VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan peserta Pemilu 2024 untuk tidak memasang alat peraga kampanye (APK) secara memaksa. "Pemasangan (APK) di rumah warga tidak boleh dipaksa, tidak boleh, yang namanya kampanye itu harus dilakukan secara sukarela," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta, Kamis.

Menurut Bagja pemasangan APK di rumah pribadi tidak dilarang sama sekali, selama pemasangan dilakukan seizin warga bersangkutan. Ia juga mengingatkan bahwa Pemilu merupakan proses demokrasi, bukan ajang mengancam warga. "Tidak boleh diancam, pemilih itu tidak boleh diancam. Ini kan proses demokrasi bukan proses ancam-mengancam. Proses demokrasi itu harus gembira, (harus) ini loh silakan pilih saya, tawaran visi-misi, program," ujarnya.

Di satu sisi, ia mengingatkan peserta Pemilu untuk tidak melakukan politik uang atau menukarkan barang seperti sembako dengan fotokopi KTP pemilih. "Tidak boleh pakai sembako-sembako. Kalau sudah sembako termasuk politik uang, tindak pidana nanti," kata Bagja. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Antara

VOInews.id- Pelapor khusus PBB untuk hak atas kesehatan Tlaleng Mofokeng mendesak diakhirinya "perang terus-menerus" Israel terhadap sistem layanan kesehatan di Gaza. Dia menyebut serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Gaza sebagai "masa tergelap bagi hak atas kesehatan dalam hidup kita."

Mengenai serangan udara yang menghantam rumah-rumah sakit dalam beberapa pekan terakhir, Mofokeng mengatakan bahwa pasukan Israel dilaporkan menyerang sekitar rumah sakit Kamal Adwan di Gaza utara beberapa kali pada pekan ini saja.

“Praktik kedokteran sedang diserang. Sebagai seorang dokter yang berpraktik, saya tidak dapat membayangkan apa yang dialami rekan-rekan saya di Gaza. Mereka bekerja sementara rekan-rekan mereka dan orang-orang yang mereka cintai diserang. Banyak yang terbunuh saat merawat pasien mereka," kata Mofokeng dalam pernyataannya, Kamis. Sejak 7 Oktober, sedikitnya 364 serangan terhadap layanan kesehatan telah tercatat di wilayah pendudukan Palestina, yang mengakibatkan lebih dari 550 kematian dan hampir 730 korban luka-luka, menurut PBB.

Selain itu, lebih dari 50 fasilitas kesehatan dan 190 ambulans ikut terdampak pertempuran Israel dan kelompok pejuang Palestina, Hamas. Berdasarkan aturan perang, fasilitas sipil seperti rumah sakit dilarang diserang.

Antara

VOInews.id- Parlemen Rusia pada Kamis mengesahkan resolusi yang menjadwalkan pemilihan presiden pada 17 Maret 2024. Sebanyak 162 dari 178 anggota Dewan Federasi, majelis tertinggi parlemen Rusia, menyetujui resolusi itu.

Vladimir Putin, yang memimpin Rusia sejak 1999 sebagai presiden dan perdana menteri, belum mengumumkan rencana untuk mencalonkan diri lagi, tetapi diperkirakan dia akan melakukannya. Berdasarkan reformasi konstitusi yang disahkan pada 2020, Putin (71) berhak untuk menjabat lagi dua kali masa jabatan enam tahun.

Artinya, dia masih bisa menjabat hingga 2036. Meski dijatuhkan berbagai sanksi oleh Barat atas perang di Ukraina, yang sebentar lagi memasuki tahun kedua, kemungkinan besar Putin akan memenangi pemilihan presiden jika mencalonkan diri lagi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov belum lama ini menyerukan untuk "bersabar" menantikan pencalonan Putin.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Rusia tetap siap untuk menggelar pembicaraan dengan Ukraina, demikian dilaporkan media Rusia pada Selasa (5/12), mengutip juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. "Presiden (Putin) telah berulang kali menyatakan bahwa hal terpenting bagi kami adalah mencapai tujuan kami (sehubungan dengan krisis Ukraina)," papar RTVI mengutip ucapan Peskov. "Kami lebih memilih untuk melakukan hal ini terutama melalui cara-cara politik dan diplomatik," tuturnya, seraya mengonfirmasi bahwa Moskow tetap siap untuk melakukan pembicaraan dengan Kiev.

Pada saat yang sama, Peskov mengatakan bahwa Ukraina sebelumnya telah mendisrupsi dialog antara kedua negara, dan bahwa Ukraina "mengakui" Inggris telah memerintahkan negara itu untuk melakukannya. Ketika ditanya apakah negosiasi semacam itu dapat dilanjutkan di negara Barat seperti Hongaria, Peskov mengatakan bahwa hal ini lebih merupakan kemungkinan teoretis.