(voinews.id)Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo menyatakan pihaknya mendorong penciptaan ekosistem wirausaha yang berpihak kepada perempuan melalui berbagai program.
Antara lain memfasilitasi akses permodalan, pendampingan usaha, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), peningkatan kualitas kerja melalui pelatihan, sertifikasi, promosi, events, serta digitalisasiusaha ke platform digital.
"Kenapa perempuan harus pintar dan tangguh? Jawabannya sederhana, karena mereka-lah yang membimbing generasi penerus bangsa, pembangunan karakter, generasi berakhlak," katanya saat memberi sambutan pada acara Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (11/4).
Memasuki era disrupsi 5.0 dan bonus demografi, lanjutnya, ditemukan fakta bahwa setengah populasi di Indonesia didominasi oleh perempuan.
Dalam hal ini, Angela mendukung peran perempuan sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan di dalam organisasi mengingat keberadaan perempuan tak hanya terbatas di rumah saja.
Semakin banyak representasi perempuan di posisi strategis, lanjutnya, maka kian cepat tercipta lingkungan yang akomodatif terhadap multi peran perempuan. Selain itu juga menghargai kontribusi perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa.
"Peran perempuan menjadi sangatlah penting di masa pandemi COVID-19. Data dari UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Indonesia, sebelum pandemi 60 persen dari UMKM dikelola oleh perempuan, dan data ini meningkat menjadi 64,5 persen di tahun 2021,” ucap dia.
Seperti diketahui, lebih dari 99,9 persen total pelaku usaha berasal dari UMKM. Sektor tersebut menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 57 persen.
Di sisi lain, ia masih melihat adanya pandangan sebelah mata terhadap peran perempuan sehingga kondisi mental perempuan terganggu khususnya dalam masa pandemi.
"UN Women menemukan 75 persen perempuan merasa terganggu kesehatan mentalnya di masa-masa pandemi COVID-19,” ujar Wamenparekraf.
Karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disebut berkomitmen memberikan dukungan kepada perempuan dalam menjalankan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif maupun bekerja di lingkungan tersebut.
PPI Dunia mengadakan sebuah talk show dengan nama Srikandi Indonesia Bersuara “the Importance of Women’s Role as the Strength of the Nation” yang melibatkan peran perempuan dan para pelajar Indonesia di luar negeri. Kegiatan talk show ini menjadi salah satu usaha PPI Dunia agar perempuan Indonesia lebih berdaya dan sejahtera.
antara
(voinews.id)Penyakit yang disebabkan oleh varian Omicron rata-rata menginfeksi sekitar dua hari lebih pendek daripada varian Delta. Temuan itu ditunjukkan dalam sebuah penelitian skala besar terhadap warga Inggris yang divaksin yang menyimpan catatan di ponsel atas gejala COVID-19 mereka setelah terinfeksi pascavaksinasi. “Munculnya gejala yang lebih singkat itu menunjukkan-- seraya menunggu konfirmasi dari pemeriksaan muatan virus --bahwa periode penularan mungkin lebih pendek, yang pada gilirannya akan berdampak pada kebijakan kesehatan di tempat kerja dan panduan kesehatan masyarakat," tulis para penulis penelitian itu. Berdasarkan aplikasi Zoe COVID, yang mengumpulkan data tentang gejala yang terlaporkan secara otomatis itu, penelitian ini juga menemukan bahwa infeksi Omicron yang bergejala 25 persen lebih kecil kemungkinannya untuk dirawat di rumah sakit daripada di kasus Delta. Sementara tingkat keparahan Omicron yang lebih rendah telah diketahui, penelitian ini unik dalam analisis rinci dan mengoreksi distorsi yang disebabkan oleh perbedaan status vaksinasi dengan melihat sukarelawan yang divaksin saja. Para peneliti di King's College London menganalisis dua kumpulan data dari 1 Juni hingga 27 November 2021, ketika varian Delta menyumbang lebih dari 70 persen kasus, dan dari 20 Desember 2021 hingga 17 Januari. 2022, ketika Omicron lebih dari 70 persen kasus. Para pasien itu --hampir 5.000 di setiap kelompok-- dicocokkan dan dibandingkan 1 lawan 1 pada orang dengan usia, jenis kelamin, dan dosis vaksinasi yang sama di kelompok lain. Durasi gejala Omicron yang relatif lebih pendek terhadap Delta lebih jelas pada mereka yang mendapat tiga dosis vaksin. Gejala itu berlangsung rata-rata 7,7 hari selama periode yang didominasi Delta, dan hanya 4,4 hari, atau 3,3 hari lebih sedikit, selama periode Omicron. Di antara mereka yang hanya menerima dua dosis vaksin, gejala Delta berlangsung selama 9,6 hari dan 8,3 hari dari Omicron, perbedaan hanya 1,3 hari. Aplikasi Studi Zoe COVID, sebelumnya dikenal sebagai Aplikasi Studi Gejala COVID, mengumpulkan data tentang gejala yang terlapor sendiri. Perusahaan ZOE Ltd itu awalnya didirikan untuk menawarkan saran nutrisi yang disesuaikan berdasarkan alat tes. Aplikasinya adalah inisiatif nirlaba yang bekerja sama dengan King's College London dan didanai oleh Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial. Studi ini diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet pada Kamis dan akan dipresentasikan pada Kongres Mikrobiologi Klinis dan Penyakit Menular di Eropa akhir bulan ini.
antara
(voinews.id)Dewan Energi Nasional (DEN) menyampaikan strategi transisi energi rendah karbon di Indonesia tidak akan meninggalkan energi fosil melainkan dengan memanfaatkan teknologi agar energi fosil tersebut menjadi lebih ramah lingkungan. Hal itu dikatakan Anggota DEN Satya Widya Yudha dalam diskusi publik Indef bertajuk "Keekonomian Gasifikasi Batu Bara" yang dipantau di Jakarta Kamis. Dikatakannya keputusan Indonesia untuk tidak meninggalkan energi fosil hampir selaras dengan beberapa negara penghasil fosil salah satunya Arab Saudi. Teknologi bersih yang dimaksud berupa penangkapan penyimpanan dan pemanfaatan karbon atau CCS CCUS. Satya menjelaskan berdasarkan studi PLN dan Bank Dunia pada 2015 CCUS secara teknis layak untuk dikembangkan di Indonesia. Saat ini teknologi CCUS telah dikembangkan pada sejumlah lapangan minyak dan gas di Indonesia antara lain lapangan Gundih Sukowati Sakakemang Kalimantan Timur hingga Tangguh dengan menggunakan mekanisme bagi hasil yang dibebankan kepada negara. (antara)
(Voinews.id)Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan lagi proyek prioritas, melainkan super prioritas yang membutuhkan kerja luar biasa ekstra dari berbagai instansi. "Pembangunan dan pemindahan IKN ini sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5-20 tahun,” kata Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur dan Strategi Komunikasi IKN di Jakarta, Jumat, sebagaimana siaran pers Kantor Staf Presiden (KSP).
Menurut Moeldoko, pembangunan IKN membutuhkan perencanaan dan eksekusi yang detail, yang dibarengi dengan pengawasan intensif serta komunikasi publik yang partisipatif. Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian/lembaga dan Otorita IKN untuk memastikan pengawalan pembangunan IKN tahap pertama. Moeldoko menyampaikan KSP melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev), serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pembangunan IKN tahap pertama. Hasil dari evaluasi itu, lanjut Moeldoko, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan baru dan preservasi jalan termasuk akses menuju wilayah IKN. Kemudian pembangunan jalur pasokan air baku, drainase, sarana pengendalian banjir, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara, kantor kementerian koordinator dan kementerian/lembaga, hingga pembangunan sumbu kebangsaan. “Di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN. Ini titik krusial dalam persiapan pembangunan selain pembangunan persemaian Mentawir,” kata Moeldoko. Menurut Moeldoko, hasil monitoring dan evaluasi KSP bersama kementerian/lembaga itu akan masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap pertama, yang akan difinalisasi pada April 2022. Rencana aksi itu, tambahnya, akan diawali dengan penerbitan aturan turunan prioritas UU IKN, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Kita harapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Mantan Panglima TNI itu. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, dan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
antara