VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara resmi membuka pertemuan Komisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ). Dalam sambutannya, Menlu Retno menyampaikan tingginya resiko penggunaan senjata nuklir saat ini dibandingkan sebelumnya.

Menurutnya, masyarakat dunia kerap mendengar ancaman penggunaan senjata nuklir belakangan ini dan senjata nuklir telah menjadi doktrin militer di beberapa negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara. 

“Tidak ada senjata yang lebih kuat dan merusak dibandingkan senjata nuklir. Dan dengan senjata nuklir, kita menjadi lebih dekat dengan kerusakan global,” kata Menlu Retno dalam pembukaan pertemuan Komisi SEANWFZ, di Jakarta, Selasa (11/7).

Oleh karena itu Menlu Retno menekankan prioritas ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Menurutnya, kedua hal itu merupakan landasan untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. 

“Oleh karena itu kita harus menjaga agar Asia Tenggara menjadi kawasan bebas senjata nuklir,” tegasnya.

Retno menjelaskan, SEANWFZ telah berkontribusi pada upaya menciptakan zona bebas nuklir, perlucutan senjata dan rezim non-proliferasi. Namun menurutnya, dalam 25 tahun setelah penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ, tidak ada satu pun negara-negara nuklir yang menandatanganinya. 

“Untuk Indonesia, pilihannya hanyalah untuk maju,” katanya.

Retno menjelaskan, bahwa ancaman terkait nuklir sudah dekat. Menurutnya, negara-negara di dunia tidak dapat menunggu lebih lama dan menutup mata terhadap gambaran besar dunia dengan ancaman senjata nuklir. Dirinya pun mengajak seluruh negara untuk bersatu menghadapi negara-negara senjata nuklir. 

“Hanya dengan begitu kita dapat mencapai kawasan yang bebas senjata nuklir,” tutupnya.

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menegaskan pentingnya stabilitas di kawasan Asia Tenggara agar ASEAN dapat terus memainkan perannya dalam percaturan global, baik ekonomi maupun perdamaian dunia. Hal itu juga, menurut Retno, menjadi salah satu alasan pentingnya penyelenggaraan ASEAN Ministerial Meetings/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) ke-56 tahun 2023, selain sebagai bagian dari Keketuaan Indonesia di ASEAN.

“Apa yang ingin Indonesia lihat adalah ASEAN memainkan peran sentral sebagai kontributor untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan,” katanya saat mengunjungi pusat media (media center) kegiatan AMM/PMC di Jakarta, Senin (10/7).

Retno Marsudi menyebut dalam 5 dekade terakhir, ASEAN telah menjelma menjadi kawasan yang stabil dan damai. Hal ini menurutnya menjadi kunci bagi ASEAN untuk bisa mencapai kesejahteraan.

“Lihatlah pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, di ASEAN. Pertumbuhan ekonomi ASEAN hampir setiap waktu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ini, kesejahteraan ini, hanya bisa dicapai jika ada perdamaian dan stabilitas, dan ASEAN telah berhasil sejauh ini,” katanya

Sementara itu dalam pertemuan Pejabat Senior ASEAN (SOM) dibahas program prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN. Pertemuan yang dipimpin oleh Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R. Suryodpuro dan dihadiri oleh para pejabat senior dari kesepuluh negara ASEAN dan Timor Leste ini juga membahas penguatan kerja sama dengan mitra eksternal ASEAN serta persiapan rangkaian Pertemuan Menlu ASEAN ke-56.

“Pertemuan Pejabat Senior ASEAN telah diselenggarakan hari ini di Hotel Shangri-la, Jakarta, mendahului rangkaian AMM/PMC,” kata Sidharto, Senin (10/7).

Selain itu, pertemuan pejabat senior juga telah membahas sejumlah prioritas Keketuaan Indonesia diantaranya penguatan kapasitas dan institusi ASEAN serta implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP). 

Pertemuan Pejabat Senior ASEAN kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Komite Eksekutif Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone – SEANWFZ) yang menegaskan pentingnya kerja sama regional dalam menjaga kawasan bebas senjata nuklir serta memperkuat keamanan regional.

VOInews, Jakarta: Sebanyak 13 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akhirnya tiba dengan selamat di tanah air pada Jumat (07/07) sore. Keberhasilan pemulangan mereka merupakan hasil kerja sama antara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok dan Yangon, Kementerian Luar Negeri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta RPTC Kementerian Sosial.

Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta disebutkan, para WNI tersebut sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan di Myawaddy, Myanmar, yang ternyata terlibat dalam praktik penipuan online. Lokasi tersebut terletak di wilayah konflik yang sulit dijangkau oleh aparat hukum Pemerintah Myanmar. 

“Pada tanggal 7 Juni 2023, ke-13 WNI berhasil melarikan diri dari perusahaan tersebut dan menyeberang ke Maesot, Thailand,” tulis Kemlu.

KBRI Bangkok dengan sigap memberikan perlindungan dan mendampingi mereka selama proses pemeriksaan oleh otoritas Thailand. Selama waktu itu, KBRI tetap memastikan keamanan dan kebutuhan para WNI terpenuhi dengan baik.

“Setelah ditetapkan sebagai korban TPPO oleh Tim Multi Disiplin di Maesot, proses pemulangan para WNI dapat segera dilakukan dengan bantuan dari KBRI Bangkok,” tulis Kemlu.

Melalui koordinasi yang intensif dengan otoritas Thailand, para WNI akhirnya dilepaskan dan disambut oleh Deputy Permanent Secretary Kementerian Sosial Thailand serta perwakilan dari KBRI Bangkok. Para WNI ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Pemulangan mereka menunjukkan komitmen yang kuat dari negara dalam melindungi WNI di tengah situasi keamanan yang kompleks dan berisiko di Myanmar,” tulis Kemlu.

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan langkah-langkah pencegahan, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap para rekruter dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai modus penipuan sebagai online scammer.

Pemulangan 13 WNI terduga korban TPPO ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Kementerian Luar Negeri RI pun menekankan komitmen pemerintah untuk terus mengawal dan memastikan keamanan serta kepentingan para WNI di manapun mereka berada.

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melaporkan langkah maju yang dicapai terkait bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar yang berada di tengah konflik. Menurutnya, AHA Center sebagai penyalur bantuan telah mendapatkan akses untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ASEAN kepada masyarakat Myanmar yang membutuhkan. AHA Center juga telah berhasil menyelesaikan Joint Needs Assessment dan telah menyalurkan bantuan tahap awal pada Mei 2023.

“Saat ini AHA Center sedang mempersiapkan penyaluran bantuan kepada 400 rumah tangga atau sekitar 1.450 orang IDPs (Internally Displaced Persons). Wilayah Sagaing dan Magway akan menjadi salah satu prioritas selanjutnya,” kata Menlu dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Jumat (7/7).

Lebih lanjut, Menlu Retno juga menyampaikan, ASEAN melalui AHA Center juga telah bertindak cepat membantu korban badai siklon Mokha. Bantuan itu bernilai sekitar USD1,6 juta.

“Secara bilateral, Indonesia telah menyampaikan bantuannya pada 26 Juni 2023 sebanyak 45 ton dengan nilai lebih dari USD0,5 juta berupa makanan siap saji, terpal, tenda, peralatan pertukangan, generator, selimut, serta air minum yang diperlukan para korban siklon Mokha, khususnya di wilayah Rakhine State, Myanmar,” tambahnya.

Dalam berbagai komunikasi, Indonesia juga mendengar adanya informasi tentang kebutuhan vaksin terutama untuk anak-anak. Menurut Retno, Indonesia tengah meminta data mengenai kebutuhan vaksin dan siap untuk berkontribusi.

“Semua pihak harus berkomitmen untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dengan prinsip no one left behind dan tidak mempolitisir bantuan kemanusiaan. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas semua pihak,” katanya.