Akbar
April
(voinews.id)Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan sebanyak 5.836.310 penduduk Indonesia sembuh dari paparan COVID-19, menurut data yang dihimpun di Jakarta hingga Selasa siang.
Angka kesembuhan harian bertambah sebanyak 2.750 pasien per hari ini, diikuti dengan kasus aktif yang turun sebanyak 1.947 orang. Pasien terpapar COVID-19 yang masih dalam perawatan medis sejumlah 49.022 orang.
Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah kasus aktif di Jawa Barat, Papua, dan Jawa Tengah masih tinggi.
Untuk Jawa Barat, pasien dalam perawatan berjumlah 13.722 orang, di Papua sebanyak 12.217 orang, dan di Jawa Tengah sebanyak 9.499 orang.
Sementara, kasus konfirmasi positif meningkat sebanyak 837 orang, menjadikan total kasus positif sebanyak 6.041.269 orang.
Adapun korban meninggal akibat virus tersebut tercatat bertambah sebanyak 34 orang per hari ini. Dengan demikian, sebanyak 155.937 orang di Indonesia terhitung menjadi korban jiwa akibat COVID-19.
Positivity rate spesimen harian sebanyak 1,28 persen dan positivity rate orang harian sebesar 0,76 persen.
Sebanyak 146.805 spesimen tes COVID-19 telah diperiksa, dan 5.013 orang tengah diperiksa sebagai suspek.
antara
April
(voinews.id)Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menegaskan pihaknya tidak akan ragu untuk memproses hukum siapa pun pihak yang terlibat dalam kasus kelangkaan minyak goreng, termasuk penjabat negara setingkat menteri.
"Bagi kami, siapa pun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan ini," kata Burhanuddin dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.
Kejaksaan Agung menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada Januari 2021 sampai Maret 2022 yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.
Keempat tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdaglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, serta Picare Togar Sitanggang (PT) selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas.
Kasus ini melibatkan pejabat di Kemendag, selaku Dirjen Perdaglu. IWW sebagai tersangka karena telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, serta PT Musim Mas.
Saat ditanyakan apakah dalam perkara ini menteri di kementerian terkait sudah pernah dimintai keterangan, Burhanuddin menyatakan masih melakukan pendalaman.
"Karena penyidikan ini kan baru mulai tanggal 4 April, dan kami akan dalami, padahal ini kebijakan dan kami akan dalami, kalau memang cukup bukti kami tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan, artinya siapa pun pelakunya kalau cukup bukti kami akan lakukan," kata Burhanuddin menegaskan.
Dalam perkara ini, tiga tersangka dari pihak swasta melakukan komunikasi intens dengan tersangka IWW.
Hasil dari komunikasi yang dilakukan oleh ketiga tersangka tersebut dengan tersangka IWW adalah persetujuan ekspor untuk perusahaan Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Musim Mas.
Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor, salah satunya karena ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah mendistribusikan CPO tidak sesuai dengan harga penjualan di dalam negeri (DPO).
Setelah ditetapkan tersangka, keempat tersangka dilakukan penahanan di tempat yang berbeda.
IWW dan MPT ditahan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 19 April 2022-8 Mei 2022.
Sedangkan, untuk tersangka SMA dan PT ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari, yang juga terhitung mulai tanggal 19 April 2022-8 Mei 2022.
"Kami tegaskan bahwa negara akan hadir dan selalu hadir untuk mengatasi keadaan yang menyulitkan masyarakat luas. Dan kami akan tindak tegas bagi mereka yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat," ujar Burhanuddin.
antara
April
(voinews.id)Konsulat Jenderal RI di Shanghai, China, menerapkan pola bekerja dari rumah (WFH) secara total untuk para stafnya hingga batas waktu yang belum ditentukan seiring dengan diberlakukannya penguncian wilayah atau "lockdown" sebagai upaya menekan lonjakan kasus positif COVID-19.
"Dengan WFH ini, maka pelayanan kekonsuleran terhenti," kata Konsul Jenderal RI di Shanghai Deny Kurnia saat dihubungi ANTARA dari Beijing, Selasa.
Kekonsuleran merupakan pelayanan terbesar KJRI Shanghai kepada warga negara Indonesia (WNI), terutama yang terkena kasus pelanggaran izin tinggal (overstay).
Pelayanan kekonsuleran, sebut Konjen, tidak bisa dilakukan secara daring sehingga dia berpesan kepada WNI overstayer untuk bersabar sambil menunggu situasi pandemi mereda.
Keputusan WFH total diambil oleh pengelola gedung Shanghai Mart Building di Yan'an Road West No 299, Distrik Changning, tempat KJRI berada, sejak 1 April lalu.
Selain KJRI Shanghai, di gedung bertingkat tersebut juga ada Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC) Shanghai.
"Sebenarnya sejak 15 Maret, jumlah kehadiran staf sudah mulai berkurang. Namun per 1 April sudah total WFH," kata Deny.
Kalau pun harus masuk kantor, lanjut dia, maka pihak pengelola Shanghai Mart Building memberikan persyaratan bahwa domisili staf harus di kawasan bebas COVID-19.
Persyaratan tersebut sangat sulit dipenuhi karena hampir semua wilayah di kota terkaya yang berlokadi di pesisir timur China itu termasuk kategori berisiko COVID-19.
Menurut perkiraannya, ada sekitar 600 WNI di Shanghai yang semuanya terdampak lockdown.
"Dari jumlah itu, 330-an WNI kita aktif dalam berkomunikasi melalui WeChat Group dengan kami," kata Konjen.
Kota berpenduduk 26 juta jiwa itu di-lockdown sejak 28 Maret 2022. Lockdown tersebut telah mengalami perpanjangan beberapa kali karena penambahan kasus hariannya mencapai lima digit.
Otoritas kesehatan Shanghai pada Selasa pagi melaporkan 3.084 kasus positif baru dan 17.332 kasus tanpa gejala.
Sejak lonjakan COVID-19 varian Omicron melanda Shanghai pada 26 Januari hingga kini sudah tercatat tiga kasus kematian dan 16 pasien lainnya sampai saat ini dalam kondisi kritis.
antara
April
(voinews.id)Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan usulan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama terkait perubahan skema pemberian subsidi energi kepada masyarakat Indonesia.
"Dari yang selama ini berbasis pada komoditas dan bersifat terbuka, diubah menjadi subsidi yang diberikan secara langsung kepada orang yang tidak mampu. Sebagaimana juga telah diterapkan pada pemberian subsidi minyak goreng," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Saat ini, di pasaran, harga minyak RON 92 seperti Pertamax berada di kisaran Rp16.000-an, Pertamina menjualnya dengan harga di kisaran Rp12.500 - Rp13.000. Kini juga semakin banyak kalangan mampu yang mengalihkan bahan bakarnya dari Pertamax ke Pertalite yang disubsidi sekitar Rp4.500 per liter oleh pemerintah. Sementara, untuk Solar, pemerintah memberi subsidi hingga Rp7.800 per liter.
"Harga minyak mentah dunia sudah menyentuh 119 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, jauh berada di atas asumsi pemerintah dalam APBN 2022 yang berada di kisaran 65 dolar AS per barel," tuturnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, melihat tren minyak mentah dunia yang terus naik, pemerintah harus bersiap mengeluarkan Rp320 triliun untuk subsidi kompensasi BBM dan LPG.
Akan tetapi, penikmat subsidi tersebut tidak seluruhnya berasal dari kalangan tidak mampu. Ditambah masih masif-nya jual beli solar bersubsidi yang dilakukan industri. Perilaku tersebut menjadikan subsidi energi untuk BBM ataupun LPG tidak tepat sasaran, ujar Bamsoet usai mengunjungi Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC), di Jakarta.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, jika subsidi tersebut diberikan langsung ke masyarakat tidak mampu, akan memberikan multiplier effect economyyang besar bagi peningkatan konsumsi rumah tangga. Menurut laporan BPS, jumlah penduduk miskin per September 2021 sekitar 26,5 juta orang,
Mengingat, menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sekitar 40 persen penduduk termiskin menikmati 36,4 persen dari budget subsidi energi. Tetapi, 40 persen penduduk terkaya malah menikmati hampir 40 persen dari budget subsidi energi.
"BPS melaporkan pada September 2021, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit, terdiri atas 115,29 juta sepeda motor, 15,8 juta mobil penumpang, 5,01 juta truk, dan 233,42 ribu bus. Tidak heran jika subsidi energi BBM terus menerus membengkak setiap tahunnya," ucap Bamsoet.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengapresiasi kinerja Pertamina yang mulai Go Digitaldengan membentuk Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC).
Menyajikan big data secara realtime terkait produksi, distribusi, hingga konsumsi BBM. Sekaligus mendukung peran strategis Pertamina sebagai integrator seluruh lini bisnis dari aspek operasional dan komersial.
"Melalui PIECC, Pertamina juga bisa memonitor pergerakan kapal dan truk pengangkut minyak. Meminimalisasi terjadinya jual beli minyak di jalan maupun pelanggaran hukum lainnya. PIECC juga menjadi salah satu inovasi Pertamina untuk menjadi global 'energy champion'. Pertamina bisa menerapkan satu strategi secara menyeluruh demi memberikan efisiensi sekaligus mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang sehingga akuntabilitas Pertamina Group tetap terjaga," tutur Bamsoet.
antara