VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Koordinator Residen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia Valerie Julliand mengatakan bahwa ujaran kebencian merusak solidaritas dan pemahaman bersama dalam komunitas masyarakat atau social cohesion.

“Ujaran kebencian telah menjalar dan merusak kohesi sosial dan merusak pemahaman bersama yang seharusnya ada dalam sebuah komunitas dan masyarakat,” kata Julliand dalam acara diskusi grup forum Social Media 4 Peace in Indonesia Addressing Gaps in Regulating Harmful Content Online” yang diikuti dari Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa ujaran kebencian mungkin telah menjadi masalah yang ada sejak lama, namun di masa kini hal tersebut menjadi isu yang terus berkembang di seluruh dunia terutama dengan adanya platform-platform digital.

Menurut dia, alat-alat digital tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan yang positif seperti edukasi dan penyebaran ilmu pengetahuan.

“Namun alat-alat digital ini dieksploitasi untuk menyebarkan rasisme, kebencian terhadap perempuan dengan kekerasan, dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya,” kata Julliand.

PBB, lanjutnya, telah menjadikan 18 Juni sebagai hari anti ujaran kebencian dunia dan telah mengadopsi resolusi terkait isu tersebut, yang menunjukkan komitmennya dalam menghadapi ancaman yang muncul dari ujaran kebencian.

Selain itu, salah satu badan PBB, yakni UNESCO, juga telah memulai sebuah inisiatif yang disebut Social Media for Peace yang diimplementasikan di tiga negara, salah satunya Indonesia.

“Objektif dari program ini adalah untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap konten yang membahayakan di dunia maya, terutama ujaran kebencian dan disinformasi,” tambahnya.

Hal itu dilakukan melalui moderasi konten yang dilakukan dan dipimpin oleh masyarakat sendiri guna mempromosikan penggunaan media sosial yang bijak dan positif bersama.

Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan perubahan dalam penggunaan media sosial tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

antara

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak negara-negara anggota G7 untuk berinvestasi dalam sektor energi bersih di Indonesia mengingat potensi besar yang ada baik di perut bumi, di darat, maupun di permukaan laut.

Presiden mengatakan bahwa Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya menghadapi risiko yang nyata karena perubahan iklim.

"Komitmen dan upaya Indonesia untuk perubahan iklim dan transisi energi sangat jelas," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (28/6).

Presiden Jokowi, kata Menlu, menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi menjadi kontributor energi bersih yang sangat besar baik itu yang berada di perut bumi, di darat, maupun di permukaan laut.

Akan tetapi untuk memenuhi potensi tersebut, Indonesia membutuhkan investasi dengan jumlah besar disertai transfer teknologi.

"Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia memerlukan investasi besar dan teknologi rendah karbon guna mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif," tutur Retno.

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekira 25-30 miliar dolar AS untuk memuluskan upaya transisi energi selama delapan tahun ke depan.

Proses transisi energi tersebut juga diyakini dapat dioptimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis, maupun lapangan kerja baru.

"Dan Presiden mengajak negara G7 untuk berkontribusi dalam memanfaatkan peluang ini, terutama investasi di sektor energi bersih di Indonesia, termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai lithium," ujar Menlu.

Menlu menyampaikan pula bahwa Presiden menutup pernyataannya di forum tersebut dengan meminta dukungan dan kehadiran semua negara G7 dalam KTT G20 di Bali, akhir tahun ini.

Selain menghadiri dua sesi KTT G7 sebagai partner countries, Presiden Jokowi juga melakukan sedikitnya sembilan pertemuan bilateral yakni dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kanselir Jerman Olaf Scholz.

Kemudian dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, dan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva.

antara

(voinews.id)Presiden Joe Biden berencana untuk mengumumkan perpanjangan waktu kehadiran sebagian pasukan Amerika Serikat di Polandia.

Biden juga akan mengumumkan  perubahan penempatan pasukan AS di beberapa negara Baltik.

Sebelumnya Biden  mengizinkan penempatan itu menjelang invasi Rusia ke Ukraina, NBC News melaporkan pada Senin (27/6), mengutip para pejabat.

Perubahan-perubahan pada pengerahan  pasukan AS itu dapat mempengaruhi negara-negara seperti Lithuania, Latvia dan Estonia, NBC melaporkan.

Selama  ada pasukan baru yang dikerahkan ke wilayah itu secara lebih permanen, para pejabat mengatakan jumlahnya akan minimal, tetapi beberapa ratus orang dapat tetap berada di Polandia secara lebih permanen, NBC melaporkan.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Schloss Elmau, Jerman (ANTARA) - Kelompok Tujuh (G7) berjanji untuk mendukung Ukraina "selama yang dibutuhkan" dan memperketat tekanan pada keuangan Rusia dengan sanksi baru yang mencakup proposal untuk membatasi harga minyak Rusia.

"Kami akan terus memberikan dukungan keuangan, kemanusiaan, militer, dan diplomatik dan mendukung Ukraina selama yang diperlukan," kata para pemimpin G7 dalam pernyataan yang dirilis pada Senin (27/6).

Pengumuman itu muncul setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiyy, yang berbicara kepada para pemimpin G7 pada pertemuan puncak mereka di Pegunungan Alpen Bavaria melalui tautan video, meminta senjata dan pertahanan udara untuk memenangi perang melawan Rusia dalam beberapa bulan.

Pernyataan para pemimpin G7 bertujuan untuk memberi sinyal bahwa para anggotanya siap untuk mendukung Ukraina untuk jangka panjang, pada saat inflasi yang melonjak dan kekurangan energi---yang dipicu oleh invasi Rusia---telah menguji penyelesaian sanksi Barat.

Negara-negara G7 mengatakan mereka siap untuk memberikan komitmen keamanan dalam penyelesaian pasca perang sambil menekankan, setelah Ukraina sebelumnya menyuarakan keraguan, bahwa terserah pada Kiev untuk memutuskan kesepakatan damai di masa depan dengan Rusia.

Negara-negara G7 mengatakan mereka juga telah berjanji atau siap untuk memberikan hingga 29,5 miliar dolar AS (sekitar Rp437,8 triliun) untuk Ukraina.

Negara-negara G7, yang menghasilkan hampir setengah dari ekonomi dunia, ingin meningkatkan tekanan pada Rusia tanpa memicu inflasi yang sudah melonjak yang menyebabkan ketegangan di dalam negeri dan merusak Global South.

Istilah Global South umumnya mengacu pada negara-negara yang oleh Bank Dunia diklasifikasikan sebagai berpenghasilan rendah atau menengah yang terletak di Afrika, Asia, Oseania, Amerika Latin, dan Karibia

Sanksi yang diperluas juga akan menargetkan aliran pendapatan Rusia dari ekspor emas, produksi militer Moskow, dan pejabat yang ditugaskan oleh Moskow di wilayah Ukraina yang diduduki oleh pasukan Rusia.

Memaksakan batas harga minyak bertujuan untuk memukul cadangan dana perang Presiden Rusia Vladimir Putin serta untuk menurunkan harga energi.

antara