Akbar
December
VOInews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sampai dengan tahun 2023, Kementerian PUPR telah menyelesaikan 99 Proyek Strategis Nasional (PSN)."Dari 170 PSN yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR, sampai dengan tahun 2023 telah dapat diselesaikan 99 PSN," ujar Basuki, di Jakarta, Selasa. Adapun proyek-proyek PSN yang telah diselesaikan, seperti 42 proyek bendungan dan 2.143 km tambahan jalan tol.
"Sebanyak 40 PSN lainnya diselesaikan pada tahun 2024 dan sisanya setelah tahun 2024," kata Basuki. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, Kementerian PUPR mengemban amanah untuk melaksanakan pembangunan PSN yang tersebar di seluruh Indonesia. PSN dirancang dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menciptakan dampak positif beruntun (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kementerian PUPR terus mempercepat penyelesaian proyek-proyek berkategori PSN agar dapat rampung pada tahun 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kerja keras dan kecepatan Kementerian PUPR atas pembangunan berbagai infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama Presiden Jokowi selama sembilan tahun pemerintahannya hingga saat ini. Pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dalam rangka mendesain pertumbuhan ekonomi di Indonesia Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 2014 membuat daya saing Indonesia meningkat. Dalam IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, peringkat Indonesia meningkat dari 54 pada tahun 2014 menjadi peringkat 51 pada saat ini.
Antara
December
Lokakarya dan pelatihan pemuda dan kaum professional menghadapi perubahan iklim dan bencana
December
VOInews.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mendorong bauran pembiayaan hijau untuk membangun proyek-proyek yang berorientasi ramah lingkungan. Contoh pembiayaan yang dimaksud seperti sukuk hujau, dan obligasi SDG. “Pemerintah juga mendorong instrumen alternatif seperti blended finance untuk memperkuat skema pembiayaan dari lembaga donor internasional seperti kemitraan dengan Asian Development Bank (ADB), kemudian ada beberapa mekanisme transisi energi,” kata Airlangga yang hadir secara virtual dalam acara Indonesia SDGs Award (ISDA) 2023 di Jakarta.
Airlangga menjelaskan, saat ini pihaknya tetap mendorong implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT), terutama terkait komitmen peningkatan penggunaan energi terbarukan menjadi 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050. Di sektor listrik, EBT per semester I 2023 sudah mencapai 15 persen. Pemerintah juga terus membangun PLT EBT seperti PLTS Terapung, PLTS atap, dan co-firing biomassa PLTU eksisting di mana saat ini pemanfaatan biomassa sudah mencapai 306 ribu ton. Menko Airlangga yakin implementasi PLT EBT tersebut akan mempercepat pencapaian target bauran EBT di 2025 dan membantu pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dan 43,20 persen dengan bantuan internasional.
Selain itu di sektor nonlistrik, pengembangan biofuel di Indonesia akan terus dikembangkan, baik dari biodiesel (bioetanol, HVO dan bioavtur), minyak kelapa sawit (CPO) maupun non-CPO, serta perusahaan industri skala besar dan masyarakat. Ia memberikan contoh, program wajib B35 di Indonesia telah memberikan manfaat seperti pengurangan 34,9 juta ton CO2 dan menyerap 1,6 juta orang pekerja di pertanian, dan 12 ribu orang pekerja di luar pertanian. Kebijakan berkelanjutan lain diantaranya yakni melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) dan pengembangan 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ramah lingkungan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Lebih lanjut, Airlangga juga mengatakan bahwa dunia usaha turut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program tersebut dapat dioptimalkan melalui sinergi dengan program-program pemerintah, antara lain dalam mendukung pencapaian target Pemerintah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024. Perencanaan dan penyaluran TJSL juga dapat memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang sudah dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan demikian, program TJSL dapat lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah berharap berbagai stakeholders untuk ikut berinovasi mendukung kebijakan hilirisasi serta transisi ekonomi hijau,” kata Airlangga.
Antara
December
VOInews.id- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. “Semua pembangunan bendungan plus irigasinya itu memang dalam rangka strategi besar kita ke ketahanan pangan, ke kedaulatan pangan,” kata Jokowi setelah meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay di Nagekeo, NTT, Selasa.Bendungan Mbay, kata Jokowi, telah dibangun sejak akhir 2021 dan ditargetkan akan selesai pada akhir 2024. Bendungan tersebut ditargetkan dapat menampung hingga 51 juta meter kubik air. “Bendungan bisa menampung 51 juta meter kubik air, dan nantinya akan mengairi kira-kira 4.200 hektare, plus pengembangannya 1.900 hektare,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi berharap setelah rampung dibangun, Bendungan Mbay dapat mendorong produksi beras di Kabupaten Nagekeo. Jokowi menargetkan produksi beras di Kabupaten Nagekeo dapat meningkat hingga 2,5 kali lipat setelah Bendungan Mbay beroperasi. “Yang kita harapkan nanti dengan selesainya Bendungan Mbay ini, produksi beras di Kabupaten Nagekeo bisa meningkat sampai 250 persen, hingga peningkatannya bisa 2,5 kali lipat,” kata dia.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur NTT Ayodhia Kalake, dan Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, yang dikutip pemberitaan Antara sebelumnya, lahan tanaman padi di kabupaten tersebut pada April, Mei, Juni atau kuartal II 2023 memiliki rata-rata produksi mencapai 5,3 ton per hektare dengan luas panen 6.869 hektare. Dengan data tersebut, terdapat hasil produksi 36.405,7 ton gabah kering panen atau stok beras sebanyak 23.663 ton.
Antara