VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal di Istana Bogor, Selasa petang, dengan mengundang para menteri dan pejabat setingkat menteri. "Ya (dengan) beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan di Jakarta, Selasa. Ari tidak merinci topik yang dibahas dalam rapat itu, namun dia mengatakan pembahasan terkait isu-isu dalam pemerintahan yang harus segera diselesaikan.

"Agendanya terkait dengan isu-isu dalam pemerintahan yang harus segera diselesaikan," jelasnya. Salah satu menteri yang hadir rapat bersama Presiden Jokowi adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Edwin A. Sumantha yang menyatakan Prabowo dijadwalkan mengikuti rapat internal bersama Presiden Joko Widodo di Bogor, Selasa sore.

Prabowo bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua memilih tetap bekerja pada hari pertama masa kampanye Pemilu 2024, Selasa.

Antara

VOInews.id- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan bahwa dialog yang berhasil mengarah ke disepakatinya jeda kemanusiaan oleh Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza, harus dilanjutkan untuk menuju gencatan senjata penuh. “Dialog yang mengarah pada perjanjian tersebut harus dilanjutkan, sehingga menghasilkan gencatan senjata kemanusiaan penuh, demi kepentingan rakyat Gaza, Israel, dan wilayah yang lebih luas,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric,

Senin. Guterres menjelaskan bahwa jeda yang disepakati oleh Israel dan Hamas memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk ke bagian utara daerah kantong tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa bantuan tersebut tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan bagi 1,7 juta pengungsi. Guterres pun memperingatkan bahwa bencana kemanusiaan di Gaza semakin memburuk dari hari ke hari. Lebih lanjut, Guterres menegaskan kembali seruannya agar sandera yang tersisa segera dibebaskan tanpa syarat.

“Dia mendesak semua negara untuk menggunakan pengaruh mereka untuk mengakhiri konflik tragis ini," kata Dujarric, mengutip Guterres. Sekjen PBB juga meminta semua negara mendukung langkah-langkah yang menuju satu-satunya masa depan yang berkelanjutan bagi kawasan Timur Tengah, yakni solusi dua negara, dengan Israel dan Palestina hidup berdampingan secara aman dan damai. Guterres turut memuji Pemerintah Qatar, Mesir, dan AS yang memfasilitasi pengaturan jeda kemanusiaan ini, kata Dujarric. Sependapat dengan Guterres, Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk menyatakan saat ini adalah saat yang tepat untuk memanfaatkan jeda kemanusiaan di Gaza guna mengakhiri kekerasan secara permanen.

Jeda kemanusiaan disebutnya penting bagi warga sipil di Gaza, yang bisa kembali berkumpul dengan orang-orang terkasihnya, setelah mengalami situasi yang bagaikan "api neraka" selama tujuh minggu terakhir. “Saatnya menggunakan jeda ini untuk membuka jalan bagi diakhirinya kekerasan secara permanen, jalan keluar dari kesengsaraan, menuju perdamaian yang berkelanjutan dan abadi,” kata Turk melalui platform X. Jeda kemanusiaan selama empat hari yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS mulai berlaku pada Jumat (24/11). Selama itu, Israel menghentikan sementara serangannya di Gaza.

Di tengah seruan banyak pihak untuk melanjutkan jeda atau menjadikannya permanen, Israel bersumpah akan melanjutkan serangannya setelah jeda tersebut berakhir. Mereka hanya membuka kemungkinan untuk memperpanjang jeda jika pertukaran sandera terus berlanjut. Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di Jalur Gaza, menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Pertempuran itu telah menewaskan sedikitnya 14.854 warga Palestina, termasuk 6.150 anak-anak dan lebih dari 4.000 perempuan, sementara Israel mencatat 1.200 korban jiwa.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan menyetujui perpanjangan masa jeda kemanusiaan di Gaza, jika lebih banyak sandera Israel dibebaskan. Dalam video pernyataan yang dirilis oleh kantornya pada Minggu (26/11), Netanyahu mengatakan telah berbicara melalui telepon dengan Presiden AS Joe Biden dan memberitahu Biden bahwa dia akan menyetujui perpanjangan jeda kemanusiaan dengan imbalan pembebasan 10 sandera untuk setiap hari tambahan jeda tersebut.

Namun, dia kembali menegaskan bahwa setelah jeda, Israel akan melanjutkan operasi militernya di Gaza dengan tujuan akhir "melenyapkan kelompok Hamas" Palestina dan memulangkan semua sandera yang tersisa. Selama pembicaraan telepon tersebut, Netanyahu dan Biden berjanji untuk terus mengupayakan pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan menegaskan bahwa "pekerjaan mereka belum selesai". Biden menyambut baik pembebasan sandera oleh Hamas selama tiga hari terakhir, termasuk pembebasan gadis Amerika berusia 4 tahun, Avigail Idan, menurut keterangan dari Gedung Putih.

Biden dan Netanyahu juga membahas jeda kemanusiaan dalam pertempuran antara Israel dan Hamas dan lonjakan “bantuan kemanusiaan tambahan yang sangat dibutuhkan” ke Gaza. Netanyahu disebut berterima kasih kepada Biden atas “usahanya yang tak kenal lelah” untuk membantu menengahi dan melaksanakan sepenuhnya perjanjian penyanderaan tersebut. “Kedua pemimpin sepakat untuk tetap berkomunikasi erat selama beberapa hari mendatang,” kata Gedung Putih.

Jeda kemanusiaan selama empat hari yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS mulai berlaku pada Jumat (24/11). Selama itu, Israel menghentikan sementara serangannya di Gaza. Dalam dua hari pertama jeda, Hamas dan Israel menukar 41 warga Israel dan warga asing dengan 78 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Berdasarkan perjanjian tersebut, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama empat hari.

Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Pertempuran itu telah menewaskan sedikitnya 14.854 warga Palestina, termasuk 6.150 anak-anak dan lebih dari 4.000 perempuan, sementara Israel mencatat 1.200 korban jiwa.

Antara

VOinews.id- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah saat ini tidak ikut memberlakukan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel "Kita tidak ada melarang produk manapun selama sesuai ketentuan yang ada," tegas Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin. Terkait dengan aksi boikot produk terafiliasi Israel yang dilakukan masyarakat, menurutnya itu bukan menjadi suatu persoalan karena merupakan hak masing-masing dari mereka.

Menurut Zulhas, pemerintah hanya berfokus untuk memberikan aturan. Oleh karena itu, pemerintah tidak melarang produk mana pun untuk dijual di Indonesia selama menaati aturan yang berlaku. "Ada pendapat masyarakat silakan saja. Pemerintah tidak ada melarang-larang, nggak ada, kalau mengatur iya," ucap Zulhas.

Diketahui, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan bahwa penyusunan daftar boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel harus dilakukan secara selektif agar informasi yang beredar di masyarakat tidak setengah-tengah. Karim menyampaikan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pelarangan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel sejalan dengan sikap pemerintah yang membela kemerdekaan Palestina. Namun demikian, perlu kajian yang lebih dalam untuk memilih produk mana yang terafiliasi langsung dan tidak.

"Boikot itu sifatnya harus secara selektif, syarat ini agar tidak membuat yang beredar di media sosial itu menjadi liar. Nah ini yang perlu kita ini kan lebih dalam, produk mana yang terafiliasi langsung dan tidak langsung," ujar Karim. Menurut Karim, produk-produk yang beredar di masyarakat tidak berhubungan langsung dengan agresi Israel. Hubungan Indonesia dan Israel pun hanya sebatas hubungan dagang business to business (B to B) dan tidak memiliki hubungan diplomatik (G to G). Lebih lanjut, daftar produk yang beredar di media sosial merupakan produk-produk dalam negeri, di mana tenaga kerjanya berasal dari Indonesia. Oleh karenanya, Kemendag akan lebih mendalami produk mana yang benar-benar terafiliasi dengan Israel.

Antara