VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan perekonomian Indonesia pada 2024 dan 2025 akan menunjukkan ketahanan dan kebangkitan, digambarkan dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. "Pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen pada 2024 dan meningkat ke 4,8 persen sampai 5,6 persen pada 2025. Salah satu pertumbuhan yang tinggi di dunia," kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, proyeksi pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi, yang akan didukung dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemilihan umum (pemilu), serta infrastruktur di ibu kota negara (IKN) baru, selain ekspor dari hilirisasi. Kendati demikian, Perry mengingatkan bahwa Indonesia harus waspada melihat ke depan lantaran dunia belum akan ramah pada 2024, meski harus tetap optimistis dalam melangkah ke depan dan penuh keyakinan. Satu semangat dan sinergi seluruh pihak akan melindungi negara, bangsa, dan rakyat dari gejolak global di bidang ekonomi, politik, maupun bidang lainnya.

Selain pertumbuhan ekonomi tetap akan kuat, inflasi diperkirakan dirinya akan tetap terkendali dalam sasaran 1,5 persen hingga 2,5 persen pada 2024 dan 2025, berkat konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan terus kuatnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Nilai tukar rupiah pada 2024 juga akan lebih stabil dengan komitmen tinggi BI dan fundamental yang baik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi rendah, serta imbal hasil investasi menarik. Stabilitas eksternal pun akan tetap terjaga, tercermin dari neraca pembayaran yang sehat, peningkatan cadangan devisa, pertumbuhan kredit ke level 10 persen sampai 12 persen pada 2024 dan meningkat kembali ke 11 persen hingga 13 persen pada 2025.

Tak hanya itu, Perry menuturkan, stabilitas sistem keuangan juga akan terjaga, yang terlihat dari hasil stress test berupa ketahanan perbankan dari dampak global. "Ekonomi dan keuangan digital pun akan meningkat pesat. Transaksi e-commerce, perbankan digital, dan uang elektronik akan tumbuh tinggi," katanya menambahkan.

Antara

VOInews.id- Raja Yordania Abdullah II pada Selasa (28/11) menegaskan kembali bahwa negaranya menolak upaya apa pun untuk memisahkan Tepi Barat dari Jalur Gaza. Dalam sebuah pesan kepada pemimpin Komite Pelaksanaan Hak-Hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina (CEIRPP), Raja Abdullah II memastikan bahwa baik Tepi Barat maupun Jalur Gaza "adalah negara Palestina." “Nilai-nilai semua agama ilahiah dan nilai-nilai kemanusiaan kita menolak pembunuhan warga sipil,” tambahnya, menurut Pengadilan Kerajaan Yordania.

Dia menyatakan: "Serangan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza melanggar hukum humaniter internasional dan akan memicu kekerasan dan kehancuran lebih lanjut di wilayah itu dan dunia." Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina "muncul di bawah situasi luar biasa yang menyeru seluruh dunia untuk bertindak menghentikan perang dan memaksa Israel untuk mencabut blokade di Jalur Gaza," lanjut Raja.

Raja juga menegaskan kembali penolakan Yordania mengenai "pendudukan kembali sebagian wilayah Gaza atau membangun zona penyangga di dalamnya, serta memisahkan Tepi Barat dari Gaza." Rakyat Palestina dan pendukung mereka di seluruh dunia akan merayakan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina pada Rabu. Hari ini menandai resolusi Majelis Umum PBB pada 1947 yang meminta pemisahan Palestina menjadi negara bagian Arab dan Yahudi. Israel meluncurkan serangan militer besar-besaran di Jalur Gaza setelah serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Sejak itu sebanyak 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk 6.150 anak-anak dan 4.000 wanita menurut otoritas kesehatan di wilayah kantung tersebut. Jumlah korban resmi di Israel mencapai 1.200 orang.

Antara

VOInews.id- Perundingan kesepakatan baru tentang jeda kemanusiaan jangka panjang dalam pertempuran di Jalur Gaza berlangsung di Qatar, menurut Perusahaan Penyiaran Publik Israel (KAN) pada Selasa (28/11). KAN menyebutkan bahwa jeda tersebut akan mencakup pelepasan seluruh sandera Israel di Jalur Gaza, termasuk tentara, dan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, termasuk beberapa orang yang telah "divonis" karena membunuh warga Israel.

Laporan media tersebut mengungkapkan bahwa kelompok Hamas Palestina menyampaikan persetujuannya terhadap garis besar perjanjian baru tersebut, tetapi menambahkan pula pihak Hamas meminta "gencatan senjata total," yang masih ditolak oleh Israel. Media Israel melaporkan bahwa perundingan tersebut dilakukan oleh kepala agen mata-mata Mossad Israel David Barnea, kepala Badan Intelijen Pusat AS William Burns, Direktur Badan Intelijen Umum (GIS) Mesir Abbas Kamel dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani.

VOInews.id- Indonesia menegaskan kembali pentingnya negara-negara di dunia mendesak gencatan senjata permanen untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi warga di Jalur Gaza. Berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, Selasa (28/11), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang telah disepakati antara Israel dan kelompok Hamas Palestina, tidak cukup. “Yang diperlukan adalah sebuah gencatan senjata yang permanen agar nyawa dapat diselamatkan dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat diberikan,” kata Menlu Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara virtual dari New York.

Dia kemudian mengajak semua negara untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, serta memastikan agar bantuan tersebut bisa disalurkan tanpa hambatan. “Negara dunia harus membantu UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya agar dapat membantu 1,7 juta pengungsi di Gaza. Dari sisi Indonesia, saya sampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan bantuan, termasuk kesiapan mengirimkan kapal rumah sakit,” tutur dia.

Antara