Akbar

Akbar

08
April

 

(voinews.id)Pakar kesehatan China mengingatkan masyarakat di negara itu bahwa virus corona varian Omicron lebih mematikan daripada virus influenza biasa. Hingga Selasa (5/4) Hong Kong melaporkan lebih dari 1,16 juta kasus positif dengan 8.136 kematian selama gelombang terakhir Omicron. Itu berarti tingkat kematian akibat varian Omicron mencapai 0,7 persen, jauh lebih tinggi dari tingkat kematian flu biasa yang hanya 0,006-0,09 persen, kata Kepala Pakar Kesehatan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular China (CCDC) Wu Zunyou kepada pers di Beijing, Kamis. Menurut dia, jumlah kematian akibat gelombang kasus COVID-19 terakhir di Hong Kong jauh lebih tinggi daripada keseluruhan kematian selama empat gelombang COVID sebelumnya. Kepala Departemen Infeksi Menular Rumah Sakit Universitas Peking Wang Guqiang mengatakan kematian akibat COVID-19 di Hong Kong berkaitan erat dengan vaksinasi. Ia menyebutkan 3,2 persen kematian menimpa pasien yang tidak divaksin, 0,96 persen terjadi di antara warga yang hanya menerima satu dosis vaksin, 0,14 persen di kalangan penerima dosis lengkap, dan 0,03 persen di antara mereka yang menerima vaksin penguat (booster). Sementara wabah di Shanghai, kota yang paling parah terkena serangan Omicron hingga beberapa kali lockdown, ternyata didominasi oleh kasus tanpa gejala. Otoritas kesehatan di Shanghai pada Selasa (5/4) menemukan 16.799 kasus baru tanpa gejala atau hampir 54 kali lipat kasus positif yang hanya 311. "Kami gencar menggelar tes COVID-19 secara masif dan berkala. Banyak kasus positif ditemukan dalam masa inkubasi," ujarnya. Penambahan kasus harian di Shanghai melampaui Wuhan, Provinsi Hubei, saat pertama kali wabah COVID-19 ditemukan pada akhir 2019. Gedung pameran di Distrik Chongming, Shanghai, telah disulap menjadi rumah sakit sementara yang dapat menampung 900 pasien dan anaknya yang berusia di bawah usia 18 tahun untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Bala bantuan kesehatan dari berbagai kota, seperti Wuhan, Fuzhou, dan Xiamen juga telah dikerahkan ke Shanghai. Para pakar kesehatan setempat masih merekomendasikan kebijakan nol kasus COVID-19 meskipun berbagai negara telah melonggarkan protokol kesehatan.

 

antara

08
April

 

(voinews.id)Pemerintah Indonesia mengharapkan negara-negara anggota G20 berupaya bersama menjadi solusi terhadap permasalahan terutama ekonomi yang melanda dunia bukan justru menjadi sumber tantangan lain. Demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam konferensi pers daring di Jakarta Kamis. Menurut Teuku ada kepentingan yang lebih besar yang dihadapi masyarakat dunia saat ini dan harus menjadi perhatian yaitu tantangan ekonomi yang semakin memburuk di era ini akibat pandemi dan peperangan. Teuku mengatakan tugas Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 tahun ini yaitu untuk memastikan seluruh negara anggota memiliki komitmennya untuk membahas agenda utama/ di antaranya arsitektur kesehatan global transisi energi dan transformasi digital. (antara)

08
April

 

(Voinews.id)Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meluncurkan program Baparekraf Digital Innovation Lab (BEDIL) dalam rangka percepatan proses digitalisasi produk dan jasa sub sektor ekonomi kreatif.Program tersebut dimaksudkan pula untuk mempercepat transformasi digital tahun 2022 di Labuan Bajo Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian dikatakan Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Kemenparekraf Selliane Halia Ishak dalam konferensi pers usai peluncuran Program BEDIL 2022 di Labuan Bajo Kamis. Program BEDIL 2022 diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di NTT yang berfokus pada subsektor ekraf non teknologi yaitu kriya seni musik dan seni pertunjukan. BEDIL mendukung penguatan ekosistem ekonomi digital di Indonesia melalui engagement dan on boarding pelaku ekonomi kreatif ke dunia digital. (antara)

08
April


(voinews.id)Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan pembatasan impor batubara Rusia sebagai bagian dari sanksi di bidang energi terhadap negara itu, Jiji Press melaporkan pada Jumat.

Jepang akan mengoordinasikan tindakannya dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, setelah sekutu Kelompok Tujuh (G7) itu mengeluarkan pernyataan yang menjanjikan sanksi tambahan terhadap Rusia sebagai tanggapan atas dugaan pembunuhan massal warga sipil di Ukraina, kata laporan itu, mengutip sumber.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pada Kamis bahwa Jepang akan mengungkap sanksi lebih lanjut terhadap Rusia untuk invasi ke Ukraina, secepatnya pada Jumat setelah berkoordinasi dengan sekutu G7 mengenai langkah hukuman lebih lanjut itu.

Menyusul invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina, Jepang telah meningkatkan sanksi mulai dari menghapus Moskow dari jaringan pembayaran internasional SWIFT, hingga membekukan aset bank sentral.

Jepang juga membekukan aset pejabat Rusia, oligarki, bank, dan lembaga lainnya, sejalan dengan negara-negara anggota G7, dan melarang ekspor teknologi tinggi ke Rusia.

Sumber: Reuters