Akbar
October
(voinews.id)- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta dukungan India dalam memobilisasi negara-negara G20 untuk membantu negara-negara berkembang yang terbebani oleh utang. "Saya mengandalkan dukungan India dalam memobilisasi negara-negara G20 terkait penghapusan utang," kata Guterres kepada mahasiswa dan fakultas Indian Institute of Technology di Mumba.
India mengambil alih keketuaan G20 dari Indonesia selama satu tahun mulai 1 Desember mendatang. Tetangga India, yaitu Sri Lanka, Pakistan, dan Bangladesh, dalam beberapa bulan terakhir mencari pinjaman Dana Moneter Internasional karena harga minyak yang tinggi mempersulit upaya pemulihan ekonomi yang terhantam pandemi COVID-19.
"Banyak negara berkembang berada dalam atau mendekati kesulitan utang dan memerlukan tindakan multilateral, termasuk perluasan dan perpanjangan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20," tutur Guterres. Didirikan pada Mei 2020 selama pandemi, inisiatif itu memungkinkan hampir 50 negara untuk menangguhkan 12,9 miliar dolar AS (hampir Rp200 triliun) pembayaran utang hingga akhir tahun lalu.
Guterres mengatakan perubahan iklim sudah menjadi ancaman besar bagi ekonomi, pertanian, dan sektor pangan India, serta bagi kesehatan, kehidupan, dan mata pencaharian ratusan juta orang. "Gelombang panas yang memecahkan rekor, kekeringan dan banjir di beberapa bagian India sudah menyebabkan malapetaka.
Ini adalah pendahuluan dari apa yang akan datang tanpa tindakan iklim global yang jauh lebih besar," tutur dia. Dia mengatakan negara-negara G20 bertanggung jawab atas 80 persen emisi global dan harus memimpin dunia dalam pengurangan emisi. Negara-negara kaya, kata dia, secara finansial juga harus membantu negara-negara berkembang untuk melakukannya.
"Saya telah menyerukan koalisi dukungan di seluruh negara termasuk India, dengan rencana ambisius untuk mempercepat penyebaran energi terbarukan," kata Guterres, yang akan bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Menteri Luar Negeri S Jaishankar pada Kamis (20/10).
Guterres juga mendesak India untuk mengutuk ujaran kebencian secara tegas, melindungi hak dan kebebasan jurnalis, aktivis hak asasi manusia, mahasiswa, dan akademisi, serta memastikan independensi peradilan.
Sumber: Reuters
October
(voinews.id)- Pasukan keamanan Iran telah menahan 14 warga negara asing, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, atas keterlibatan mereka dalam protes antipemerintah, kata kantor berita resmi Iran, Fars. Belum ada komentar dari para pejabat Iran soal laporan tersebut.
Iran menuding "para preman" yang memiliki kaitan dengan "musuh-musuh dari negara asing" terlibat dalam rentetan protes di seluruh Iran. Protes tersebut meledak setelah seorang warga berusia 22 tahun, Mahsa Amini, meninggal dalam tahanan pada 16 September.
Fars, yang diyakini memiliki ikatan dengan Garda Revolusioner Iran, tidak menyebutkan kapan dan di mana penahanan dilakukan. Belum ada kejelasan soal apakah orang-orang yang ditahan itu termasuk sembilan warga negara yang pada September dikatakan pemerintah Iran ditahan atas peranan mereka dalam aksi-aksi unjuk rasa.
Rangkaian protes di Iran berlangsung di seluruh negeri dan dipicu oleh kematian Amini selama ia ditahan oleh polisi moral. Demonstrasi itu telah berubah menjadi penentangan paling keras yang pernah dilancarkan terhadap penguasaan oleh kalangan ulama Iran sejak revolusi 1979.
Para pengunjuk rasa menginginkan Republik Islam itu jatuh, kendati rangkaian protes tersebut tampaknya tidak akan membuat sistem di negara itu terguling. Pemerintah Iran menuding AS dan beberapa negara Eropa menggunakan kerusuhan untuk berupaya mengacaukan stabilitas di Iran.
Sumber: Reuters
October
(voinews.id)- Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani sebuah dekret yang menyatakan darurat militer di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson mulai Kamis (20/10). "Itu (dekret) akan segera dikirim untuk disetujui ke Dewan Federasi," ungkap Kremlin --kantor presiden Rusia, yang mengutip pernyataan Putin pada sebuah pertemuan dengan para anggota Dewan Keamanan Rusia.
Putin juga mengumumkan "pembentukan dewan koordinasi" di bawah pemerintah Rusia.
Dewan itu dibentuk untuk memenuhi semua tujuan yang diperlukan yang muncul dalam operasi militer khusus Rusia, kata Kremlin. Kantor tersebut menambahkan bahwa dewan akan dipimpin oleh Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin.
October
(voinews.id)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan daerah perlu menerapkan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) untuk memastikan warga aman dari risiko bencana. "Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) suburusan bencana membutuhkan keterlibatan kecamatan selaku perangkat daerah kewilayahan yang terdekat dengan masyarakat," kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal dalam keterangan di Jakarta Rabu.
Langkah tersebut, katanya, dapat dilakukan melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) yang diyakini dapat meningkatkan peran kecamatan dalam menanggulangi bencana di wilayahnya.
Safrizal mengatakan salah satu tantangan dalam penerapan SPM suburusan bencana adalah faktor jangkauan wilayah yang luas dan banyaknya warga negara yang harus dilayani berdasarkan hasil kajian risiko. Karena itu, kata dia, pihak terkait perlu memanfaatkan peran pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.
“Dengan demikian, pemda dapat lebih memastikan agar masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana memiliki pengetahuan sebanyak mungkin tentang risiko dan ancaman bencana yang mungkin mereka hadapi sehingga dapat menekan semaksimal mungkin jatuhnya korban jiwa bila terjadi bencana,” kata Safrizal.
ia meminta pemda mengembangkan strategi pelibatan pentahelix dan berbagai pendekatan yang inovatif dalam pemenuhan SPM suburusan bencana yang menjadi tanggung jawab BPBD kabupaten/kota. Dia menjelaskan gerakan kecamatan tangguh bencana merupakan inisiatif untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana di daerah melalui dukungan kecamatan.
Hal itu, paparnya, sesuai peran dan kewenangan yang dimiliki camat pada penerapan standar pelayanan minimal suburusan bencana dan pengkoordinasian berbagai upaya penanggulangan bencana setingkat desa/kelurahan di wilayah mereka.
antara