VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan kuota jamaah haji untuk Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi sebanyak 100.051 orang.

"Alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semua, pada tahun ini kita akan memberangkatkan kembali jamaah haji dengan kuota 100.051 jamaah dan 1.901 petugas," ujar Yaqut dalam Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan 1443 Hijriah yang diikuti dari Jakarta, Selasa.

Yaqut mengatakan rencananya pemberangkatan kloter pertama akan dilakukan pada 4 Juni 2022. Dengan adanya kepastian ini, menjadi kado Ramadhan bagi jamaah asal Indonesia yang telah menunggu selama dua tahun.

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji imbas dari pandemi COVID-19. Ketiadaan pemberangkatan itu semakin menambah daftar panjang antrean haji Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan kuota haji untuk Indonesia yang jumlahnya berkisar 48 persen dari kuota tahun 2019 merupakan kuota dari Pemerintah Arab Saudi terbanyak dibandingkan negara lain pada tahun ini.

"Kelihatannya memang Indonesia yang paling banyak kuotanya dari seluruh dunia. Ini patut kita syukuri walaupun memang ada pembatasan umur tapi itu bisa kita selesaikan dengan berkomunikasi secara baik-baik melalui Kanwil Kemenag seluruh Indonesia," ujar dia.

Yandri menuturkan total Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada 2022 mencapai Rp81 juta per orang, sedangkan BPIH yang disepakati untuk masing-masing calon jamaah haji sebesar Rp39,8 juta, naik dari rata-rata BPIH pada 2020 sebesar Rp35 juta per orang.

Meski demikian, ia memastikan calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini atau yang mengalami tunda berangkat pada 2020 tidak akan dipungut biaya tambahan sama sekali.

"Walaupun kami sudah ketok palu Rp39.800.000, tapi jamaah haji tidak akan setor tambahan biaya satu rupiah pun. Ini komitmen DPR dan pemerintah," katanya.

Oleh sebab itu, biaya yang dibebankan untuk calon jamaah haji di Indonesia, menurut Yandri, merupakan yang paling murah di dunia.

antara

(voinews.id)Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pertumbuhan desa wisata adalah simbol dari kebangkitan perekonomian Indonesia.

"Tumbuh dan berkembangnya desa wisata akan meningkatkan penghasilan masyarakat, baik di lapangan pekerjaan maupun pelaku UMKM, sehingga menjadikan perekonomian Indonesia bangkit," kata Sandiaga Uno secara daring dalam Kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata di 8 Desa di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, lewat keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (19/4) malam.

Sandiaga Uno menganggap desa wisata menjadi salah satu alternatif destinasi wisata alam yang menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan dengan ciri khas produk lokal maupun atraksi daerah masing-masing.

Hal tersebut, menurut dia, sejalan dengan data dari Grab Indonesia bahwa kunjungan wisatawan ke desa wisata pada masa pandemi COVID-19 meningkat hingga 30 persen.

Ia memandang perlu peningkatan pariwisata yang berkualitas guna menumbuhkan kepercayaan para pelancong.

Dalam meraih pariwisata yang berkualitas, kata dia, dibutuhkan pariwisata berbasis sapta pesona, CHSE (cleanliness, health, safety, and environment sustainability), dan pelayanan prima.

"Ini adalah fondasi bagaimana sebuah desa atau daerah bisa meningkatkan quality tourism-nya. Saya berkali-kali berkunjung ke Samosir dan merasakan bahwa Samosir memiliki keindahan alam. Maka, ini harus dilengkapi lebih prima lagi," ungkap Menparekraf.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Fransiscus Xaverius Teguh mengatakan bahwa program sosialisasi sadar wisata ditujukan guna memicu pengelola desa wisata kian siap meningkatkan kualitas pariwisata serta menjaga kepercayaan wisatawan.

"Desa wisata kita mampu menawarkan pengalaman yang holistik. Ini pasti bisa diperoleh bilamana desa wisata mampu mempertahankan kearifan lokal, nilai budaya, dan sekaligus memperkuat model pelayanan kita," ujar Sandi.

antara

(voinews.id)Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak masyarakat bergotong royong membantu Pemerintah mengatasi berbagai permasalahan bangsa.

Pemerintah membutuhkan bantuan masyarakat dalam mewujudkan komitmen untuk senantiasa mengatasi permasalahan bangsa, termasuk memperjuangkan nasib petani, kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian karena persoalan bangsa Indonesia sangat kompleks. Kami punya keyakinan bahwa tidak ada yang tidak bisa dikelola asal kita memiliki niat yang baik dan membangun kebersamaan," katanya di acara Gebyar Bazar Ramadhan di Agro Edukasi Wisata Ragunan, Jakarta, Selasa (19/4).

Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah telah bekerja secara serius untuk memikirkan permasalahan rakyat.

Apalagi dalam kondisi saat ini, tambahnya, Pemerintah memikirkan permasalahan rakyat di tengah berbagai tantangan yang muncul akibat situasi geopolitik memanas karena perang Rusia dan Ukraina, serta kemunculan pandemi COVID-19.

"Mungkin, ada sebagian orang yang melihat dari sisi negatif. Tidak apa-apa, itu haknya. Akan tetapi, saya ingin menyampaikan dan menekankan bahwa Pemerintah telah bekerja keras untuk memberikan pelayanan kepada 270 juta manusia Indonesia dengan konfigurasi geografi yang tersebar seperti ini. Hal tersebut tidak mudah," tegasnya.

Dengan demikian, katanya, dalam mengelola negara tidak cukup dengan hanya memikirkan kondisi dalam negeri, karena situasi global memengaruhi persoalan nasional, termasuk berpengaruh terhadap sektor pertanian dan peternakan dalam negeri.

"Masyarakat harus tahu bahwa telah cukup lama para peternak telur itu menderita karena harga pakannya tinggi, sedangkan harga telurnya rendah. Itu tidak ada yang komplain," tukasnya.

Selain itu, menurut dia, para petani holtikultura atau pelaku budidaya tanaman kebun, seperti sayuran dan buah-buah, juga sedang menderita karena keadaan cuaca yang kerap diguyur hujan belakangan ini. Dia mencontohkan petani cabai yang kerap menemukan cabai mereka busuk sehingga sebagian tidak bisa dijual.

Oleh karena itu, eks Panglima TNI itu mengajak masyarakat untuk tidak hanya komplain kepada Pemerintah atas permasalahan yang ada, melainkan juga ikut bergotong royong untuk membantu mengatasinya.

Contohnya, katanya, terkait dengan penyelesaian sulitnya mendapatkan cabai. Dia menyarankan masyarakat untuk menanam cabai sendiri di pekarangan rumah.

"Saya selalu memberikan contoh. Di rumah, saya memelihara ayam dan menanam sayur. Ini maksud saya jangan sampai kita menjadi warga yang hanya bisa komplain. Kita mesti berusaha secara bersama-sama dan gotong royong," ujarnya.

antara

(voinews.id)Perang Rusia di Ukraina harus disalahkan karena memperburuk kerawanan pangan dunia yang "sudah mengerikan", dengan guncangan harga dan pasokan menambah tekanan inflasi global, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pada Selasa (19/4/2022).

Bahkan sebelum perang, lebih dari 800 juta orang - atau 10 persen dari populasi global - menderita kerawanan pangan kronis, kata Yellen, dan perkiraan menunjukkan harga pangan yang lebih tinggi saja dapat mendorong setidaknya 10 juta lebih banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan.

Yellen mengatakan kepada panel tingkat tinggi, negara-negara harus menghindari larangan ekspor yang dapat lebih meningkatkan harga-harga, sambil meningkatkan dukungan untuk populasi rentan dan petani kecil, pesan yang digarisbawahi oleh Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner.

"Saya ingin memperjelas: tindakan Rusia bertanggung jawab untuk ini," kata Yellen, menambahkan bahwa Amerika Serikat sedang bekerja mendesak bersama mitra dan sekutu untuk "membantu mengurangi dampak perang sembrono Rusia pada yang paling rentan di dunia."

Rusia menyebut invasi 24 Februari sebagai "operasi militer khusus" untuk "mendenazifikasi" Ukraina.

Lindner, berbicara atas nama negara-negara maju Kelompok Tujuh (G7), mengatakan tindakan yang ditargetkan dan terkoordinasi diperlukan, tetapi meminta semua negara untuk "menjaga pasar pertanian tetap terbuka, tidak menimbun dan tidak menahan stok, dan tidak memaksakan pembatasan ekspor yang tidak dapat dibenarkan pada produk atau nutrisi pertanian."

Dia mengatakan G7, yang saat ini dipimpin oleh Jerman, telah berkomitmen untuk bekerja dengan lembaga keuangan internasional dan organisasi pemerintah yang berpikiran sama untuk "bertindak dengan cara yang gesit."

Departemen Keuangan mengatakan para peserta sepakat untuk mengerjakan "rencana aksi" untuk membingkai masalah, menguraikan prinsip-prinsip bersama untuk tanggapan terkoordinasi dan memetakan tindakan jangka pendek dan jangka panjang.

Yellen menggarisbawahi komitmen Washington untuk mengesahkan bantuan kemanusiaan yang penting dan memastikan ketersediaan pangan dan komoditas pertanian untuk memberi manfaat bagi orang-orang di seluruh dunia, bahkan ketika Washington terus meningkatkan sanksi dan tindakan ekonomi lainnya terhadap Rusia.

Dia mengatakan juga penting untuk memperkuat ketahanan jangka panjang, dan meminta lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu mengurangi kekurangan pupuk global dan kelancaran gangguan rantai pasokan untuk makanan dan pasokan-pasokan penting.

Dia mengatakan mereka dapat meningkatkan investasi dalam kapasitas dan ketahanan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Penting juga untuk mendatangkan sumber pembiayaan tambahan, termasuk dari sektor swasta, kata Departemen Keuangan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepada peserta bahwa ketahanan pangan akan menjadi isu utama dalam sesi pertama pertemuan pejabat keuangan dari G20, yang saat ini dipimpin oleh Indonesia, memperingatkan bahwa lonjakan harga pangan dan energi dapat "menciptakan kerusuhan politik dan sosial yang besar."

Beberapa peserta mengajak masyarakat global untuk melihat perangkat yang ada seperti Program Pertanian dan Ketahanan Pangan Global, yang diciptakan oleh G20 dalam menanggapi krisis harga pangan 2008.

Presiden Bank Dunia David Malpass kemudian mengatakan dalam acara terpisah bahwa negara-negara maju harus meningkatkan bantuan pangan ke negara-negara berkembang, dan bekerja untuk meningkatkan produksi pangan, energi dan pupuk.

Dia mengatakan pembayaran tunai atau voucher akan menjadi cara yang baik untuk membantu petani di negara-negara miskin membeli pupuk untuk memastikan produksi pangan yang berkelanjutan.

Ketua IMF Kristalina Georgieva mengatakan krisis ketahanan pangan menambah tekanan lebih lanjut pada 60 persen negara berpenghasilan rendah pada atau mendekati kesulitan utang, dan mendesak China dan kreditur sektor swasta untuk 
​​​​segera meningkatkan partisipasi mereka dalam kerangka kerja umum G20 untuk penanganan utang.

"Kami tahu kelaparan adalah masalah terbesar yang bisa dipecahkan di dunia," katanya. "Dan krisis yang membayangi adalah waktu untuk bertindak tegas."

antara