VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Wakil Ketua Komisi IX (sembilan ) Dewan Perwakilan Rakyat  RI, Sri Rahayu mengaakan, perlindungan terhadap garda depan penanganan covid-19 yakni para tenaga medis harus terus diperhatikan.Menurutnya saat ini paramedis membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk mendapatkan perlindungan, terutama Alat Pelindung Diri (APD) yang harus terus dilengkapi.

Sri Rahayu  kepada Radio Republik Indonesia Kamis (26/03/2020) mengatakan,  mereka ada di tengah-tengah pasien positif, dan apalagi tenaga medis secara langsung menangani mereka.Untuk itu Sri Rahayu  juga mengimbau untuk seluruh masyarakat agar memberikan support dan doa kepada tenaga medis dan dokter yang menjadi garda terdepan. Ia juga sudah melaporkan hal ini kepada pihak terkait yaitu Kementerian Kesehatan   agar tenaga medis ini selalu mendapatkan alat pelindung diri- APD.(rri.)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo  akan mengeluarkan kebijakan penerbitan surat utang skema baru bertajuk recovery bond untuk membantu arus kas perusahaan di tengah penyebaran pandemi virus corona atau Covid-19. Tujuannya, agar perusahaan tetap memiliki dana untuk menggaji karyawan, sehingga tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Rencana ini disampaikan 

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso Kamis,26 Maret. Ia mengatakan kebijakan ini muncul karena tekanan ekonomi di tengah pandemi corona sangat berisiko memunculkan PHK. Dikatakan,dunia usaha sekarang butuh cash flow, likuiditas, maka pemerintah menjajaki untuk mengeluarkan surat utang baru, kira-kira namanya recovery bond. Susiwijono Moegiarso menjelaskan surat utang ini akan berdenominasi rupiah dan diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian, surat utang akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI) dan swasta maupun eksportir berskala besar yang memiliki arus kas cukup tinggi. (Cnn.)

Presiden Joko Widodo mengumumkan sembilan langkah yang akan diambil pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah perlambatan ekonomi. Presiden  juga menyampaikan kebijakan pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3) mengatakan, pemerintah terus bekerja keras mengantisipasi hal ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja-PHK dan mempertahankan produktivitas ekonomi serta produktivitas masyarakat di seluruh Indonesia.

Sembilan kebijakan itu diantaranya adalah, Presiden memerintahkan semua menteri, gubernur, bupati, dan wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran perjalanan dinas pertemuan yang tidak perlu dan belanja-belanja lain yang tidak dirasakan masyarakat harus dipangkas.

Kementerian dan lembaga di pusat serta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus melakukan "refocussing" kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Kementerian, lembaga, pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar selain menangani isu kesehatan masyarakat juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok utamanya untuk lapisan bawah.

Presiden juga memerintahkan program padat karya tunai diperbanyak dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak aman.

Pemerintah memberikan tambahan dana bagi penerima kartu sembako pemerintah sebesar 50 ribu rupiah per keluarga sehingga setiap keluarga menerima total 200 ribu rupiah selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar 4,56 triliun rupiah.

Pemerintah akan mempercepat implementasi Kartu Pra Kerja sekaligus untuk mengantispasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro dan kecil yang kehilangan omzet agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga akan membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang selama ini dibayar sendiri oleh para pekerja.

Bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah-UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan relaksasi kredit UMKM dengan nilai kredit di bawah 10 miliar rupiah dengan tujuan usaha, baik kredit dari bank atau industri keuangan non bank.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan ingin ada relaksasi atau pelonggaran batas defisit Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang saat ini ditetapkan sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

VOI NEWS  Otoritas Amaerika Serikat-AS pada Rabu mengeluarkan peringatan tsunami setelah gempa bermagnitudo 7,8 melanda lepas pantai kepulauan Kuril Rusia dekat Jepang, namun petugas meteorologi di Jepang tidak mengeluarkan peringatan apa pun, meski pihaknya mengatakan mungkin terjadi perubahan gelombang pasang ringan.

Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA) menyebutkan peringatan tsunami dikeluarkan untuk negara bagian Hawaii, sementara badan lainnya yakni Pusat Peringatan Tsunami Pasifik, mengatakan gempa berpotensi menyebabkan tsunami.Asosiasi Meteorologi Jepang memperingatkan perubahan gelombang pasang ringan, namun mengatakan tidak ada peringatan atau bahkan imbauan waspada yang dikeluarkan.Menurut Badan Geologi AS (USGS), Gempa tersebut, 218 kilometer selatan-tenggara Kota Savero, memiliki kedalaman 56,7 kilometer. Antara