Akbar
July
(voinews.id)Presiden Joko Widodo menyebutkan Korea Selatan sepakat untuk mendukung investasi di Indonesia, termasuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dengan total nilai penanaman modal mencapai 6,37 miliar dolar AS.
Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo usai bertemu Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di Kantor Kepresidenan Yongsan, Seoul, Kamis sore.
"Kita juga telah memulai kerja sama dalam pengembangan IKN Nusantara, antara lain kerja sama dalam pembangunan penyediaan sistem air minum dan 'capacity building' dalam pembangunan smart city," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers bersama Presiden Yoon Suk-yeol yang disaksikan secara virtual dari Jakarta, Kamis.
Jokowi menjelaskan bahwa dukungan Korea Selatan dalam pembangunan di IKN juga dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman kerja sama investasi antara PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) bersama Kementerian Investasi dengan Posco Korea.
Kerja sama antara Krakatau Steel dan Posco menyepakati investasi perluasan kapasitas produksi baja, terutama pada industri baja otomotif untuk kendaraan listrik, serta partisipasi Posco dalam pembangunan IKN Nusantara. Investasi dari kerja sama tersebut diperkirakan 3,5 miliar dolar AS.
Selain itu, Pemerintah Korea Selatan juga menyepakati pembangunan instalasi pengolahan limbah cair untuk IKN Nusantara.
"Nilai investasinya keseluruhan mencapai 6,37 miliar dolar AS dan akan menyerap lebih dari 58 ribu tenaga kerja," kata Jokowi.
Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljhono, kerja sama Indonesia-Korea Selatan juga mencakup pembangunan instalasi pemurnian air.
Basuki mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan akan membantu melalui hibah pembangunan instalasi pemurnian air dengan kapasitas 300 liter per detik.
"Kami sudah melihat kemarin di Hwaseong Water Purification Plant. Menurut saya ini adalah teknologi terbaik yang tersedia yang sudah diaplikasikan oleh Korea Selatan sehingga siap minum karena proses pengolahan akhirnya dilakukan dengan metoda ozonisasi," kata Basuki.
Kerja sama kedua yang sudah disepakati adalah pembangunan instalasi pengolahan limbah cair untuk IKN Nusantara. Kerja sama ketiga mencakup pembangunan smart village yang terdiri dari 100 unit rumah sebagai proyek percontohan.
"Proyek smart village ini direncanakan dapat mulai dibangun pada 2023 mendatang dengan dukungan dari Korea Selatan," kata Basuki.
Untuk menghubungkan IKN Nusantara dengan Kota Balikpapan, Pemerintah Korsel juga akan membantu pembangunan terowongan bawah laut atau immerse tunnel yang sesuai dengan konsep forest city.
"Kita ingin melindungi bekantan, fauna dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Untuk itu, kita tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan kita coba bangun immerse tunnel seperti di Geoje, Busan," kata Basuki.
Saat ini, proyek tersebut sedang dikerjakan studi kelayakannya, kemudian tahun ini dilanjutkan dengan desain dasar, sehingga diharapkan pembangunan dapat dimulai pada 2023.
antara
July
(voinews.id)KBRI Phnom Penh telah menghubungi pihak Kepolisian Kamboja untuk membantu membebaskan 53 warga negara Indonesia (WNI) yang disekap di negara itu. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, puluhan WNI tersebut dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja.
“KBRI telah menghubungi pihak Kepolisian Kamboja untuk permohonan bantuan pembebasan sambil terus menjalin komunikasi dengan para WNI. Saat ini, Kepolisian Kamboja sedang melakukan langkah-langkah penanganan,” kata Judha melalui pesan singkat, Kamis. Ia menjelaskan bahwa kasus penipuan di perusahaan investasi palsu kian marak terjadi karena banyaknya tawaran kerja di Kamboja melalui media sosial.
Pada 2021, KBRI Phnom Penh telah berhasil menangani dan memulangkan 119 WNI korban investasi palsu. Namun tahun ini, kasus serupa justru semakin meningkat. Hingga Juli 2022, tercatat 291 WNI menjadi korban, dengan 133 orang di antaranya sudah berhasil dipulangkan. Untuk menekan jumlah kasus tersebut, ujar Judha, Kemlu telah memfasilitasi penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan di Kamboja.
“Dari para WNI yang telah dibebaskan, KBRI juga memperoleh informasi mengenai para perekrut yang sebagian besar masih berasal dari Indonesia,” tutur Judha. Informasi tersebut diteruskan kepada pihak Bareskrim Polri untuk diselidiki lebih dalam guna penindakan terhadap para perekrut. “Berbagai langkah sosialisasi juga ditingkatkan agar masyarakat waspada terhadap modus-modus penipuan lowongan kerja di Kamboja,” kata Judha. Kasus ini mengemuka dari aduan seorang warganet dengan akun @angelinahui97 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mengenai penyekapan terhadap 54 WNI di Kamboja Melalui unggahan itu, dirinya meminta tolong kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk segera dibantu.
Ganjar langsung memerintahkan Disnakertrans Provinsi Jateng untuk menindaklanjuti laporan tersebut. "Kami langsung menindaklanjuti laporan itu dan mendapat informasi dari WNI atas nama Mohammad Effendy. Dia mewakili 54 WNI yang bekerja di negara Kamboja yang diduga mengalami penipuan penempatan tenaga kerja dan diduga terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," kata Kepala Disnakertrans Provinsi Jateng Sakina Rosellasari.
Menurutnya, para WNI di Kamboja itu dijanjikan bekerja sebagai operator, petugas call center, dan bagian keuangan, tetapi di lokasi penempatan tidak sesuai dengan kesepakatan. "Modus pemberangkatan secara unprosedural dengan menggunakan agensi perseorangan dengan setiap WNI yang berangkat dengan agensi berbeda. Menurut Informasi dari yang bersangkutan bahwa dimungkinkan dalam tiga hari ke depan akan diperdagangkan," ujar dia.
July
(voinews.id)Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengancam Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan militernya akan menghadapi penghancuran jika melakukan "upaya berbahaya" seperti serangan pendahuluan terhadap Pyongyang. Dalam pidato yang disampaikan untuk memperingati gencatan senjata yang menghentikan Perang Korea, Kim menyebut nama Presiden Korsel sebanyak tiga kali dan mencap militernya sebagai gangster, merujuk pada strategi yang dinyatakan Selatan untuk melawan ancaman nuklir dan rudal Korut termasuk melalui penguatan kemampuan serangan pendahuluan "Kill Chain".
Menyebut Yoon hanya dengan nama tanpa gelar resmi presiden, Kim mengatakan Pyongyang tidak akan lagi mentolerir semua "pernyataan tidak masuk akal" dari militer Korsel dan memperingatkan bahwa Selatan akan membayar harga tertentu jika perilaku seperti itu terus berlanjut. Pernyataan itu merupakan tanggapan resmi pertama Kim terhadap pemerintahan Yoon yang menggantikan pemerintahan liberal Moon Jae-in pada Mei lalu.
Selain itu, Kim menekankan bahwa rezimnya "sepenuhnya siap" untuk setiap konfrontasi militer dengan Amerika Serikat, merujuk pada latihan militer AS dengan Korsel.
Dia berulang kali mengatakan tentang pencegah perang nuklir Korut dan mengancam akan menggunakannya jika perlu, meskipun dia tidak memberikan petunjuk konkret apakah atau kapan rezim rahasianya akan melakukan uji coba nuklir lagi. "Standar ganda AS, yang secara menyesatkan melabeli semua tindakan kita sehari-hari sebagai provokasi dan ancaman sambil mengadakan latihan bersama skala besar yang secara serius mengancam keamanan nasional kita, secara harfiah adalah perilaku seperti preman yang mendorong hubungan Korea Utara-AS ke konflik dan ke titik yang tidak dapat diubah," kata Kim. Angkatan bersenjata Korut sepenuhnya siap untuk menanggapi setiap krisis dan penangkal nuklirnya juga siap untuk menggunakan kekuatannya "dengan tepat, akurat, dan cepat" sesuai dengan misinya, ujar Kim.
Sumber: Yonhap
July
(voinews.id)Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk mengoptimalkan data dalam Pendataan Keluarga 2021 (PK21) untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Manfaatkan dan gunakan sebaik-baiknya,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan pendataan keluarga yang rutin dilakukan selama lima tahun sekali, telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 untuk digunakan sebagai data dasar dalam Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Presiden Joko Widodo menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi nol persen pada 2024, guna memenuhi tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat komitmen global menghapus kemiskinan ekstrem pada 2030. Selain digunakan sebagai data dasar penghapusan kemiskinan ekstrem, PK21 juga digunakan dalam program percepatan penurunan angka prevalensi stunting pada anak. Hingga kini, sudah ada 68.478.139 kepala keluarga yang terdata di Indonesia. Setiap data yang diperoleh, kata Hasto, sudah melalui tahap penyusunan, pemeriksaan hingga uji petik terhadap data melalui verifikasi dan validasi bersama kementerian/lembaga terkait seperti Kemenko PMK dan Kementerian PUPR. Data keluarga PK21 sendiri di dalamnya mencakup tiga indikator utama seperti kependudukan, keluarga berencana dan indikator pembangunan keluarga juga menyediakan pemetaan keluarga sasaran berpotensi risiko stunting.
Ia menambahkan data PK21 disusun menggunakan berbagai analisis statistik dan pemodelan agar kualitas data dapat terus meningkat. BKKBN juga melakukan pemadanan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) terhadap 68 juta KK dan 220 juta individu anggota keluarga yang terdata pada PK21 yang diintegrasikan dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) milik Kementerian Dalam Negeri. “Karena itu pemutakhiran data PK21 di tahun 2022 ini sangat penting dengan memperluas cakupan pencatatan,” kata Hasto Wardoyo Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Lina Widyastuti mengatakan bahwa sejumlah provinsi dan kabupaten/kota mendapat predikat terbaik yang terbaik dalam penyelenggaraan baik pada aplikasi SIGA maupun KRS.
Ia menyebutkan, tiga provinsi terbaik dalam cakupan Pengendalian Lapangan (Dallap) dan Pelayanan KB (Yan-KB) selama empat bulan terakhir adalah Provinsi Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat. Sedangkan kabupaten/kota terbaik dalam kategori cakupan Dallap dan Yan KB pada SIGA yakni Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan Kota Dumai serta Provinsi Riau. Provinsi dengan cakupan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting pada tingkat desa/kelurahan yang sudah mengunggah data tertinggi yakni Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan.
Kemudian 10 kabupaten/kota yang cakupan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting desa/kelurahan yang sudah mengunggah data tertinggi seperti Kerinci di Jambi, Kota Sungai Penuh di Jambi, Belitung di Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan di Kepulauan Bangka Belitung, Pacitan di Jawa Timur, Kota Banjar di Jawa Barat, Barito Kuala di Kalimantan Selatan, Ponorogo di Jawa Timur, Pangandaran, di Jawa Barat serta Bangka Barat dari Bangka Belitung, demikian Lina Widyastuti.
antara