VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meresmikan secara simbolis Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengawasan Tertib Niaga untuk Medan, Surabaya, Bekasi dan Makassar di Medan, Rabu. Mendag Enggartiasto Lukita, mengatakan hal itu saat meresmikan secara simbolis UPT Balai Pengawasan Tertib Niaga untuk Medan, Surabaya, Bekasi dan Makassar di Kantor Surveyor Indonesia di Medan. Balai Pengawasan Tertib Niaga di Kota Medan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Sumatera. Sedangkan Kota Bekasi meliputi Jawa Barat dan wilayah Banten. Sementara Surabaya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara.

Sedangkan Makassar meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua. Dengan diresmikannya Balai Pengawasan Tertib Niaga diiharapkan memperlancar pelaksanaan pengawasan post border di daerah yang akhirnya akan memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha. Ia menyampaikan, pengawasan post border dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya di pintu masuk barang asal impor dan domisili perusahaan importir. Pelaksanaan pengawasan di daerah merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah dalam melindungi konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Antara

Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mengoptimalkan perlindungan alam. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu. Menurut Sri Mulyani, dengan BPDLH itu maka sumber pendanaan akan menjadi lebih fleksibel dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-APBN, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk lingkungan hidup dan dari tahun ke tahun meningkat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut pada 2016 alokasi anggaran untuk lingkungan hidup mencapai Rp72,4 triliun, kemudian tahun 2017 mencapai Rp95,6 triliun, dan tahun 2018 mencapai Rp109,7 triliun. Anggaran tersebut juga untuk mendukung komitmen pemerintah mengurangi 29 persen emisi karbon. Selain itu, target ambisius 41 persen pengurangan emisi karbon melalui kerja sama dan bantuan internasional sebagai wujud Kesepakatan Paris. Sri Mulyani menyadari tekanan terhadap alam akan besar apabila ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kemajuan pelosok Tanah Air. Antara.

Pemerintah menggagalkan aksi penyelundupan jaringan sindikat benih lobster (BL) senilai lebih dari 66 miliar Rupiah. Nilai tersebut berasal dari 440.740 ekor BL yang berhasil diamankan pada 3-4 Oktober 2019. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, penggagalan penyelundupan BL dilakukan berkat adanya kerja sama yang baik dengan penegak hukum. Adapun penggalan BL yang dilakukan kali ini diinisiasi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Hal itu dikatakan Susi saat memberikan keterangan pers, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (9/10). Berdasarkan catatan KKP, jumlah Bibit Lobster yang ditangkap tahun ini memang lebih meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Susi menjabarkan, banyaknya jumlah BL yang ditangkap dikarenakan para aparat penegak hukum (apgakum) telah mengetahui modus penyelundupan yang dilangsungkan oleh sindikat penyelundupan BL. Modusnya, adalah mendekatkan BL ke negara-negara tetangga. Tak hanya itu, Susi juga menggarisbawahi bahwa pola mafia penyelundupan mulai mengalami pergeseran. Tadinya mafia ini hanya bermain di pemain kecil-kecil, sekarang mereka berkonsolidasi ke besar. Republika

Hubungan Turki dan Kurdi  di Suriah terus mengalami pasang surut. Masuknya Amerika dalam konflik antar keduanya, membuat situasi  semakin rumit Selama  ini militer AS bekerjasama dengan pasukan Kurdi (YPG) bertempur melawan milisi ISIS di kawasan utara Suriah Di pihak lain, Turki berkeras  ingin menghancurkan pasukan Kurdi yang mereka tuduh sebagai kelompok  terror.Babak baru yang sulit ditebak ujungnya muncul ketika beberapa hari yang lalu pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump merestui operasi militer Turki di Suriah terhadap pasukan Kurdi yang selama ini merupakan sekutu utama AS dalam menumpas kelompok ISIS

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyebut Amerika menghormati kehendak Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, untuk melindungi masyarakatnya dari serangan teroris.Langkah yang sudah diambil Amerika adalah menarik mundur pasukan Amerika dari perbatasanTurki –Suriah Dengan langkah itu Kurdi mulai merasa kehilangan dukungan dari Amerika Serikat dan merasa dikhianati Mengutip laporan Reuters,  ditariknya pasukan AS dari wilayah itu akan membuat pasukan pimpinan Kurdi di Suriah,  yang telah lama bersekutu dengan Washington, rentan terhadap serangan yang direncanakan oleh militer Turki yang mencap mereka sebagai teroris.  Banyak pengamat berpendapat bahwa penarikan pasukan AS yang cepat dari Suriah hanya akan menguntungkan Rusia, Iran,  dan rezim Assad di Suriah.  Hal ini akan meningkatkan risiko ISIS dan kelompok teroris lainnya berkumpul kembali

Yang menarik adalah perubahan sikap Amerika yang terjadi begitu cepat dan cukup  membingungkan Senin (7/10/2019)/ Presiden Trump bahkan sempat berkicau di akun twitternya  mengancam akan "melenyapkan" ekonomi Turki jika dianggap bertindak berlebihan Tapi faktanya,  pasukan Amerika Serikat yang telah mengalahkan 'kekhalifahan' di  wilayah ISIS, tidak lagi mendukung atau terlibat dalam operasi di wilayah itu  Intinya, Amerika tidak lagi mendukung Kurdi

Bisa ditebak, sebagai  kelanjutan dari sikap Amerika Serikat ini Turki tentu segera bersiap melancarkan aksi serangan kepada milisi Kurdi Sebelumnya,  Ankara sudah pernah dua kali menggelar serangan, pada 2016 dan 2018. Sasarannya adalah  Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), milisi yang jadi tulang punggung Kurdi Gedung Putih menyatakan bahwa Turki akan memikul semua tanggung jawab atas para milisi ISIS yang ditangkap pasukan Kurdi selama dua tahun terakhir

Tinggal lagi kini,  bagaimana sikap masyarakat Internasional terhadap aksi yang akan dilancarkan Turki atas Kurdi?  Akankah Kurdi mengalami pengurangan populasi paling ekstrem dari yang telah terjadi selama ini? Populasi Kurdi di Suriah terkonsentrasi di provinsi Hasakah (perbatasan Suriah-Turki), provinsi Aleppo di wilayah Ain Arab (termasuk Kobani yang saat ini sedang mereka pertahankan dari serangan ISIS).  120 ribu Kurdi  telah dihapus dari kebangsaan Suriah selama ini. Negara mana yang akan berdiri di samping Kurdi  yang sedang merasa dikhianati.