VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Arrmanatha Nasir mengungkapkan, kondisi perekonomian Indonesia yang stabil, serta iklim usaha yang kondusif perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh pengusaha-pengusaha Prancis Dalam forum bisnis bertema “Doing Business in Indonesia"  yang berlangsung pada Senin 7 Oktober 2019 di Hotel Renaissance Trocadero, Paris, Duta Besar mengatakan dalam tiga tahun terakhir, perdagangan Prancis-Indonesia terus meningkat, hingga mencapai 2,8 miliar Dolar Amerika Serikat Sedangkan Investasi Prancis ke Indonesia mencapai sekitar 1 miliar Dolar Amerika Serikat di 1874 proyek  Potensi di berbagai sektor masih terus terbuka, oleh karenanya ini adalah saat tepat bagi pengusaha Prancis untuk datang berbisnis di Indonesia 

Seperti dikutip laman kemlu.go.id  sejumlah pengusaha Indonesia dari Kamar Dagang Indonesia ( KADIN) secara khusus hadir untuk telah melakukan pendekatan intensif ke pasar Prancis Sektor usaha yang saat ini menjadi fokus adalah produk makanan dan minuman, produk pertanian, fashion, serta ekspor-impor Dalam sesi one-on-one ( tatap muka/ empat mata)  setiap pengusaha memanfaatkan waktu untuk menindaklanjuti peluang bisnis dengan pengusaha Prancis yang hadir

Forum “Doing Business in Indonesia" ini mendapatkan sambutan hangat dari sekitar 40 pengusaha kedua negara yang hadir, termasuk sejumlah perusahaan multi-nasional Prancis seperti Michelin dan Air Liquide Irwan Habsjah, Ketua KADIN Komite Belgia, Belanda, dan Luksemburg, dalam presentasinya mengatakan Prancis merupakan mitra dagang yang penting, karena perdagangan dan investasinya berpotensi cukup besar

Sementara itu, perkembangan ekonomi makro, investasi, dan sejumlah reformasi kebijakan domestik Indonesia turut mendukung upaya penciptaan iklim usaha yang lebih sehat. Selain itu, dibentuk pula kantong-kantong pusat pertumbuhan, digitalisasi perijinan investasi, serta penambahan sektor investasi yang terbuka bagi pengusaha asing Sementara terkait pariwisata, Indonesia memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong promosi daerah-daerah tujuan wisata.

Forum bisnis tersebut  juga menyertakan pengusaha Prancis yang memberikan testimoni mengenai berbisnis dengan Indonesia  salah satunya adalah Antoine Nétien, pemilik Coutume Café di Paris Antoine Nétien mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen kopi tertua di dunia dan memiliki  kopi spesial yang berkualitas tinggi  Antoine Nétien memberikan sejumlah masukan, terutama sisi teknik pemrosesan, agar kopi Indonesia dapat bersaing di pasar kopi Prancis Bagi kalangan kopi Prancis, Antoine Nétien adalah salah satu guru dari revolusi kopi Prancis Coutume Café tidak hanya kafe kopi, namun juga torreffaction, atau coffee roasters, dan merupakan penyedia roasted beans untuk lebih dari 60 kafe, restoran, dan hotel di Paris

Pengusaha Prancis lain yang juga hadir  adalah David Trinh dari Paris Store, pemilik jaringan 21 supermarket di seluruh Prancis dengan penghasilan sebesar 220 juta Euro setiap tahunnya. Melihat produk-produk Indonesia yang memiliki kualitas baik, Paris Store menyatakan kesiapannya untuk membantu distribusi produk Indonesia di pasar Prancis Selama ini,  Paris Store mengimpor 6000 macam produk dari wilayah Asia untuk dipasarkan di Prancis Demikian Indonesiaku hari ini.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresmikan 16 kegiatan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan secara simbolik Kamis (10/10). Peresmian dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari lokasi penyimpanan dingin (Cold Storage) 1.000 ton di Kawasan Perikanan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang terhubung dengan video conference ke beberapa lokasi peresmian lainnya.

Selain Cold Storage 1.000 ton, pembangunan prioritas lainnya yang diresmikan adalah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Biak, SKPT Mimika, Pasar Ikan Modern (PIM) Bandung, Pabrik Pakan Pangandaran, Embung Pangandaran, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Bone, Poltek KP Kupang, Poltek KP Jembrana, Poltek KP Pangandaran, Akademi Komunitas Wakatobi, dan Kantor Karantina Wilayah Kerja Sebatik.

Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai politeknik kelautan dan perikanan yang dibangun di berbagai daerah turut membantu mewujudkan Industri 4.0 sebagaimana telah dicanangkan pemerintah. Ia menyatakan politeknik yang ada harus sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo untuk membangun sumber daya manusia yang handal dan bisa berkompetisi.

Menurut Susi, semua sumber daya alam yang tersedia secara melimpah di Nusantara bila tidak dikelola oleh sumber daya manusia dengan benar, maka nilai jual produksinya juga tidak akan maksimal. Ia berharap agar ke depannya paling tidak bisa terbangun hingga paling tidak sebanyak 5 politeknik per tahun. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong lembaga pendidikan di bidang kelautan dan perikanan melahirkan wirausaha perikanan yang mampu  membantu mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Produksi perikanan Indonesia pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan produksi tahun 2017 yaitu 24,15 juta ton per tahun menjadi 24,49 juta ton per tahun atau mengalami kenaikan sebesar 1,41 persen. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan perikanan KKP pada tahun 2015-2018 yang berdampak pada peningkatan stok ikan di perairan.

Dapat dipastikan bahwa setiap konflik wilayah atau perang saudara yang berlarut-larut selalu melibatkan negara besar. Perang saudara di Suriah dan situasi di Afghanistan merupakan dua contoh signifikan. Rusia, Amerika Serikat dan Iran, termasuk juga Turki terlibat dalam perang di Suriah dimana perseteruan awalnya adalah antara pemerintah dan oposisi. Di Afghanistan, keterlibatan Amerika Serikat dan Rusia sudah terjadi sejak lama. Satu konflik lain yang sudah berlangsung selama lebih lima dekade  adalah sengketa wilayah Kashmir. Konflik ini melibatkan tidak hanya Pakistan dan India, tetapi juga Tiongkok. Ketiga negara ini mempersengketakan sebagian wilayah Kashmir yang diklaim sebagai teritorinya.

Perkembangan terakhir menunjukkan adanya dukungan Tiongkok kepada Pakistan atas konfliknya dengan India. Dukungan Beijing itu menarik untuk diamati, karena dinyatakan justru beberapa hari sebelum bertemunya Presiden Tiongkok, Xi Jinping dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Pertemuan kedua pemimpin itu dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini di Beijing.

Dukungan Tiongkok kepada Pakistan atas persoalan Kashmir, disampaikan oleh Presiden Xi Jinping setelah bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan di Beijing, Rabu (9/10). Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa India seharusnya tidak bertindak sepihak atas Kashmir. Beijing menegaskan perlunya penyelesaian konflik melalui dialog.

Selama beberapa dekade, ketiga negara: Tiongkok, India dan Pakistan telah bersengketa karena masing-masing negara mengakui menguasai sebagian dari wilayah Kashmir. Pakistan mengakui Azad Kashmir; India mengklaim Jammu dan Kashmir, sedangkan Tiongkok menyatakan bahwa Aksai Chin adalah wilayahnya. Ketiga negara tidak hanya sekali saja terlibat kontak senjata, bahkan perang memperebutkan wilayah Kashmir.

Karena itu, walaupun telah terjadi pembicaraan beberapa kali, konflik Kashmir tidaklah selesai. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping Perdana Menteri Imran Khan, dan Perdana Menteri Narendra Rodi tidaklah dapat diharapkan menyelesaikan sengketa Kashmir.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki perairan berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga dengan wilayah Indonesia: Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua New Guinea, Australia, Republik Palau dan Timor Leste.

Batas maritim antara Indonesia dengan Australia telah disepakati. Namun, Indonesia sedang mengkaji proses peninjauan kembali atas perjanjian batas maritim Indonesia dan Australia yang telah ditandatangani pada 1997.

Sementara, batas maritim dengan negara tetangga lain baru dilakukan penetapan batas-batas Dasar Laut (Landas Kontinen) dan sebagian batas Laut Wilayah (Territorial sea). Penyelesaian batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga adalah program prioritas sejak era Reformasi. Namun, prosesnya terlihat lamban, dan sampai saat ini penetapan belum tuntas.

Memang tidak mudah melakukan negosiasi dengan berbagai negara terkait perbatasan antar negara tersebut. Ada beberapa penyebab mengapa negosiasi penetapan batas maritim prosesnya agak lamban. Penyebab pertama adalah bahwa garis batas harus disepakati oleh kedua negara yang berdaulat. Ini artinya bahwa prinsip bersama harus dilakukan oleh kedua pihak. Kedua, batas adalah terkait batas kedaulatan. Dengan demikian, kedua negara menjadi sangat berhati-hati karena sekali batas ditetapkan, maka tidak lagi dapat diganggu-gugat. Ketiga, hukum internasional tentang perbatasan maritim, bahkan UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea)  1982,  belum menyediakan norma baku untuk memandu negara membuat garis batas yang adil dan diterima oleh kedua pihak.

Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan perjanjian perbatasan maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga.  Bahkan, Indonesia menjadikan percepatan negosiasi penetapan batas maritim sebagai salah satu prioritas politik luar negeri.

Dalam percepatan negosiasi penetapan batas maritime, pemerintah Indonesia tidak boleh terpaku pada aspek legal. Yang tidak kalah penting dilakukan adalah membangun hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara lain. Karena hubungan baik antara kedua negara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cepatnya negosiasi mengenai perbatasan