VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah mengundangnya untuk turut hadir dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali pada November.

Pernyataan apresiasi itu disampaikan Zelenskyy melalui cuitan di akun Twitternya setelah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Jokowi.

"Telah melakukan pembicaraan dengan Presiden Jokowi... Saya mengapresiasi karena telah mengundang saya ke KTT G20," kata Zelenskyy dalam cuitan di akun resmi Twitter-nya pada Rabu.

Presiden Zelenskyy juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Indonesia untuk kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, khususnya dengan dukungan jelas yang dinyatakan Indonesia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pembicaraan melalui telepon itu, Zelenskyy dan Jokowi juga membahas tentang isu ketahanan pangan di Ukraina yang sedang dilanda perang.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyatakan bahwa Indonesia akan menggelar KTT G20 secara netral dan tidak memihak atau imparsial.

"Indonesia menjalankan tugasnya sebagai pemegang Presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya," kata Co-Sherpa G20 Indonesia Dian Triansyah Djani, yang juga adalah Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas.

Untuk itu, Indonesia tetap mengundang Rusia untuk hadir dalam KTT G20 pada November 2022.

"Sebagai Presidensi G20 dan sesuai dengan Presidensi G20 sebelumnya adalah mengundang semua anggota G20. Memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengundang anggota semuanya,” kata Dian.

Dia menambahkan Presidensi G20 Indonesia akan terus fokus pada upaya menangani pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas bagi penduduk dunia.

antaranews

(voinews.id)Indonesia akan mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan peralatan medis untuk Sri Lanka yang sedang dilanda krisis ekonomi, seperti disampaikan dalam keterangan KBRI Colombo yang diterima di Jakarta, Kamis.

Duta Besar RI untuk Sri Lanka Dewi Gustina Tobing bertemu Menteri Luar negeri Sri Lanka G.L. Peiris untuk menyampaikan informasi tentang bantuan kemanusiaan dari Indonesia itu untuk Sri Lanka.

Pemberian bantuan itu untuk memenuhi permintaan donasi yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan Sri Lanka karena kelangkaan obat-obatan di Sri Lanka akibat krisis ekonomi.

Bantuan kemanusiaan Indonesia menjadi isu utama yang dibahas pada pertemuan antara Dubes Dewi dengan Menlu Sri Lanka di kantor Menlu Sri Lanka pada Rabu (27/4).

Dalam pengumpulan donasi untuk Sri Lanka, Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan beberapa kementerian terkait serta sembilan perusahaan farmasi Indonesia telah menghimpun total volume donasi sebesar 3,1 ton yang mencakup obat-obatan kanker, suplemen kanker, barang-barang medis onkologi, serta alat-alat kesehatan.

Bantuan itu dikirim dari Jakarta ke Colombo dalam dua kali pengiriman dan akan tiba pada 28 April dan 8 Mei 2022.

"Total nilai bantuan Indonesia sebesar Rp22,5 miliar atau setara 1,6 juta dolar AS, dan ini termasuk dengan benang bedah senilai kurang lebih Rp9 miliar," ungkap  Dewi.

Menurut Dewi, bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Sri Lanka sebagai refleksi dari hubungan persahabatan kedua negara yang terjalin sejak lama.

Persahabatan Indonesia dan Sri Lanka semakin menguat sejak Konferensi Asia-Afrika. Kedua negara juga merupakan penggagas Gerakan Non-Blok dan pernah senasib mengalami bencana tsunami pada 2004.

Sebagai salah satu negara besar di Asia dan mengingat persahabatan yang telah terjalin lama dengan Sri Lanka, Indonesia menilai penting bantuan untuk mengatasi kelangkaan obat-obatan dan peralatan medis di Sri Lanka.

Hal itu, kata Dewi, juga menunjukkan kepedulian dan semakin eratnya hubungan kedua negara yang pada 2022 memasuki usia 70 tahun.

Dewi selanjutnya mengemukakan bahwa pemberian bantuan kemanusiaan sekaligus untuk menunjukkan kapasitas dan kemampuan industri farmasi Indonesia.

"Bantuan kemanusiaan yang diberikan Pemerintah Indonesia dilakukan atas kerja sama dengan berbagai pihak di Indonesia, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kantor WHO Jakarta dan perusahaan-perusahaan farmasi dan alat kesehatan Indonesia," jelas Dewi.

antaranews

(voinews.id)Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mendesak pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penggunaan vaksin halal untuk vaksinasi penguat atau booster.

"Komisi IX DPR RI dapat mendesak Kemenkes untuk segera melaksanakan putusan MA tersebut," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut Yahya, pihaknya merasa khawatir jika pemerintah tidak segera melaksanakan putusan MA itu, maka akan mendatangkan gelombang protes dari masyarakat. Alasannya, putusan itu bersifat final dan mengikat.

Ia meminta agar pemerintah segera menghitung ulang kebutuhan vaksin dan segera membeli vaksin halal. Yahya menerangkan seharusnya vaksin booster sudah menggunakan vaksin halal karena hingga saat ini sudah ada 2 (dua) vaksin halal yang mendapat sertifikat halal dari MUI dan izin EUA dari BPOM, yaitu Sinovac dan Zifivax.

"Seharusnya untuk vaksin booster sudah menggunakan vaksin halal," ujarnya.

Yahya mengatakan Komisi IX DPR dapat segera memanggil Kementerian Kesehatan untuk dimintai penjelasan terkait dengan putusan MA tersebut.

Sebelumnya, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mendesak pemerintah untuk menyediakan vaksin halal pascakeluarnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31 P/HUM/2022.

Sebagaimana dalam amar putusan Nomor 31 P/HUM/2022 Mahkamah Agung RI menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019/COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia,” bunyi salinan putusan MA itu.

Selain itu MA menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019/COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia”

antaranews

(voinews.id)Harga minyak naik moderat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena kekhawatiran yang sedang berlangsung tentang ketatnya pasokan di seluruh dunia, digarisbawahi oleh penarikan lain dalam persediaan sulingan dan bensin AS.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni menguat 33 sen menjadi menetap di 105,32 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juni terangkat 32 sen menjadi ditutup pada 102,02 dolar AS per barel.

Pasar rebound di akhir sesi setelah kehilangan kekuatan hampir sepanjang hari, sebagian karena penguatan dolar dan karena China bergulat dengan wabah virus corona baru yang melemahkan permintaan. Namun, langkah Rusia untuk menghentikan pengiriman gas ke dua negara Eropa menambah kekhawatiran keseluruhan tentang pasokan energi yang ketat.

Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan stok minyak mentah naik hanya 692.000 barel pekan lalu, jauh dari ekspektasi, sementara persediaan distilat, yang meliputi solar dan bahan bakar jet, turun ke level terendah sejak Mei 2008.

Penurunan stok sulingan membantu mendorong minyak pemanas berjangka AS ke rekor penutupan sepanjang masa di lebih dari 4,67 dolar AS per galon. Pabrik penyulingan memproses minyak mentah menjadi solar, bahan bakar jet dan produk lainnya, dan penyulingan AS telah berjalan dengan kecepatan tinggi untuk memenuhi permintaan, terutama di Eropa, pengguna besar bahan bakar diesel.

Pasar energi di seluruh dunia menghadapi gangguan besar-besaran untuk pasokan menyusul invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi berikutnya yang dijatuhkan pada Moskow oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Shell Inggris mengatakan tidak akan lagi menerima minyak sulingan yang dicampur dengan produk Rusia, menurut dokumen perdagangan, sementara Exxon Mobil mengatakan telah menyatakan force majeure pada operasi Sakhalin-1 di timur jauh bagian dari Rusia.

Minggu ini, Moskow meningkatkan penggunaan energinya sebagai gada terhadap negara-negara yang menentang invasi. Raksasa energi Rusia Gazprom mengatakan pada Rabu (27/4/2022) bahwa pihaknya menghentikan pasokan gas ke Bulgaria dan Polandia.

"Rusia menginginkan pembayaran dalam rubel untuk gas, dan ketakutannya adalah bahwa tidak lama lagi mereka mungkin ingin melakukan hal yang sama dengan minyak," kata Claudio Galimberti, wakil presiden senior analisis di Rystad.

Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Rusia menggunakan bahan bakar fosil untuk memeras Uni Eropa tetapi menambahkan era bahan bakar fosil Rusia di Eropa akan segera berakhir.

Pasar pada hari sebelumnya telah ditekan oleh reli dolar, yang mencapai level tertinggi lima tahun. Karena sebagian besar perdagangan minyak dilakukan dalam dolar, kenaikan greenback membuat pembelian minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Bank sentral China mengatakan akan meningkatkan dukungan kebijakan moneter ketika Beijing berlomba untuk membasmi wabah COVID-19 yang baru muncul di ibu kota dan mencegah jenis penguncian seluruh kota yang melemahkan yang dilakukan Shanghai selama sebulan.

antaranewe