VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berbincang dengan pedagang saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (25/7/2022). Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Bandung, Menteri Perdagangan meninjau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional serta meninjau implementasi program digitalisasi pasar rakyat. ANTARA

(voinews.id)PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Comersial and Trading Regional Papua Maluku mendukung penuh rencana Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Manokwari untuk menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN/SPBUN) guna memudahkan nelayan setempat mendapatkan BBM.

Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding Comersial and Trading Regional Papua Maluku Edy Mangun yang dihubungi dari Manokwari, Senin, mengatakan saat ini baru terdapat satu SPBN yang beroperasi di Manokwari.

SPBN yang terletak di kawasan Kelurahan Sanggeng itu melayani ratusan nelayan yang tersebar di sejumlah kawasan di sekitar Manokwari.

Menurut Edy, pembukaan SPBN/SPBUN inisiatifnya bukan dari pihak Pertamina atau pengusaha sebagaimana pengoperasian SPBU, namun penentuan titik lokasinya dilakukan oleh DKP.

"Selama DKP belum menentukan dimana titik dibangun SPBN/SPBUN maka selama itu pula Pertamina belum bisa menyuplai BBM. Memang betul saat ini baru terdapat satu SPBN di Manokwari, sementara nelayan tersebar di banyak tempat, apalagi nelayan terus bertambah dan sebarannya makin meluas," kata Edy.

Ia mengakui dengan hanya memiliki satu SPBN di Manokwari maka hal itu akan menyulitkan para nelayan untuk mendapatkan pasokan BBM subsidi dengan harga yang cukup murah dan terjangkau.

Apalagi jika SPBN tersebut tidak dikelola secara profesional dengan pengawasan ketat dari DKP maka potensi terjadi pelanggaran dalam hal penyaluran BBM subsidi cukup besar.

"Kalau hanya satu SPBN, yah bisa saja potensi pelanggarannya besar karena mau kuasai sendiri, sementara nelayan yang lain tidak mendapatkan bagian alokasi BBM subsidi. Seharusnya DKP agak keras dalam melakukan pengawasan karena minyak yang disalurkan melalui SPBN juga merupakan subsidi," jelasnya.

Kepala Bidang Budidaya Perikanan pada DPKP Manokwari Dedi Aryana mengatakan jajarannya merencanakan membangun tiga SPBN di tiga lokasi untuk mempermudah penyaluran BBM untuk nelayan.

Tiga lokasi yang direncanakan dibangun SPBN yaitu Distrik Manokwari Timur, Manokwari Selatan, dan Distrik Masni.

"Tiga lokasi SPBN ini disesuaikan dengan jumlah dan domisili nelayan yang jauh dari pusat kota Manokwari dan kesulitan membeli BBM untuk keperluan melaut," kata Dedi.

Ia mengatakan rencana pembangunan tiga SPBN itu menindaklanjuti aspirasi nelayan mengingat Kabupaten Manokwari hanya memiliki satu SPBN di Kawasan Perikanan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat.

Penambahan SPBN diperlukan untuk menertibkan penyaluran kuota BBM nelayan agar tepat sasaran dan mencegah praktik penyalahgunaan yang sering kali berdampak pada kekurangan kuota di stasiun pengisian.

"Untuk kuota BBM khusus nelayan dari Pertamina tetap, hanya penyaluran kepada nelayan yang akan terbagi agar mudah dikontrol," katanya.

Sales Branch Manager Rayon II Papua Barat PT Pertamina Patra Niaga M Bisma Abdillah mengatakan bahwa setiap bulan PT Pertamina mengalokasikan BBM jenis pertalite ke SPBN Sanggeng Manokwari sebesar 100 kiloliter. Sementara mekanisme penyaluran diatur oleh pihak penyalur kepada nelayan berdasarkan surat rekomendasi Pemda melalui DPKP.

antaranews

(voinews.id)Penasehat ekonomi presiden Ukraina Oleh Ustenko mengatakan serangan Rusia di Pelabuhan Odesa menunjukkan upaya untuk melanjutkan kembali ekspor gandum dari negara itu tidak akan mudah.

Padahal, kata dia, Ukraina bisa mengekspor 60 juta ton gandum dalam delapan hingga sembilan bulan jika pelabuhannya tidak diblokade.

"Jika pelabuhan-pelabuhan dibuka sekarang dan kami mengatakan kami perlu memindahkan 60 juta ton gandum... maka kami akan mengangkut 60 juta ton gandum dalam delapan-sembilan bulan," ujar Ustenko, Minggu.

Ukraina dapat memperoleh 10 miliar dolar AS (sekitar Rp149,8 triliun) dengan menjual 20 juta ton gandum dalam silo dan 40 juta ton dari panen barunya, kata Ustenko.

Baca juga: Turki, Prancis bahas ekspor gandum Ukraina

Total panen sebanyak 60 juta ton, 20 juta di antaranya untuk konsumsi dalam negeri, ujar dia.

"Tetapi dengan cara pelabuhan-pelabuhan  sedang buka sekarang dan apa yang dilakukan Rusia di Laut Hitam, serangan kemarin menunjukkan bahwa cara itu pasti tidak akan terlaksana" ujar Ustenko.

Rudal Rusia menghantam Pelabuhan Odesa pada Sabtu (23/7), sehari setelah Rusia dan Ukraina, dengan mediasi oleh PBB dan Turki, menandatangani kesepakatan untuk membuka kembali pelabuhan Laut Hitam dan melanjutkan ekspor gandum.

Kesepakatan itu diharapkan dapat mengurangi krisis pangan global yang disebabkan oleh perang.

Ukraina akan membutuhkan 20 hingga 24 bulan untuk mengekspor volume tersebut jika pelabuhannya tidak berfungsi dengan baik, kata Ustenko.

Di lain pihak, Rusia mengatakan rudalnya menyasar infrastruktur militer di Odesa.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Kementerian Kesehatan Malaysia mencatatkan 4.816 kasus baru COVID-19 pada Sabtu (23/7) dan penambahan yang besar terjadi di Selangor mencapai 2.249 kasus lokal baru.

Laporan terbaru Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM), Minggu, menyebutkan dari 4.816 kasus baru tersebut terdapat dua kasus impor baru, sedangkan kasus aktif bertambah 879 sehingga totalnya menjadi 49.547 pada hari yang sama.

KKM juga mencatat 96,7 persen dari mereka yang terinfeksi COVID-19 menjalani karantina mandiri di rumah, 3,1 persen dirawat di rumah sakit, 0,1 persen di pusat karantina dan perawatan COVID-19 (PKRC).

Hingga Sabtu malam, total akumulasi penerima vaksin COVID-19 lengkap di Malaysia mencapai lebih dari 27.415 juta orang (83,9 persen), sedangkan yang menerima vaksin penguat atau booster mencapai lebih dari 16,174 juta orang (49,5 persen).

Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin telah mengimbau warga yang berusia 50 tahun ke atas dan tidak memiliki penyakit penyerta, serta petugas garis depan dan individu yang memiliki risiko tinggi tertular COVID-19 untuk mendapatkan vaksin penguat kedua.

antaranews