sipil dan menentang penggunaan kekuatan yang berlebihan," demikian MFA. Pernyataan tersebut untuk menanggapi serangan Israel di Jenin, Tepi Barat, yang menewaskan lebih dari sepuluh warga Palestina pada Kamis (26/1) dan serangan teroris terhadap salah satu tempat ibadah di Yerusalem Timur pada Jumat (27/1).

Menurut MFA, konflik Palestina-Israel telah berulang kali terjadi karena kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan dan aspirasi rakyat Palestina untuk mendirikan negara juga beberapa kali ditolak.

MFA mengajak komunitas internasional bertindak bersama untuk mendorong dimulainya kembali pembicaraan damai antara Palestina dan Israel. China akan terus bekerja keras dalam mengatasi masalah Palestina yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan, demikian MFA.

antara

(voinews.id) - Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, mengecam Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang berencana untuk kembali melibatkan Rusia bergabung pada Olimpiade Paris 2024. Podolyak menyebut IOC sebagai "promotor perang" karena badan olahraga tersebut sebelumnya mengatakan sedang mencari cara bagi atlet Rusia dan Belarus untuk berkompetisi di ajang tersebut.

"IOC menyaksikan dengan senang hati Rusia menghancurkan Ukraina dan kemudian menawarkan Rusia sebuah platform untuk mempromosikan genosida dan mendorong hal itu lebih lanjut," kata Podolyak, dikutip dari Kantor Berita Jepang Kyodo, Selasa.

IOC sebelumnya meminta federasi olahraga untuk mengecualikan atlet Rusia dan Belarus setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu. Namun, pada pekan lalu, IOC mengatakan bahwa "tidak ada atlet yang boleh dicegah berkompetisi hanya karena paspor mereka."

Selain itu, IOC mengatakan sangat ingin memasukkan atlet Rusia dan Belarus dalam kategori "netral" di Olimpiade Paris 2024, yang berarti berkompetisi di bawah bendera Olimpiade. Namun, masih belum jelas apakah dan bagaimana kemungkinan tersebut dapat terjadi. Menanggapi langkah IOC, Ukraina mengisyaratkan akan memboikot Olimpiade Paris 2024 jika para atlet tersebut diizinkan bertanding.

antara