VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Presiden Rusia Vladimir Putin menggarisbawahi pentingnya diversifikasi ekspor energi saat pasokan ke arah barat akan dikurangi di masa mendatang.

"Oleh karena itu, penting untuk mengonsolidasikan tren beberapa tahun terakhir: selangkah demi selangkah, reorientasi ekspor kita ke pasar yang berkembang pesat di selatan dan timur," ujar Putin dalam sebuah pertemuan pemerintah via tautan video tentang situasi terkini di sektor minyak dan gas Rusia.

"Untuk mewujudkan ini, dalam waktu dekat perlu untuk mengidentifikasi fasilitas-fasilitas infrastruktur utama dan memulai pembangunannya," katanya.

Sementara itu, Putin memerintahkan untuk meningkatkan pasokan energi kepada konsumen Rusia, seraya menambahkan bahwa penurunan harga dimungkinkan untuk merangsang permintaan domestik.

Dia juga menginstruksikan pemerintah untuk mempercepat pengembangan deep processing minyak dan gas sesegera mungkin.

Rusia menuntut "negara-negara yang tidak bersahabat" untuk membeli gas alamnya dengan mata uang rubel, tetapi banyak dari negara-negara tersebut telah menyatakan penolakan.

Pada pertemuan pemerintah itu, Putin menyebutkan ada kegagalan dalam pembayaran untuk energi Rusia, dan bahwa bank-bank dari "negara-negara yang paling tidak bersahabat" menunda transfer pembayaran.

(voinews.id)Jepang akan menghadiri pertemuan menteri keuangan G20 minggu depan, Menteri Keuangan Shunichi Suzuki mengatakan pada Jumat, ketika negara-negara Barat menyerukan untuk mengusir Rusia dari forum itu dan memboikot sidang yang dihadiri wakil Moskow.

"Pemerintah Jepang tidak dalam posisi untuk menanggapi partisipasi masing-masing negara," kata Suzuki dalam konferensi pers, Kamis (14/4), saat ditanya tentang rencana Rusia untuk bergabung dengan forum daring, yang diumumkan oleh presiden G20 Indonesia saat ini, Kamis. 

Pekan lalu, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Amerika Serikat akan memboikot beberapa pertemuan G20 jika pejabat Rusia muncul.

Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner telah menyerukan penolakan segala bentuk kerja sama dengan Rusia di G20.

Pertemuan G20 mendatang "adalah konferensi yang sangat penting untuk membahas berbagai masalah ekonomi global, termasuk kenaikan harga pangan dan energi karena invasi Rusia ke Ukraina ... di mana partisipasi menteri keuangan dan gubernur bank sentral masing-masing negara pada dasarnya diharapkan," kata Suzuki.

Sementara itu, Jepang "akan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam kerja sama erat dengan sekutu G7 dan negara tuan rumah Indonesia" berdasarkan pernyataan para pemimpin G7 Maret, yang mengatakan platform internasional tidak boleh melanjutkan hubungan dengan Rusia seperti biasa, kata Suzuki.

Sumber: Rusia antara

(voinews.id)Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang baru saja dilantik-nya untuk segera tancap gas mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Presiden mengingatkan kepada para pejabat KPU dan Bawaslu yang dilantik-nya di Istana Negara, Jakarta, Selasa, agar senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah maupun DPR RI dalam menjalankan tugas serta kewenangan-nya.

"Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas serta kewenangan-nya untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024," kata Presiden dalam keterangan pers terkait pelantikan itu yang dirilis kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Tuntutan untuk tancap gas dari Presiden memang menjadi hal wajar, terlebih KPU dijadwalkan mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI dan pemerintah hanya sehari setelah dilantik atau pada Rabu (13/4) besok.

Presiden juga menyoroti tantangan yang dihadapi KPU serta Bawaslu untuk mempersiapkan pesta demokrasi 2024 nanti, sebab itu menjadi kali pertama Pemilu dan Pilkada digelar dalam satu tahun yang sama.

Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni mendatang, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa tahapan pemilu sudah harus dimulai sekurang-kurangnya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara yang dijadwalkan dilangsungkan pada 14 Februari 2024.

"Ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan Pileg, Pilpres dan Pilkada dalam tahun yang sama. Sehingga KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan semuanya secara detil dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga," tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi memastikan pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas serta kewenangan-nya.

"Terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD. Serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu," ujar Presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik tujuh komisioner KPU dan lima anggota Bawaslu untuk masa jabatan 2022-2027 pada Selasa siang.

Ketujuh komisioner KPU 2022-2027 yang dilantik ialah August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Idham Holik, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, dan Yulianto Sudrajat.

Sedangkan lima anggota Bawaslu 2022-2027 dilantik terdiri dari Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja dan Totok Hariyono.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut KPU-Bawaslu 2022-2027 antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua KPU 2017-2022 Ilham Saputra dan Ketua Bawaslu 2017-2022 Abhan.

antaranews

(voinews.id)Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov pada Senin (11/4) mengatakan bahwa Moskow lebih memilih untuk melanjutkan negosiasi dengan Kiev.

Terlepas dari inkonsistensi Ukraina dan kecenderungan untuk menolak proposalnya sendiri, Rusia lebih memilih untuk melanjutkan proses negosiasi, kata sang menlu dalam wawancara dengan saluran berita Rossiya 24.

Diplomat tertinggi Rusia itu lebih lanjut menjelaskan bahwa Moskow akan bersikap sabar dan tetap teguh selama jalannya negosiasi, tetapi tidak akan pernah memainkan peran subordinat dalam tatanan dunia saat ini.

"Rusia, dengan sejarahnya ... tradisinya, adalah salah satu negara yang tidak akan pernah menempati posisi subordinat. Kami hanya dapat menjadi anggota komunitas internasional dengan dasar kesetaraan, dengan kondisi (yang menjamin) keamanan yang tak terpisahkan," kata Lavrov, menambahkan bahwa prinsip-prinsip ini disepakati dan kemudian diabaikan oleh pihak Barat. 

antara