Akbar

Akbar

04
January

 

(voinews.id)Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia diramaikan dengan peningkatan kurva tindak kekerasan dan kejahatan seksual di tengah pandemi yang belum juga usai. Perempuan dan anak di bawah umur menjadi kelompok yang paling rentan sebagai korban kekerasan seksual.Berdasarkan Catatan Tahun (CATAHU) 2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), ada 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020. Inilah salah satu yang mendasari PPI Dunia menyikapi darurat kekerasan seksual di tanah air, ujar Faruq Ibnul Haqi Koordinator PPI Dunia.

PPI Dunia memandang kejadian kekerasan seksual di tanah air sudah lebih dari cukup untuk mulai meningkatkan kesadaran publik, khususnya masyarakat tanah air untuk lebih menyadari bahwa isu kekerasan seksual di Indonesia sudah bukan isu ringan yang dapat diserahkan putusannya pada segelintir pihak saja, namun memerlukan uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu, Direktur Direktorat Penelitian dan Kajian (Ditlitka) Aswin Rangkuti dan Ketua Tim Ad Hoc Darurat Kekerasan Seksual di Tanah Air Muhammad Ammar dan anggota tim telah melakukan kajian akademis yang intensif pada 14-28 Desember 2021.

Dengan mempertimbangkan keadaan darurat kekerasan seksual di tanah air, kami Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia memandang perlu hadirnya negara untuk melakukan harmonisasi pengaturan untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan merupakan hak yang sangat krusial untuk diejawantahkan bagi siapapun termasuk kelompok rentan, perempuan dan anak. Keterbatasan payung hukum Indonesia yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual ini telah sangat memprihatinkan. Oleh karenanya, PPI Dunia mendorong agar pemerintah dapat memberikan korban kekerasan seksual hak-haknya atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.

“KUHP yang sangat “terbatas” mengatur tentang kekerasan seksual telah menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang belum dapat diproses secara hukum dengan cepat dan tepat. Berbagai data menunjukkan banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang sulit diproses dan terjadi terus berulang karena system hukum negara Indonesia belum mengenal persoalan kekerasan seksual”, pungkas Koordinator PPI Dunia ke-11.

Oleh karenanya, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (RUU TPKS) ini sangat esensial dan dinantikan oleh banyak masyarakat Indonesia untuk memberikan perlindungan dan memadai dari ancaman kekerasan seksual.

Dalam kajian akademis ini, ada empat pokok bahasan yang dikaji oleh PPI Dunia, di antaranya adalah dampak buruk kekerasan seksual, kerangka hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasuonal yang mengatur penghapusan kekerasan seksual, polemik RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual serta perlindungan dan pemulihan korban dan penyintas kekerasan seksual.

Hal senada juga diungkapkan oleh Radityo Pangestu Wakil Direktur Litka PPI Dunia. Menurutnya, RUU TPKS dan Permendikbud-ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi adalah terobosan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan korban kekerasan seksual sehingga tindak pidana kekerasan seksual dapat diproses secara adil.

Radit juga menambahkan hingga hari ini RUU TPKS dan Permendikbud-ristek PPKS masih menuai pro-kontra baik dikalangan pemerintah maupun masyarakat yang menyebabkan pengesahan dan implementasinya terus tertunda.

PPI Dunia memandang bahwa Indonesia berada pada situasi darurat kekerasan seksual, sebuah fenomena yang melanggar martabat kemanusiaan dan seharusnya tidak terjadi di sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan, sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan nilai-nilai agama di Indonesia.

Selain kajian akademis tersebut, PPI Dunia juga mendesak kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk segera Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021dengan membentuk satgas serta berpartisipasi aktif untuk mengawal dan mengadvokasikan penghapusan kekerasan seksual.

Terakhir, PPI Dunia mendesak Pimpinan DPR RI agar sesegera mungkin membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai payung hukum untuk memberikan rasa dan ruang aman terhadap korban kekerasan seksual dan seluruh masyarakat Indonesia, ungkap Koordinator PPI Dunia dari Australia.

Kajian akademik PPI Dunia disusun oleh Tim Adhoc yang beranggotakan perwakilan dari PPI Dunia Kawasan di seluruh dunia. Selain itu juga, pernyataan sikap PPI Dunia ini ditandatangani oleh Dewan Presidium dan didukung penuh oleh 53 PPI Negara yang tersebar di tiga Kawasan yaitu Amerika Eropa, Asia Oseania dan Timur Tengah Afrika.

Dengan berbagai pertimbangan berdasarkan kajian akademik ini PPI Dunia mendorong dan mendesak DPR RI, DPD RI dan Pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Kami PPI Dunia memandang bahwa RUU TPKS ini adalah suatu upaya perombakan system dan pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan seksual yang sistemik, ujar Faruq. VOI

31
December

Warga Negara Indonesia (WNI) di Mozambik dan Malawi melakukan serangkaian kegiatan dalam satu bulan terakhir. Berikut rangkuman foto-foto kegiatan WNI di Mozambik dan Malawi dikutip dari KBRI Maputo, Mozambik.

  1. Suster Yovani asal Semarang, merayakan Natal dengan biarawati dan masyarakat lainnya di Pastoral Centre Nantipwili, Malawi. 

 

2. Suster Raynelda Saragih asal Sumatera Utara, merayakan Natal dengan staf di St. Francis Primary School dan komunitas susteran FCJM di Madisi, Dowa, Malawi.

 

 

 

3. Bruder Bernardo asal Kupang, NTT, merayakan Natal bersama umatnya di pedalaman, 40 kmn dari Kota Beira, Sofala, Mozambique. 25 Desember 2021

 

4. Ibu Yenni Tarigan Kachingwe, Dosen Universitas Sari Mutiara Medan, merayakan Natal dengan suami dan anaknya di Blantyre, Malawi. 24 Desember 2021

 

5. 22 WNI ABK di Kota Beira, Provinsi Sofala, Mozambik dijamu oleh perusahaan industri perikanan tempat mereka bekerja, Pescamar Lda, 24 Desember 2021.

 

6. KBRI Maputo bersama masyarakat Indonesia mengikuti Upacara Peringatan Hari Ibu ke-93 di Wisma Duta Besar, 22 Desember 2021.

 

 

7. KBRI Maputo mengadakan Business Dinner yang disertai dengan Workshop Angklung dengan 60 pengusaha di Kota Beira, Provinsi Sofala, Mozambique, 9 Desember 2021

 

25
December

Selama dua hari Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam,  Dr. Sujatmiko, mengadakan kunjungan kerja ke Distrik Belait dan Tutong masing-masing pada 22 dan 23 Desember 2021. Dalam kunjungan tersebut Duta Besar RI beserta jajaran bertemu dengan Acting Kepala Distrik Belait, Y.M. Awang Mohamad Yassin bin Haji Ahmed beserta jajarannya dan Acting Kepala Distrik Tutong Y.M. Awang Ajmin bin Haji Meludin. Dalam pertemuan terpisah tersebut, masing-masing Kepala Distrik didampingi oleh Kepala Kepolisian Daerah, Pejabat Kantor Imigrasi dan Pejabat Kantor Buruh.

Duta Besar RI menyampaikan apresiasinya kepada Acting Kepala Distrik Belait dan Tutong beserta jajarannya, termasuk Jawatan Imigrasi, Buruh dan Kepolisian, yang telah memfasilitasi warga Indonesia, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kedua wilayah tersebut. “Para PMI yang mencari penghidupan di Brunei dapat mendukung perekonomian keluarga di tanah air. Brunei pun memperoleh keuntungan dengan dukungan PMI menggerakkan aktivitas ekonomi, yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi warga lokal.”

Pada kedua pertemuan turut dibahas beberapa kasus-kasus ketenagakerjaan yang menimpa PMI. Berdasarkan data KBRI Bandar Seri Begawan (BSB), permasalahan yang dihadapi PMI diantaranya adalah masalah upah yang tidak dibayar, perjanjian kerja yang tidak sesuai, tidak tahan bekerja, sakit dan tindakan kekerasan. Duta Besar RI dan pemimpin kedua daerah Belait dan Tutong menyepakati untuk terus melanjutkan kerja sama yang baik antara KBRI BSB dengan pihak-pihak terkait di Belait dan Tutong dalam melindungi para pekerja Indonesia di kedua distrik tersebut. 

Dalam diskusi turut dibahas masalah perekrutan oleh agen-agen tenaga kerja yang mendatangkan PMI tidak secara prosedural sesuai aturan. Dubes RI berharap hal semacam ini dapat ditindak dengan tegas sesuai hukum berlaku, utamanya para agen yang mendatangkan para PMI secara ilegal dari Indonesia. KBRI BSB siap bekerja dengan aparat penegak hukum, utamanya Kepolisian Daerah, Jawatan Imigrasi dan Jawatan Buruh untuk menindak para agen-agen yang mendatangkan PMI secara ilegal, tanpa prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Brunei. Bila dilakukan pembiaran, posisi para PMI rentan dirugikan dan juga bisa mengarah ke tindak perdagangan orang. 

Distrik Belait terletak paling selatan Brunei Darussalam dengan luas 2.727 km persegi dan terluas dari empat distrik di Brunei. Penduduk Distrik Belait berdasarkan sensus 2020 berjumlah 74.800 orang atau 16,5 persen dari total penduduk Brunei dan terbanyak kedua setelah Distrik Muara. Berdasarkan data lapor diri KBRI BSB, PMI di Belait berjumlah 2.604 orang. Distrik Belait adalah salah satu distrik terpenting di Brunei Darussalam sebagai sumber minyak dan gas alam Brunei Darussalam. Pusat Industri lainnya adalah Taman Industri Sungai Liang (SPARK) seluas 271 hektar yang memiliki posisi ideal sebagai pusat petrokimia kelas dunia.

Sedangkan Distrik Tutong merupakan distrik terluas ketiga dengan luas 1.166 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 51.500 orang berdasarkan Sensus Penduduk 2020. Berdasarkan data lapor diri KBRI BSB, PMI di Distrik Tutong berjumlah 1.179 orang. Distrik Tutong memiliki Pusat Isolasi Nasional (NIC/ Pusat Pengasingan Kebangsaan), suatu fasilitas isolasi medis khusus penyakit menular yang berperan penting dalam penanganan pasien Covid-19 di Brunei. Tutong merupakan salah satu pusat komoditas pertanian di Brunei Darussalam yang menghasilkan beberapa produk seperti buah-buahan, budidaya padi, sayuran, tanaman hias, dan industri unggas yang mana banyak mempekerjakan PMI.KBRI Brunei/VOI

25
December

(Voinews.id)Sebanyak 11.390 orang mengunjungi Program “Indonesia Digital Opportunity” hari pertama Program Indonesia Digital Oppurtunity di Paviliun Indonesia EXPO 2020 Dubai. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Doddy Setiadi menyatakan jumlah kunjungan itu merupakan terbanyak kedua, setelah momentum National Day Persatuan Arab Emirat yang berlangsung 4 November lalu.
"Ketika National Day itu, panitia EXPO 2020 Dubai memberikan freepass kepada pengunjung pameran. Saat itu tercatat 15 ribu orang di Paviliun Indonesia saja. Kemarin (Jumat, 24/12/2021) jumlah pengunjung Paviliun Indonesia mencapai 11.390 orang," jelasnya di Business Lounge Paviliun Indonesia EXPO 2020 Dubai, Persatuan Arab Emirat, Sabtu (25/12/2021).
Menurut Irjen Doddy Setiadi, pencapaian tersebut menjadi rekor kedua selama Indonesia mengikuti EXPO 2020 Dubai. “Jumlah itu tercatat peringkat kedua tertinggi mulai Paviliun Indonesia menjadi bagian dari EXPO 2020 Dubai. Total pengunjung Paviliun Indonesia hingga tanggal 24 Desember 2021 mencapai 515.718 orang," tuturnya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110 www.kominfo.go.id
Irjen Kementerian Kominfo mengungkap apresiasi Menteri Kominfo Johnny G. Plate atas jumlah kunjungan saat Program Indonesia Digital Opportunity berlangsung pada hari pertama. “Pak Menkominfo menyampaikan Wonderfull dan mengapresiasi delegasi yang menyelenggarakan even di Paviliun Indonesia,” ungkapnya

Mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 6 Januari 2022, Kementerian Kominfo menggelar Program Indonesia Digital Opportunity di Paviliun Indonesia EXPO 2020 DUBAI.
"Rangkaian pameran, diskusi bisnis, serta pertunjukan kreatif ditampilkan untuk memamerkan pencapaian terkini pembangunan digital serta menarik investasi sektor teknologi digital di Indonesia," jelas Irjen Doddy Setiadi.
Program Indonesia Digital Oppurtunity hari pertama, dimulai dengan presentasi dan diskusi “5G Connectivity for Making Indonesia 4.0”. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail memaparkan perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi sekaligus peluang investasi broadband dan teknologi baru di Indonesia.
Sesi selanjutnya dengan presentasi dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo mengenai upaya mengurangi kesenjangan.
www.kominfo.go.id/voi