VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)

Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah memastikan kasus PMK dimasukkan dalam sistem iSIKHNAS, atau Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional.

“Untuk pemerintah daerah, Saya berpesan untuk pertama memastikan bahwa input data kasus PMK maupun jumlah hewan berkuku belah yaitu sapi, kerbau domba, kambing dan babi , ter-input dengan baik dalam sistem iSIKHNAS,” ujar Wiku dalam konferensi pers daring diikuti di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Wiku meminta Pemda untuk memastikan ketersediaan logistik penunjang seperti sepenuhnya mulai dari antibiotik, vitamin, antipiretik maupun desinfektan bagi hewan ternak.

Yang ketiga adalah memastikan tersedianya jumlah vaksin untuk pencegahan penularan PMK yang cukup, dan vaksinasi dilakukan sesuai dengan target.

(voinews.id)

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat kenaikan kasus positif harian meningkat 2.881 orang, menurut data yang dirilis di Jakarta, Kamis malam.

Hal ini menjadikan total kasus konfirmasi positif COVID-19 menjadi 6.103.552 orang untuk seluruh Indonesia.

Kenaikan kasus positif COVID-19 harian tertinggi terdapat di DKI Jakarta, dengan bertambahnya 1.476 orang penderita.

Sementara itu, angka kasus aktif juga meningkat sebanyak 998 pasien, menjadikan total pasien dalam perawatan sebanyak 19.046 orang.

(voinews.id)Ukraina sebagai salah satu negara yang diundang oleh Indonesia dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 (G20 Foreign Ministers’Meeting/FMM), akan hadir secara virtual.

Menurut Co-Sherpa G20 Indonesia Dian Triansyah Djani, Menlu Ukraina Dmytro Kuleba tidak bisa hadir secara fisik dalam pertemuan yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 7-8 Juli 2022, karena alasan kesehatan.

“Tetapi kita cukup bangga bahwa pada saat Presidensi G20 Indonesia banyak menlu yang hadir (secara fisik),” kata Dian ketika memberikan pengarahan kepada media di Nusa Dua, Kamis malam (7/7).

Dian mengatakan bahwa kehadiran seluruh menlu negara G20 dalam pertemuan itu merupakan hasil diplomasi Indonesia yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua negara untuk berpartisipasi, meskipun di tengah konflik yang tengah disoroti antara Ukraina dan Rusia.

Sebagai penyelenggara sekaligus Presiden G20, kata dia, Indonesia selalu berusaha membuat semua negara merasa nyaman untuk berpartisipasi dalam pertemuan apa pun, dengan begitu mereka bisa mendiskusikan berbagai isu yang menjadi perhatian bersama.

“Dengan mereka datang semua, it is a good thing jadi mereka bisa membahas segala hal yang menjadi permasalahan (global) saat ini dengan nyaman,” kata Dian.

Dalam FMM G20 akan dibahas dua isu utama yaitu penguatan multilateralisme serta ketahanan pangan dan energi.

Dian menjelaskan bahwa isu pangan dan energi selalu dibahas dalam berbagai pertemuan G20 di bawah presidensi Indonesia, sebagai agenda penting bahkan sebelum perang Rusia-Ukraina yang memicu peningkatan harga pangan dan energi karena terhambatnya pasokan.

Dengan berkumpulnya para menlu dalam FMM G20, diharapkan kelompok tersebut bisa melakukan diskusi yang produktif untuk mendorong kerja sama konkret ke depan guna menangani isu pangan dan energi.

“Indonesia akan selalu mendorong kolaborasi dan kerja sama untuk menjawab tantangan dunia,” kata Dian.

G20 adalah sebuah platform multilateral strategis yang menghubungkan 20 ekonomi utama dunia dan memegang peran strategis dalam mengamankan masa depan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi global.

G20 terdiri dari 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Rusia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Prancis, China, Turki, dan Uni Eropa.

Sebagai tuan rumah FMM tahun ini, Indonesia mengundang 10 negara di luar G20 yakni Ukraina, Spanyol, Belanda, Singapura, Kamboja, Senegal, Suriname, Fiji, Rwanda, dan Uni Emirat Arab.

Sebanyak 10 organisasi internasional juga diundang dalam pertemuan tersebut yaitu PBB, ADB, FSB, ILO, IMF, IsDB, OECD, WB, WHO, dan WTO.

Dari berbagai undangan tersebut, Suriname menyatakan tidak bisa hadir karena ada isu di dalam negerinya sementara Menlu Inggris Elizabeth Truss meninggalkan Bali lebih awal dan kembali ke London, menyusul mundurnya Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Kamis.

antara

(voinews.id)Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (7/7) menantang negara-negara Barat untuk mengalahkan Rusia di medan perang.

Ia memperingatkan bahwa pergerakan Rusia yang berlangsung di Ukraina saat ini bisa dibilang baru saja mulai.

"Hari kini kita dengar bahwa mereka ingin mengalahkan kita di medan pertempuran. Kita bisa bilang apa, biarkan mereka mencobanya," kata Putin.

Ia mengeluarkan pernyataan itu ketika menyampaikan pidato di depan para pemimpin parlemen --pertama kali sejak perang mulai berkobar lebih dari empat bulan lalu.


Ia memperingatkan bahwa masa depan perundingan akan meredup jika konflik berlarut-larut.

"Kita sudah sering mendengar bahwa Barat ingin memerangi kita untuk membela semua warga Ukraina. Ini adalah tragedi bagi rakyat Ukraina, tapi tampaknya semua mengarah ke sana."

Rusia menuding Barat mengobarkan perang proksi dengan menggempur ekonominya dengan serentetan sanksi serta meningkatkan pasokan persenjataan canggih untuk Ukraina.

Putin mengatakan jelas bahwa sanksi-sanksi Barat menimbulkan berbagai kesulitan, namun "sama sekali tidak seperti yang diperkirakan oleh para penggagas serangan ekonomi terhadap Rusia."

Kendati ia sesumbar bahwa Rusia baru saja melangkah, Putin masih membuka kemungkinan bagi perundingan.

"Semua orang harus tahu bahwa pada umumnya kita belum memulai apa pun dengan sungguh-sungguh... "Pada saat yang sama, kami tidak menolak pembicaraan perdamaian," ujar Putin.

"Tetapi mereka yang menolaknya harus tahu bahwa semakin jauh, semakin sulit bagi mereka untuk bernegosiasi dengan kita," kata Putin, menambahkan.

Sementara itu, kepala juru runding Ukraina, Mykhailo Podolyak, pekan ini di Twitter menyebutkan syarat-syarat yang diajukan pihaknya untuk dapat melanjutkan pembicaraan.

"Gencatan senjata. Penarikan pasukan Z. Kembalikan para warga negara yang diculik. Serahkan para penjahat perang. Mekanisme perbaikan kerusakan. Pengakuan atas hak kedaulatan Ukraina," kata Podolyak.

Sejak meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, pasukan Rusia telah menguasai banyak wilayah di negara itu, termasuk merebut Luhansk di Ukraina timur pada Minggu (3/7).

Tetapi, pergerakan pasukan Moskow sejauh ini lebih lambat dibandingkan dengan yang diperkirakan para analis. Pasukan itu dipukul mundur saat berupaya merebut ibu kota Ukraina, Kiev, dan kota utama kedua, Kharkiv.

Sumber: Reuters