VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, Kamis (21/4)  Kementerian BUMN meluncurkan implementasi "Respectful Workplace Policy"  (RWP)  di Jakarta,. Kebijakan tersebut nantinya akan diterapkan di lingkungan Kementerian BUMN dan setiap BUMN di Indonesia dalam menciptakan suasana nyaman saat bekerja.

antara

(voinews.id)Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta para pemimpin Rusia dan Ukraina menerimanya untuk membahas langkah-langkah guna mewujudkan perdamaian menyusul operasi militer khusus Rusia di negara tetangganya.

Stephane Dujarric, juru bicara sekjen PBB, dalam pernyataannya pada Rabu (20/4) mengatakan bahwa surat terpisah dikirim pada Selasa (19/4) sore waktu setempat kepada perwakilan tetap Rusia dan Ukraina untuk PBB, yang meminta Vladimir Putin untuk menerima Guterres di Moskow dan Volodymyr Zelensky untuk menerimanya di Kiev.

"Sekjen mengatakan bahwa pada saat berbahaya dan berkonsekuensi besar seperti ini, dia ingin membahas langkah-langkah mendesak guna mewujudkan perdamaian di Ukraina serta masa depan multilateralisme berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional," kata Dujarric.

"Dirinya menekankan bahwa baik Ukraina maupun Federasi Rusia merupakan anggota pendiri PBB dan selalu menjadi pendukung kuat organisasi ini," tambah juru bicara itu.

Pejabat tertinggi PBB tersebut pada Selasa menyerukan gencatan senjata kemanusiaan selama empat hari di Ukraina untuk memungkinkan pembukaan koridor bantuan kemanusiaan selama Pekan Suci Kristen Ortodoks.

Guterres menyatakan, selama gencatan senjata yang diusulkan tersebut, warga sipil akan dievakuasi dari "wilayah-wilayah konfrontasi saat ini atau yang berpotensi" dan bantuan kemanusiaan akan dikirimkan ke daerah-daerah yang membutuhkan seperti Mariupol, Donetsk, Lugansk, dan Kherson. 

antara

(voinews.id)Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak ragu melakukan vaksinasi COVID-19, meskipun tengah berpuasa di bulan Ramadhan 1443 Hijriah ini.

Menurut Gus Yahya, sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf, masyarakat tidak perlu ragu karena PBNU melalui Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) telah mengadakan pembahasan terkait dengan hukum vaksinasi pada siang Ramadhan bagi orang yang sedang berpuasa dan mereka menetapkan bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa.

"Berdasarkan kajian yang dilakukan LBMNU, dinyatakan dan telah diumumkan pula oleh Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar bahwa menerima vaksin pada siang hari di bulan Ramadhan saat puasa tidak membatalkan puasa. Dengan demikian, tidak perlu ada keraguan dalam diri masyarakat," ujar Gus Yahya saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Program "1 Juta Vaksin Booster", di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Kamis.

Bahkan, ujar Gus Yahya melanjutkan, untuk menegaskan ketetapan itu, PBNU bekerja sama dengan Kepolisian RI dan Kementerian Agama RI meluncurkan prorgam "1 Juta Vaksin Booster".

Program itu berupa kegiatan vaksinasi booster yang menyasar 1 juta orang di seluruh Indonesia secara serentak dan dilaksanakan pada siang hari.

Kegiatan vaksinasi dilakukan mulai hari ini di kantor-kantor NU, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan di seluruh Indonesia, serta di beberapa pesantren, lembaga pendidikan NU, dan gereja-gereja. Masyarakat secara umum dapat berpartisipasi.

"Jadi, kami menyelenggarakan kegiatan ini pada siang hari sekaligus untuk menegaskan bahwa menerima vaksin di siang hari bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa," ujar Gus Yahya.

Pada kesempatan yang sama, dalam sambutannya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi tersebut adalah bukti bahwa Pemerintah menyayangi warganya dan warganya pun menyayangi Pemerintah.

Selanjutnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan kegiatan vaksinasi memang perlu senantiasa dioptimalkan karena pandemi COVID-19 belum usai. Bahkan, ujar dia melanjutkan, beberapa negara seperti China tengah mengalami kembali pelonjakan kasus positif COVID-19.

"Dengan kondisi global yang ada, seperti China yang meningkat kembali kasus COVID, jadi ini belum selesai," kata Sigit.

antara

(voinews.id)Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada anggota komisi agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dilahirkan, namun dari kualitasnya.

"Kerja legislasi DPR tidak hanya sekadar kuantitas, tapi soal kualitas," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Membuat undang-undang menurut dia tidak bisa sembarang, tidak bisa sekadar memasang target jumlah 100 atau 200 UU.

"Namun, yang jauh lebih penting adalah UU itu dibahas dengan mekanisme yang benar serta memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat," tutur Puan. Hal itu pula kata dia yang menjadi dasar UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai salah satu produk legislasi yang disahkan pada Masa Persidangan IV DPR dengan membutuhkan waktu dalam proses pembahasannya.

"UU TPKS merupakan hadiah buat seluruh masyarakat Indonesia menjelang peringatan Hari Kartini. Payung hukum ini bertujuan menjaga dan mengayomi, bukan hanya untuk perempuan melainkan untuk satu bangsa Indonesia," ucap Puan. UU tersebut katanya lahir atas kolaborasi dan sinergi yang apik antar semua pihak. Dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusannya, UU itu juga berusaha mengakomodasi dan memberi ruang yang luas untuk publik berpartisipasi secara aktif untuk memastikan kualitasnya.

antara