Akbar
April
(voinews.id)Taiwan pada Kamis melaporkan bahwa kasus harian COVID-19 telah menembus angka 10.000 untuk pertama kalinya sesuai prediksi dan menteri kesehatannya mengatakan kasus infeksi bakal terus meningkat.
Pulau berpenduduk 23 juta jiwa itu telah melaporkan lonjakan kasus sejak awal tahun dan sejauh ini mencatat 51.504 kasus, setelah sebelumnya berhasil mengendalikan pandemi lewat pengendalian ketat perbatasan dan aturan karantina yang keras.
Dengan tingkat vaksinasi yang tinggi, lebih dari 99 persen warga Taiwan yang terinfeksi selama wabah saat ini tidak bergejala atau tidak mengalami sakit yang serius. Sejak 1 Januari, tercatat hanya tujuh pasien COVID yang meninggal.
Menkes Chen Shih-chung, yang sebelumnya memprediksi kasus harian akan mencapai 10.000 akhir bulan ini, mengatakan Taiwan masih berada dalam fase di mana infeksi akan terus meningkat.
Baca juga: Kasus COVID-19 di Taiwan bisa 10 ribu per hari akhir April
"Ini pasti," kata dia dalam pengarahan pers.
Presiden Asosiasi Medis Taiwan dan anggota parlemen dari partai berkuasa, Chiu Tai-yuan, yang duduk di sebelah Chen, mengatakan masyarakat tak perlu khawatir karena Taiwan kini memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan selama wabah serupa tahun lalu, termasuk tingkat vaksinasi yang tinggi.
Masker juga masih dipakai secara luas di Taiwan.
Otoritas telah memutuskan untuk melonggarkan pembatasan, termasuk memangkas masa karantina dari 10 menjadi tiga hari bagi kontak dekat pasien.
Mereka juga sedang mempertimbangkan pengurangan masa karantina wajib bagi semua pendatang di Taiwan, yang kini ditetapkan 10 hari.
Wabah saat ini terkonsentrasi di utara Taiwan, khususnya ibu kota Taipei, tapi kasus-kasus telah dilaporkan dari berbagai wilayah, termasuk pulau-pulau terpencil.
Respons Taiwan terhadap wabah COVID kontras dengan tetangganya China, di mana Shanghai mengalami penguncian ketat selama empat pekan untuk mengendalikan wabah. Kehidupan berlangsung hampir normal di pulau itu.
Pemimpin Taiwan Su Tseng-chang mengatakan pada Sabtu mereka tidak akan mengikuti contoh dari Shanghai.
Taiwan telah melaporkan 88.446 kasus dan 860 kematian sejak pandemi dimulai lebih dari dua tahun lalu.
Sumber: Reuters
April
(voinews.id)Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menekankan Aplikasi PeduliLindungi harus lebih teliti dalam menyinkronkan data vaksinasi para pemudik.
“Sistemnya belum cukup mampu memanaj itu, saya sudah lakukan tahapan dan kontak langsung DTO itu sampai minggu keempat berarti, masuk minggu keempat saya di Indonesia ya belum bisa,” katanya melalui pesan suara yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.
Dia mengaku sudah mendapatkan lima dosis vaksin, dengan rincian tiga kali di Australia dan dua kali di Indonesia.
Sebanyak tiga dosis yang dirinya dapatkan di Australia itu, tidak dapat terdata di dalam Aplikasi PeduliLindungi. Berbagai upaya sudah dilakukan, baik menghubungi petugas maupun memasukkan data-data yang diminta sesuai prosedur.
“Tiga dosis sebelumnya di Australia tidak bisa masuk ke PeduliLindungi. Jadi status di Indonesia, saya baru divaksin dua dosis. Ini menunjukkan di samping PeduliLindungi punya manfaat, dia masih punya keterbatasan,” ucap Dicky.
Namun, data tersebut tak kunjung muncul di tampilan aplikasinya. Guna mencegah munculnya warna merah yang mengartikan belum divaksin pada aplikasi itu, maka dirinya mengulang dua dosis vaksin.
“Ini adalah solusi yang akhirnya saya ambil supaya PeduliLindung saya tidak merah. Sejauh ini data dosis empat banyak negara lain sudah lakukan yang efektif,” kata dia.
Menurut Dicky, pemerintah harus mencari cara agar data-data di PeduliLindungi dapat terintegrasi dan tersinkronkan dengan baik. Sebab, apabila terus diabaikan, masalah itu akan terus merugikan banyak orang, utamanya pemudik yang melakukan perjalanan antarnegara.
Untuk KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang dirasakan, Dicky mengaku hanya merasakan demam dan nyeri dalam waktu yang pendek. Meski sudah mendapatkan lima dosis vaksin, tidak ada efek berat yang dirasakan.
“Saya sampaikan pengalaman saya ini karena untuk membuktikan saya sudah sampaikan ke pemerintah bahwa PeduliLindungi. Petugas di lapangan tidak tahu dan tidak mengerti, kalau tidak ada 'booster' (penguat) ya saya harus mencari solusi bagi saya juga begitu.
antaranews
April
(voinews.id)Presiden Joko Widodo memerintahkan peningkatan produktivitas di sektor pangan dan energi karena keduanya menjadi bidang yang kritis pada masa depan.
"Ketiga, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Ke depan 'problem' dunia ada dua, pangan dan energi. Ini yang sangat kritis di dua hal ini," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022 yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Manoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan pejabat terkait lainnya.
"Dan kita memiliki kekuatan di sini. Oleh sebab itu tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi, lakukan secara fokus dengan skala yang masif dikawal, dimonitor, agar betul-betul berjalan," tambah Presiden.
Presiden Jokowi juga meminta agar ada peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
"Ini akan jadi rebutan antarnegara. Kalau pelayanan perizinan kita belum cepat, di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat, layani segala yang berkaitan dengan investasi," ungkap Presiden.
Presiden menyebut kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah harus mencari sumber pembiayaan alternatif.
"Kita tidak bisa lagi bergantung pada APBN dan APBD, hati-hati mengenai hal ini. Oleh sebab itu kita harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan baru yang inovatif, dengan terus meningkatkan daya tarik dan investasi," tambah Presiden.
Presiden Jokowi mengakui pada 2022 dan 2023 Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah serta situasi ekonomi dan politik global yang mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian.
"Pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19 bahkan masih melakukan 'lockdown', kemudian terjadi gangguan 'supply chain' yang dampaknya ke mana-mana," ungkap Presiden.
Apalagi menurut Presiden Jokowi, dunia dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan.
"Dan akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global juga akan mengalami perlambatan," tambah Presiden
antaranews
April
(voinews.id)Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah mengundangnya untuk turut hadir dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali pada November.
Pernyataan apresiasi itu disampaikan Zelenskyy melalui cuitan di akun Twitternya setelah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Jokowi.
"Telah melakukan pembicaraan dengan Presiden Jokowi... Saya mengapresiasi karena telah mengundang saya ke KTT G20," kata Zelenskyy dalam cuitan di akun resmi Twitter-nya pada Rabu.
Presiden Zelenskyy juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Indonesia untuk kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, khususnya dengan dukungan jelas yang dinyatakan Indonesia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pembicaraan melalui telepon itu, Zelenskyy dan Jokowi juga membahas tentang isu ketahanan pangan di Ukraina yang sedang dilanda perang.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyatakan bahwa Indonesia akan menggelar KTT G20 secara netral dan tidak memihak atau imparsial.
"Indonesia menjalankan tugasnya sebagai pemegang Presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya," kata Co-Sherpa G20 Indonesia Dian Triansyah Djani, yang juga adalah Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas.
Untuk itu, Indonesia tetap mengundang Rusia untuk hadir dalam KTT G20 pada November 2022.
"Sebagai Presidensi G20 dan sesuai dengan Presidensi G20 sebelumnya adalah mengundang semua anggota G20. Memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengundang anggota semuanya,” kata Dian.
Dia menambahkan Presidensi G20 Indonesia akan terus fokus pada upaya menangani pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas bagi penduduk dunia.
antaranews