VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Lebih dari 1,5 juta orang telah mengungsi dalam dua tahun terakhir dan lebih dari lima juta anak sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan di Myanmar, kata Dana Anak PBB (UNICEF) pada Selasa. Pada 1 Februari 2021, pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kudeta militer setelah partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, memenangi pemilihan umum pada November 2020. "Lebih dari 1,5 juta orang di Myanmar telah mengungsi, dan anak-anak terpaksa meninggalkan rumah dan komunitas mereka," kata UNICEF melalui Twitter.

Terlepas dari protes oleh komunitas internasional dan kelompok hak asasi manusia (HAM), perpindahan penduduk Myanmar terus berlanjut di beberapa daerah di tengah operasi rezim junta terhadap oposisi. Pekan lalu, sekitar 20.000 warga sipil mengungsi di Negara Bagian Karen selama pertempuran antara pemberontak dan militer di dekat Kawkareik, menurut laporan media lokal Myanmar Now. Menurut laporan PBB baru-baru ini, sedikitnya 2.890 orang tewas di tangan militer dan mereka yang bekerja pada militer, sementara 767 orang ditahan sejak militer mengambil alih kekuasaan.

“Informasi yang kredibel menunjukkan bahwa lebih dari 34.000 bangunan sipil, termasuk rumah, klinik, sekolah, dan tempat ibadah, telah dibakar selama dua tahun terakhir. Perekonomian Myanmar telah runtuh dan hampir setengah dari populasinya sekarang hidup di bawah garis kemiskinan,” kata Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk.

Amnesty International dalam laporannya pada November mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi melebihi 1,4 juta jiwa, sementara 12.839 orang ditahan dalam kondisi yang tidak manusiawi di Myanmar. Setidaknya 73 orang masih menunggu hukuman mati, dan 7,8 juta anak tidak bersekolah, kata lembaga non-pemerintah (LSM) HAM itu. "Militer Myanmar telah membunuh ratusan pengunjuk rasa dan warga yang melihat unjuk rasa, dan ribuan lainnya tewas akibat konflik bersenjata di seluruh negeri sejak kudeta," kata Amnesty International dalam pernyataannya.

Pada Hari Nasional Myanmar November lalu, junta militer membebaskan 5.744 tahanan dengan amnesti, termasuk mantan Duta Besar Inggris Vicky Bowman dan suaminya Ko Htein Lin, pembuat film Jepang Toru Kubota, dan Sean Turnell, serta seorang ekonom Australia yang menjabat sebagai penasihat Suu Kyi ketika dia memerintah. Namun, tahanan lain, termasuk Suu Kyi dan pemimpin politik senior lain dari partainya, tidak diberikan amnesti.

Dalam upaya menangkis tekanan dan kritik internasional, militer Myanmar pekan lalu berjanji akan menggelar pemilu pada Agustus. Namun, militer baru-baru ini mengumumkan beberapa aturan ketat yang melarang kandidat memiliki kaitan dengan penentang junta. Kantor Sekretaris Jenderal PBB menyatakan keprihatinannya pada rencana junta untuk menggelar pemilu di tengah pengeboman udara dan pembakaran rumah warga sipil, serta penangkapan, intimidasi, dan pelecehan terhadap para pemimpin politik, aktor masyarakat sipil, dan jurnalis.

“Tanpa syarat yang memungkinkan rakyat Myanmar bebas menggunakan hak politik mereka, pemilihan yang diusulkan (junta) berisiko memperburuk ketidakstabilan,” kata Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, dalam sebuah pernyataan, Senin (30/1). PBB juga menuduh penguasa militer mengincar warga sipil, menggunakan angkatan udara, dan membakar desa-desa.

“Meskipun ada kewajiban hukum yang jelas bagi militer untuk melindungi warga sipil dalam melakukan tindakan permusuhan, telah terjadi pengabaian yang konsisten terhadap aturan hukum internasional," tutur Turk. "Sulit untuk menghindar, warga sipil telah menjadi sasaran serangan yang sebenarnya--korban serangan artileri dan serangan udara yang direncanakan dan dilakukan tanpa pandang bulu, eksekusi di luar hukum, penyiksaan, dan pembakaran seluruh desa,” katanya, menambahkan.

“Pada saat yang suram ini, saya ingin mengakui keberanian semua orang yang nyawanya telah hilang dalam memperjuangkan kebebasan dan martabat di Myanmar, serta rasa sakit dan penderitaan keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi,” kata Turk.

Sumber: Anadolu

(voinews.id)- Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Wury Ma'ruf Amin serta para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa. Peninjauan di Pasar Beringharjo tersebut mengawali kunjungan kerja perdana Ibu Negara dan anggota OASE KIM pada 2023 di Kota Yogyakarta. Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, Iriana dan Wury serta rombongan berjalan kaki dari Istana Kepresidenan Yogyakarta dan tiba di pasar sekitar pukul 09.40 WIB. Di pasar tersebut, Iriana dan para anggota OASE KIM menyapa para pedagang yang sedang berjualan.

Beberapa kali Ibu Negara Iriana tampak berhenti di kios para pedagang dan menanyakan geliat perekonomian di pasar usai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut. Ibu Negara juga mengapresiasi sejumlah produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diperjualbelikan oleh pedagang.

Sejumlah pakaian dan kain batik motif khas Yogyakarta pun dibeli oleh Iriana, Wury, dan para anggota OASE KIM. Selain pakaian, sebuah tas selempang kecil berwarna merah juga menarik perhatian Iriana dan Wury saat menyusuri lorong pasar. Keduanya pun kompak membeli tas tersebut dan langsung diselempangkan di badan.

Dalam kesempatan itu, Iriana dan Wury, serta anggota OASE KIM mengajak masyarakat yang berada di pasar untuk mendukung produk hasil UMKM lokal dan mencintai batik yang merupakan warisan budaya dunia. "Ayo borong semuanya," ucapnya.

antara

(voinews.id)- Pemerintah Amerika Serikat,  mengatakan akan mengakhiri status darurat COVID-19 pada 11 Mei, hampir tiga tahun setelah menerapkan berbagai aturan untuk membendung penyebaran wabah tersebut. Status tersebut, yaitu darurat nasional COVID-19 dan darurat kesehatan publik (PHE), mulai diberlakukan pada 2020 oleh presiden AS saat itu, Donald Trump. Pemerintah AS yang sekarang berada di di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden telah beberapa kali memperpanjang masa pemberlakuan tersebut. Berkat status darurat, jutaan warga Amerika bisa mendapatkan alat tes, vaksin, serta pengobatan COVID-19 secara cuma-cuma.

Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Gedung Putih mengatakan melalui pernyataan bahwa status tersebut, yang menurut jadwal akan berakhir dalam beberapa bulan mendatang, akan diperpanjang lagi sampai 11 Mei dan kemudian dicabut. "Pelonggaran ini akan sejalan dengan komitmen pemerintahan sebelumnya, yaitu memberikan pemberitahuan sedikitnya 60 hari sebelum mengakhiri PHE," kata OMB dalam pernyataan. Pemerintah AS sejauh ini membayar biaya-biaya untuk pengadaan vaksin, alat tes, serta pengobatan tertentu, berdasarkan ketentuan PHE.

Setelah PHE berakhir, biaya-biaya tersebut akan dipikul oleh para perusahaan asuransi swasta serta lembaga asuransi kesehatan pemerintah. Pencabutan PHE juga berarti aturan yang disebut dengan Title 42 akan berakhir, kata OMB. Berdasarkan Title 42, para migran dari Nikaragua, Kuba, dan Haiti yang menyeberangi perbatasan AS-Meksiko akan diusir dari AS untuk kembali ke Meksiko.

OMB dalam pernyataan terpisah mengatakan Biden akan memveto (menolak) rancangan undang-undang di Kongres AS yang akan menghapus kewajiban vaksinasi COVID-19 terhadap para petugas layanan kesehatan yang bekerja pada program-program tertentu pemerintah pusat. Menurut data pemerintah, kasus COVID-19 di Amerika Serikat saat ini menurun kendati jumlah harian warga yang meninggal akibat penyakit itu mencapai 500 orang.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, untuk membahas mengenai harga dan ketersediaan beras serta bahan pokok lainnya. "Masalah untuk menjelang masa Lebaran, kesiapan untuk masalah kebutuhan pokok termasuk beras," kata Budi sebelum memasuki kawasan Istana Negara, Jakarta, Selasa. Budi Waseso atau Buwas, sapaan akrabnya, datang ke Istana di tengah kabar Presiden akan melakukan perombakan kabinet atau "reshuffle" pada Rabu (1/2) esok. Rabu pertama pada Februari 2023 itu menurut kalender Jawa merupakan Rabu Pon. Presiden Jokowi memiliki kebiasaan mengumumkan keputusan penting pada Rabu Pon. Namun, kata Buwas, panggilan dari Istana terhadap dirinya tidak mendadak.

dia sudah mendapatkan undangan rapat di Istana Kepresidenan. Buwas mengakui harga beras dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan. Harga beras harus dikendalikan karena menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi inflasi. Presiden Jokowi dalam beberapa rapat terakhir juga menyinggung Bulog agar segera mengendalikan harga beras.

"Sebagaimana yang jelas Bulog ini mendapat penugasan kemarin untuk operasi pasar. Kita sudah lakukan juga ke seluruh wilayah. Hanya kenapa kok sekarang masih tinggi harganya, nah ini mungkin nanti kita bahas dari sisi mana," kata Buwas. Setelah Buwas tiba di Istana, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kemudian menyusul memasuki kawasan Istana. Zulkifli enggan berkomentar dan meminta media menunggu rapat selesai.

antara