Akbar
July
(voinews.id)
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Wiku Adisasmito mengatakan vaksinasi dan testing terhadap hewan ternak penting dalam mengatasi kasus PMK di dalam negeri.
Untuk kasus PMK di Jawa Tengah, Wiku menyebut laju vaksinasi hewan ternak di daerah ini baru 3,74 persen dari target 74.784 suntikan vaksin, padahal Jawa Tengah berada di zona kuning.
"Kecilnya laju vaksinasi juga disebabkan karena alat yang kurang. Mohon ini jadi perhatian untuk melakukan percepatan vaksinasi diikuti dengan jumlah vaksin yang tersedia," kata Wiku dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Wiku juga mengimbau agar perhitungan pendataan vaksinasi dilakukan berdasarkan jumlah hewan ternak yang sudah divaksin sesuai dengan jenisnya. Sebab, perhitungan berdasarkan jumlah vaksin yang telah dilakukan sebelumnya dinilai kurang tepat.
Ia menjelaskan, penyebaran PMK berpotensi besar terjadi di pasar hewan sehingga perlu dilakukan penutupan.
Apabila pasar hewan kembali dibuka, menurut Wiku, perlu dipastikan penerapan biosecurity sudah berjalan di pasar hewan dan untuk orang yang membawa ternaknya serta memastikan hewan yang masuk pasar dalam kondisi sehat.
Terkait testing, Prof. Wiku menyebutkan kemampuan testing Jawa Tengah saat ini masih cukup rendah. Hal ini disebabkan kemampuan dari laboratorium di Balai Besar Veteriner Wates masih terbatas serta jumlah sampel yang dikirim juga ikut terbatas.
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat nantinya akan menyuplai kebutuhan yang diperlukan serta menugaskan laboratorium lain di lingkungan Jawa Tengah dan Yogjakarta yang bisa mendukung testing lebih masif, sepperti, universitas kedokteran hewan dan fasilitas lain di Kementerian Kesehatan.
"Testing harus dilakukan cepat supaya penyebaran tidak semakin meluas. Jangan ragu melakukan testing karena kita tau bukan hanya dari gejala klinis tapi juga melalui testing," jelas Wiku.
Selain itu, Wiku mengimbau Satgas di setiap daerah untuk mampu memberikan informasi yang langsung dan lugas kepada para peternak agar tidak panik dan terjadi panic selling.
Melihat kejadian di Jawa Timur, yang mana selama periode 1-2 bulan sebanyak 10-15 persen hewan ternak mati atau dipotong bersyarat. Hal tersebut disebabkan oleh panic selling.
Karenanya, biosecurity sangat diperlukan agar orang-orang yang keluar masuk pertenakan dipastikan bebas dari virus PMK. Perlu juga dilakukan disinfeksi sebab perternak berpotensi menjadi penyebar virus.
Babinsa dan Bhabinkamtibnas diminta untuk menjaga para peternak dan memastikan tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi di tengah kondisi saat ini. Seperti, membeli murah hewan ternak kemudian disembuhkan dan dijual kembali dengan harga tinggi.
"Jangan ditolelir. Kerugian besar sudah terjadi di Jawa Timur. Jangan sampai terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah karena di sini adalah sentra peternakan terbesar di Pulau Jawa," ujar Wiku.
antara
July
(voinews.id)Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meyakini bahwa wabah cacar monyet yang menyebar cepat dapat dihentikan dengan strategi dan kelompok yang tepat, menurut keterangan yang dilansir laman resmi WHO, Kamis (28/7).
"Akan tetapi, waktu berjalan cepat dan kita harus segera bergerak bersama untuk mewujudkan cita-cita tersebut", kata pimpinan teknis WHO untuk cacar monyet Rosamund Lewis dalam konferensi pers di Jenewa, seperti dikutip dari AZERTAC, Kamis.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan penyebaran virus tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC) dan merupakan tingkat siaga tertinggi untuk Organisasi Kesehatan Dunia.
“Melalui ini, kami berharap dapat meningkatkan koordinasi, kerja sama negara-negara dan semua pemangku kepentingan, serta solidaritas global,” kata Dr Lewis.
WHO menetapkan resiko tinggi cacar monyet terhadap kesehatan umum di wilayah Eropa sementara untuk wilayah lainnya berada dalam level sedang.
Ghebreyesus mengatakan meski wilayah lain saat ini tidak terkena dampak parah, namun menyatakan PHEIC diperlukan untuk memastikan wabah harus dihentikan sesegera mungkin.
Tahun ini dilaporkan ada 16 ribu kasus terkonfirmasi cacar monyet di lebih dari 75 negara.
Namun Dr Lewis menyatakan jumlah tersebut kemungkinan lebih tinggi.
Dia menyebutkan bahwa di wilayah Republik Demokratik Kongo, ada ribuan kasus suspek cacar monyet, akan tetapi fasilitas uji cacar sangat terbatas.
Lewis menyebutkan "papan pedoman instrumen tidak menghitung kasus suspek cacar monyet".
Sekitar 81 anak usia di bawah 17 tahun dilaporkan terinfeksi secara global, dengan mayoritas kasus terjadi pada pria muda, dengan usia rata-rata 37, kata Lewis.
Lewis mengatakan WHO bekerja sama dengan Negara Anggota dan Uni Eropa dalam membuat vaksin, dan dengan mitra akan menentukan mekanisme koordinasi global. Dia menekankan bahwa vaksinasi massal tidak diperlukan, tetapi WHO telah merekomendasikan vaksinasi pasca tertular cacar monyet.
Pemberian vaksin harus disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan publik, negara ke negara dan lokasi ke lokasi. Tidak semua wilayah memiliki epidemiologi yang sama, jelas dia.
Lewis juga menekankan bahwa negara-negara dengan kapasitas produksi untuk diagnostik cacar dan cacar monyet, vaksin atau terapi harus meningkatkan produksi.
Negara dan produsen harus bekerja sama dengan WHO untuk memastikan vaksin tersedia bagi kebutuhan kesehatan publik dan dengan harga terjangkau bagi negara yang sangat membutuhkan vaksin.
Lewis juga menjelaskan bahwa 16,4 juta vaksin tersedia saat ini tetapi harus dihabiskan. Negara yang saat ini memproduksi vaksin adalah Denmark, Jepang dan Amerika Serikat.
Dia juga mengingatkan bahwa rekomendasi untuk penderita cacar monyet saat ini adalah mengisolasi diri dan tidak bepergian sampai mereka pulih;
Bagi mereka yang melakukan kontak dengan pasien cacar monyet, diminta harus memeriksa suhu tubuh dan memantau kemungkinan gejala lain dalam jangka waktu 9 hingga 21 hari.
"Saat seseorang mendapatkan vaksin, dibutuhkan waktu beberapa minggu bagi daya tahan tubuh untuk merespon", kata Lewis
Sumber : OANA-AZERTAC antara
July
Presiden Jokowi tiba di Tanah Air usai kunjungan ke kawasan Asia Timur
(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan tiba di Tanah Air pada Jumat dini hari seusai menjalani kunjungan ke tiga negara di kawasan Asia Timur, yakni China, Jepang, dan Korea Selatan.
Pesawat yang ditumpangi rombongan Presiden Jokowi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekira pukul 02.00 WIB setelah menempuh penerbangan selama lebih kurang tujuh jam dari Seoul Airbase Seongnam, Korsel, demikian keterangan yang diterima di Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan ke Asia Timur tersebut, dalam keterangannya di Seoul, pada Kamis (28/7), menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut Indonesia berhasil memperkokoh kerja sama ekonomi dengan ketiga negara.
Menlu Retno juga mengatakan adanya kepercayaan kuat atas pertumbuhan ekonomi di Indonesia oleh pemerintah maupun pihak swasta di tiga negara Asia Timur itu.
"Pendekatan kerja sama yang dibangun Indonesia selalu berdasarkan pada kerja sama yang terbuka, inklusif, dan saling menguntungkan. Kepercayaan pemerintah dan swasta dari tiga negara tersebut terhadap stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangatlah kuat," katanya.
Menurut Retno pemimpin tiga negara itu juga menyampaikan apresiasi terhadap Presiden Jokowi atas kontribusinya bagi perdamaian dan permasalahan global.
Hal itu tidak lepas dari sikap Indonesia yang memperkuat kerja sama dengan negara-negara di dunia, meskipun di tengah situasi global yang penuh dengan rivalitas.
"Di tengah situasi dunia yang dipenuhi rivalitas dan upaya containment, Indonesia justru memperkuat rajutan persahabatan dan kerja sama konkret dengan negara-negara dunia. Upaya ini akan terus dilakukan," kata Retno.
Retno juga menuturkan kunjungan ke China,Jepang, dan Korsel memperkuat dukungan global untuk Presidensi Indonesia di G20 tahun ini sembari mempersiapkan keketuaan di ASEAN tahun depan.
Selain melakukan pertemuan dengan pemimpin ketiga negara, Presiden Jokowi juga sempat bertemu pemimpin perusahaan (CEO) di Jepang dan Korsel, sembari meyakinkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu tempat investasi terbaik serta memberi jaminan penyelesaian cepat apabila ada kendala di lapangan.
Ibu Negara Iriana Jokowi turut mendampingi Presiden dalam rangkaian kunjungan ke tiga negara kawasan Asia Timur tersebut.
Selain itu turut pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
antara
July
(voinews.id)Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, salah satunya dengan pencabutan larangan ekspor semua jenis produk minyak sawit atau minyak goreng.
Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat menerima Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis (28/7), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat pagi.
"Pemerintah tentu tidak menutup mata. Jadi memang ini hal-hal yang harus kita ambil kebijakan, yang kemudian juga harus kita ambil langkah-langkah perbaikan,” tutur Wapres Ma'ruf Amin.
Wapres menyampaikan beberapa upaya konkret lain yang telah diambil pemerintah dalam meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan menurunkan harga minyak goreng, antara lain dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yakni menghapus sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) beserta produk turunannya.
“Menetapkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang baru. Perusahaan wajib mendistribusikan minyak goreng, baru mendapatkan perhitungan hak ekspor dan percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya,” kata Wapres.
Sementara di sisi hilir, Wapres menjelaskan telah dilakukan diskusi pada Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Juli 2022 tentang wacana pembentukan pabrik CPO mini berbasis koperasi.
Dengan demikian, ke depan diharapkan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.
“Telah dibahas mengenai hilirisasi sawit dengan salah satu pasal usulan pembentukan pabrik CPO mini dan pabrik red palm oil atau minyak makan merah yang berbasis koperasi. Harapannya akan dapat menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan harga dan volume penjualan TBS, hal ini masih dalam pembahasan,” urai Wapres.
“Memang beberapa kali juga Presiden minta supaya ada pabrik-pabrik mini sehingga tidak tergantung semuanya kepada pabrik-pabrik besar,” imbuhnya.
Wapres pun mengimbau kepada jajaran Apkasindo untuk terus mengawal implementasi kebijakan di lapangan dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM petani sawit.
“Saya berharap petani sawit rakyat ini akan bisa tumbuh dengan baik,“ ujar Wapres.
Adapun Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung melaporkan kebijakan pencabutan pungutan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh petani.
antara