Akbar
April
(voinews.id)Pemerintah akan terus berupaya mengawasi dan mengendalikan penjualan solar subsidi dengan mengambil langkah tegas kepada siapapun yang menyelewengkan penggunaan bahan bakar minyak tersebut.
"Kami akan mendisiplinkan itu, terutama truk-truk dari perusahaan tambang. Melalui Direktorat Mineral dan Batubara, kami juga akan mengimbau mereka untuk tidak menggunakan BBM subsidi, jika tidak dihiraukan akan kami berikan tindakan tegas," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat.
Pada Kamis (7/4/2022), Menteri Arifin bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati melakukan inspeksi mendadak ke sembilan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan guna memantau ketersediaan pasokan dan distribusi BBM di wilayah pertambangan dan perkebunan tersebut.
Pemerintah mempunyai beberapa tindakan tegas untuk menjerat setiap pelaku penyelewengan solar subsidi mulai dari penghentian operasi hingga pidana.
Dalam upaya menjamin ketersediaan solar subsidi dan penyalurannya tepat sasaran, PT Pertamina (Persero) juga akan membagikan dan mewajibkan pembelian solar subsidi dengan kartu kendali.
Kartu itu akan digunakan untuk mencatat pembelian solar bersubsidi. Pada kartu kendali tersebut tercantum nomor polisi kendaraan dan jenis kendaraan.
Petugas akan mencatat jenis kendaraan, nomor polisi, serta jumlah pembelian solar bersubsidi yang dilakukan konsumen di SPBU.
Langkah lain yang ditempuh adalah melakukan pengaturan jam pelayanan solar bersubsidi di SPBU serta pelarangan adanya antrean sebelum jam pelayanan.
Menurut dia, bila terdapat penyelewengan solar bersubsidi, maka penertiban pelaku penyelewengan akan ditindak secara tegas oleh pihak kepolisian atau Dinas Perhubungan dan akan memberikan sanksi kepada operator maupun penyalur.
Upaya lainnya adalah melakukan monitoring stok BBM melalui command center, koordinasi PT Pertamina (Persero) dengan penegak hukum dan pemerintah daerah.
Pertamina juga telah membentuk satgas RaFi (Ramadhan & Idul Fitri) dan menyiapkan berbagai layanan tambahan berupa SPBU siaga, mobil tangki siaga, motorist, SPBU kantong dan rest area yang dilengkapi fasilitas kesehatan bagi para pemudik di beberapa titik jalur mudik saat Lebaran.
Menteri Arifin memastikan BBM subsidi cukup saat Ramadhan dan Idul Fitri serta memberi sinyal penambahan kuota hingga 10 persen sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap permintaan yang meningkat karena kegiatan ekonomi yang juga meningkat.
Ia menekankan untuk meningkatkan pengawasan langsung guna mencegah kelangkaan, antrean, hingga potensi penyalahgunaan.
antara
April
(Voinews.)Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyatakan Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah mengeluarkan guguran lava pijar 13 kali pada Jumat (8/4).
Guguran lava pijar itu meluncur dengan jarak maksimum sejauh 1.800 meter ( 1,8 km) ke arah barat daya mulai pukul 00.00 sampai 06.00 WIB.
Menurut Kepala BPPTKG, Hanik Humaida selama periode pengamatan itu Merapi juga mengalami 25 kali gempa guguran dengan amplitudo 4-9 mm selama 29-123 detik, dan satu kali gempa hembusan dengan amplitudo 3 mm selama 17 detik.
Pada Jumat pagi, asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 50-75 meter di atas puncak kawah.
Pada Kamis (7/4) malam dari pukul 18.00 sampai 24.00 WIB, Gunung Merapi juga 21 kali meluncurkan guguran lava pijar ke arah barat daya. Jarak luncur guguran lava pijarnya maksimum 1,8 km.
Berdasarkan hasil analisis morfologi pada periode 25—31 Maret 2022, menunjukkan adanya penambahan ketinggian kubah barat daya sekitar 4 meter akibat aktivitas guguran.
Sedangkan kubah lava tengah tidak teramati adanya perubahan morfologi yang signifikan.
Volume kubah lava di barat daya tercatat sebesar 1.672.000 meter kubik dan kubah tengah sebesar 2.582.000 meter kubik.
Hingga kini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.
Guguran lava dan awan panas dari Gunung Merapi bisa berdampak ke area dalam sektor selatan-barat daya yang meliputi Sungai Boyong (sejauh maksimal lima km) serta Sungai Bedog, Krasak, Bebeng (sejauh maksimal tujuh km).
Selain itu, guguran lava dan awan panas dari Gunung Merapi bisa berdampak ke area di sektor tenggara yang meliputi Sungai Woro (sejauh maksimal tiga km) dan Sungai Gendol (sejauh lima km).
Apabila gunung api itu mengalami letusan eksplosif, maka lontaran material vulkaniknya dapat menjangkau daerah dalam radius tiga kilometer dari puncak gunung.
antara
April
(Voinews.id)Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah dalam rangka mitigasi dan mencegah terjadinya kelangkaan BBM di masyarakat.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan, terhitung mulai 6 April, ada enam polda yang melakukan penyelidikan terkait kasus BBM, yakni Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, Polda Kalimantan Timur, Kalimantan Bali dan Polda Gorontalo.
“Per 6 April kemarin setidaknya ada enam polda jajaran yang telah melakukan penyelidikan terkait perkara BBM ini, dengan berbagai macam modusnya,” ujar Dedi kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, keenam polda tersebut, sebanyak empat polda menerima masing-masing laporan polisi, ada dua polda yang menangani tujuh sampai delapan laporan polisi.
“Polda Sumatera Barat menyelidiki satu laporan polisi dengan modus operandi pengangkutan dan jual beli BBM bersubsidi. Kemudian, Polda Jambi menangani delapan laporan polisi terkait BBM, lalu Polda Kalimantan Selatan terdapat tujuh laporan polisi,” ujarnya.
Selanjutnya di Polda Kalimantan Timur, Polda Bali dan Polda Gorontalo, masing-masing menyelidiki satu laporan polisi dengan modus operandi pengangkutan dan jual beli BBM bersubsidi.
Menurut dia, dalam proses penyidikan tersebut, polisi menerapkan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Dedi menegaskan bahwa, Polri tidak akan segan dan pandang bulu untuk memberikan tindakan tegas kepada pihak siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan terkait dengan BBM.
Menurut Dedi, tindakan tegas tersebut dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memitigasi atau mencegah terjadinya kelangkaan BBM di masyarakat, serta memberikan rasa tenang terhadap masyarakat akan ketersediaan BBM.
"Polri akan menindak tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan, pendistribusian, penyimpanan dan pengangkutan BBM," tutup Dedi.
Sebelum diberitakan, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Agus Andrianto memerintahkan direktur kriminal khusus (Dirkrimsus) jajaran seluruh Indonesia untuk turun mengawasi jalur distribusi BBM, guna memastikan ketersediaanya dan pasokannya aman selama Ramadhan hingga mudik Lebaran.
Pengawasan ini dilakukan selama 24 jam guna mencegah adanya praktik pengoplosan maupun penimbunan yang mungkin terjadi di tengah isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah kenaikan harga Pertamax per 1 April.
antara
April
(voinews.id)Kementerian Luar Negeri memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di tengah krisis yang terjadi di Sri Lanka.
“Alhamdulillah tidak ada WNI yang terancam baik keselamatannya maupun kelangsungan hidupnya akibat krisis ekonomi yang berlangsung,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kolombo, terdapat 232 WNI yang tinggal dan menetap di wilayah Sri Lanka.
Judha mengatakan pihaknya terus memonitor secara ketat terkait situasi di negara tetangga India itu dan KBRI Kolombo terus mendata dan memantau lokasi-lokasi di mana WNI berada.
Saat ini, dia mengatakan layanan kekonsuleran KBRI Kolombo dilakukan secara daring untuk memudahkan WNI mendapat akses layanan di tengah kelangkaan bahan bakar di Sri Lanka.
“Bagi pelayanan yang memerlukan kehadiran fisik cukup sekali datang setelah itu dilakukan daring,” katanya.
Judha menambahkan pihaknya juga sudah menyiapkan pasokan logistik bagi WNI yang membutuhkan setelah kerusuhan 31 Maret lalu dan kemungkinan adanya protes-protes lanjutan.
“KBRI juga menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI yang ada di sana untuk selalu berhati-hati, menghindari kerumunan masa dan segera melapor kepada KBRI jika terjadi situasi darurat. Line KBRI adalah +94772773123,” katanya.
Krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka memicu aksi protes keras dari para pengunjuk rasa di Ibu Kota Kolombo dan beberapa wilayah lain.
Status darurat ditetapkan pada Jumat menyusul rentetan protes yang diwarnai kekerasan terhadap cara pemerintah menangani krisis ekonomi yang semakin parah.
Kekacauan itu juga memicu sejumlah anggota kabinet mengundurkan diri.
Di antara mereka yang mundur adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Namal Rajapaksa, keponakan Gotabaya dan putra Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Selain itu, Menteri Keuangan Ali Sabry mengundurkan diri pada Selasa (5/4) satu hari setelah dilantik.
antara