VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencadangkan 10 lokasi kabupaten/kota sebagai kawasan daerah pelarangan penangkapan ikan sidat sebagai upaya perlindungan perikanan sidat yang berkelanjutan. “Pelarangan penangkapan ikan sidat di lokasi itu dalam segala situasi dan sepanjang waktu pada area/kawasan tertentu yang telah disepakati.

Kita juga menggandeng partisipasi masyarakat karena merekalah yang memiliki peran lebih besar dalam proses ini,” kata Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Ridwan Mulyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Sepuluh lokasi tersebut yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Poso.

Ridwan mengatakan adanya daerah larangan penangkapan ikan sidat dapat meningkatkan peluang migrasi ikan sidat dalam melanjutkan siklus reproduksinya secara alami. Pelarangan itu akan dituangkan dalam regulasi KKP, sebagai kerangka implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Sidat.

Ridwan mengatakan hasil riset laju eksploitasi sidat di Indonesia terindikasi terjadi penangkapan berlebih (overfishing) di Sungai Cimandiri di Jawa Barat, Sungai Malunda di Sulawesi Barat, serta Sungai Lasolo dan Sungai Lalindu di Sulawesi Tenggara.

“Hal ini terlihat dari semakin sedikit jumlah sidat yang tertangkap oleh nelayan, ditambah ukuran sidat yang tertangkap juga semakin mengecil,” katanya. Di Indonesia, sidat merupakan salah satu jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki nilai histori yang cukup penting. Keberadaan Sidat Borneo (Anguilla Borneensis) merupakan nenek moyang sidat di dunia dan Sidat celebes (Anguilla Celebesensis) merupakan jenis asli/endemik Indonesia.

“Tingginya permintaan produk perikanan sidat di pasar domestik dan pasar luar negeri, menjadikan kita semakin terpacu untuk mengelola sumber daya ikan sidat secara bijaksana guna menjamin kelestariannya,” katanya. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Haryono mengatakan siklus hidup ikan sidat diperkirakan dapat mencapai 30 tahun dan berenang hingga ribuan kilometer untuk memijah di laut dalam.

Dengan siklus biologi yang demikian unik, daerah larangan penangkapan ikan sidat menjadi sangat mendesak untuk segera ditetapkan guna menambah upaya perlindungan bagi kelangsungan hidup ikan sidat. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan menjaga kelestarian sumber daya ikan menjadi prioritasnya untuk mewujudkan ekonomi biru. Menurut dia, ekologi adalah panglima pembangunan sektor kelautan dan perikanan karena kesehatan ekosistem laut akan menghasilkan ekonomi yang berkelanjutan.

antara

(voinews.id)- Pemerintah Iran pada Senin mengatakan bahwa pihaknya tidak memberi Rusia pesawat nirawak (drone) untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina. "Berita yang diterbitkan tentang Iran yang menyediakan drone kepada Rusia memiliki ambisi politik dan itu diedarkan oleh sumber-sumber Barat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani selama konferensi pers mingguan. "Kami belum memberikan persenjataan ke pihak mana pun dari negara-negara yang berperang," ujar Kanaani.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn pada Senin mengatakan bahwa sanksi tambahan Uni Eropa terhadap Iran tidak akan terbatas pada daftar hitam beberapa individu jika Teheran terbukti terlibat dalam perang Rusia di Ukraina.

"Maka ini bukan lagi tentang beberapa individu yang akan dikenai sanksi," kata Asselborn kepada wartawan. Pernyataan tersebut disampaikan Asselborn saat ia tiba untuk pertemuan dengan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengajak generasi muda menjadikan pandemi yang bergulir selama tiga tahun terakhir sebagai tolok ukur pengalaman sekaligus pembelajaran bagi generasi muda yang dapat diwariskan untuk masa depan.

"Pandemi ini siklusnya mungkin tahunan, bahkan puluhan tahun. Jadi, apa yang dilakukan generasi saat ini dalam menangani pandemi, bisa menjadi patokan bagi anak muda di masa depan jika terjadi pandemi," ujar Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa.

Budi mengatakan generasi muda perlu memahami betul penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah melalui gotong-royong bersama masyarakat dalam menekan laju kematian banyak orang. Supaya ketika peristiwa serupa kembali terjadi di masa depan, diharapkan tidak akan menimbulkan banyak kematian. Ini kewajiban kita untuk memastikan generasi muda harus terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 dan mereka bisa memahami apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah dalam pencegahan terjadi pandemi berikutnya, katanya.

Menurut Budi, Presidensi G20 tahun ini melahirkan banyak upaya penanganan pandemi COVID-19 yang bisa dijadikan pelajaran bagi anak muda. Terdapat lima target yang ingin dicapai dalam presidensi G20, antara lain membentuk Dana Pandemi agar negara punya dana yang cukup untuk mengendalikan pandemi selanjutnya. Selain itu, kata Budi, G20 juga membentuk mekanisme formal dalam penggunaan dana pandemi, tujuannya supaya dana pandemi bisa digunakan dengan adil untuk mengakses vaksin, obat-obatan, alat diagnostik, terutama untuk negara berkembang. Tujuan berikutnya adalah membangun jejaring genom sekuensing di dunia.

Sebab, virus, bakreri, parasit penyebab pandemi bisa muncul di mana saja. "Jadi, perlu dibangun sistem surveilans yang sama rata di seluruh dunia," ujarnya.

Dikatakan Budi, G20 juga menginisiasi standar protokol kesehatan secara global agar saat terjadi karantina wilayah di semua negara, semua roda perekonomian dapat terus bergerak, termasuk pendistribusian logistik kesehatan.

"G20 juga ingin memastikan produksi vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan terdistribusi merata bagi semua negara, khususnya negara berkembang," katanya. Lima agenda tersebut diharapkan jadi komponen dalam arsitektur kesehatan global. "Tanggung jawab kita lebih besar untuk mempersiapkan generasi-generasi kita. Makanya, peran anak muda menjadi sangat penting, karena kita sebagai orang yang mengalami pandemi pada saat ini menginginkan generasi berikutnya lebih paham jika terjadi pandemi lagi, katanya.

antara

(voinews.id)- Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menyebutkan Presiden Jokowi menginginkan ada perubahan pada Kepolisian Republik Indonesia. "Banyak sekali sorotan terhadap kinerja Polri. Presiden ingin Polri ada perubahan.

Presiden sudah memberikan perintah dari mulai peningkatan pelayanan sampai menghindari gaya hidup mewah. Itu poin yang harus diikuti Polri," kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta Selasa. Presiden Joko Widodo dinilai tengah berupaya mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri.

Masyarakat dan polisi harus mendukung agar keinginan Presiden agar terwujud. Presiden mengumpulkan seluruh Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres se-Indonesia di Istana Negara, akhir pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden menginstruksikan lima hal yang harus polisi jalankan untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Presiden meminta polisi mengurangi gaya hidup mewah, menghapuskan pungutan liar, meningkatkan soliditas internal dan TNI, menyamakan visi dan kebijakan organisasi, menjalankan penegakan hukum secara tegas antara lain terkait judi online dan narkoba. "Saya kira dengan mengikuti instruksi Presiden, insya Allah Polri akan semakin dipercaya oleh masyarakat," kata Edi.

Edi mengatakan sebenarnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah melakukan berbagai upaya agar masyarakat percaya dan mencintai Polri. Listyo tidak ragu menindak jenderal yang menyimpang apalagi terlibat tindak pidana. "Putusannya sangat tegas. Kalau ada pidana, ancamannya pemberhentian secara tidak hormat.

Saya kira Kapolri tidak main-main dan kita sudah sepantasnya mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan Kapolri. Penanganan transparan dan tindakan tegas pasti akan berdampak pada kepercayaan publik," katanya. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai pemanggilan pejabat Polri ke Istana adalah momen historis yang patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya.

Sahroni juga memaknai pemanggilan itu karena kondisi darurat. "Saya rasa ini adalah langkah yang pas karena memang jika melihat ke belakang, kepolisian secara menyeluruh harus diluruskan kembali pola pikir, pola kerja, dan pola komando-nya. Jadi pemanggilan ini adalah langkah yang sangat baik," ujar Sahroni.

antara