VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Sembilan duta besar negara sahabat menyerahkan surat kepercayaan kepada presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/1). Selain menyerahkan surat-surat kepercayaan untuk pemerintah Republik Indonesia, kesembilan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuas Penuh juga mempererat kerjasama terhadap Indonesia di berbagai bidang. Salah satunya Republik Rakyat Tiongkok RRT yang menyatakan akan meningkatkan kerjasama di bidang Ekonomi. Kesembilan  Duta Besar tersebut berasal dari Afrika Selatan, Belarusia, Ethiopia, Lebanon, Meksiko, Palestina, Republik Rakyat Tiongkok, Yaman dan Vatikan. Usai upacara penerimaan surat–surat kepercayaan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu (17/1) Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan, tidak hanya hubungan bilateral dibidang perdagangan, di bidang pariwisata terutama kunjungan wisatawan dari RRT ke  Indonesia juga mengalami peningkatan.

“Secara bilateral misalnya dalam bidang perdagangan kemajuaanya sangat besar sekali. Tadi angka yang dibawa oleh Dubes RRT untuk tahun 2017, angka perdagangan kita adalah  sudah mencapai 66 billion dolar Amerika Serikat. Investasi Tiongkok juga merupakan investor terbesar ketiga dan untuk turis  sudah mencapai 2 juta  untuk tahun lalu.”

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, RRT juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia yang dapat membawa perdamaian dunia. Retno Marsudi mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan mengenai pentingnya kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, karena ini basis prinsip dalam berhubungan secara bilateral.

Sementara itu dengan Duta Besar Afrika Selatan Hilton Fisher, Presiden membahas upaya peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi karena Afrika merupakan prioritas pasar non-tradisional Indonesia. Menurut Retno Marsudi kerja sama Indonesia dengan Afrika akan diperkuat dengan penyelenggaraan Indonesia-Afrika Forum pada 2018. Sementara dengan Duta Besar Yaman, Abdulghani Nassr Ali Al Shamiri, Presiden membahas kerja sama bantuan kemanusiaan dengan mendirikan rumah sakit "mobile". 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas kunjungan kenegaraan dan kunjungan resmi ke lima negara di Asia Selatan.

Retno Marsudi di halaman Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis mengatakan, menurut rencana, Presiden akan berkunjung ke lima negara minggu depan. Negara tersebut adalah Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan.

Menurut Retno Marsudi, misi yang akan dibawa dari tiap kunjungan tersebut berfokus pada upaya peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi.

Populasi penduduk yang besar dari beberapa negara yang akan dikunjungi seperti India, Pakistan dan Bangladesh, ujar Retno, dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkokoh kerja sama di bidang ekonomi.

Kesuksesan kerja sama transportasi kereta api dengan Bangladesh serta ekspor batubara dan minyak sawit dengan sejumlah negara itu, tambah Retno, ingin diperluas ke negara lain di kawasan Asia Selatan.

Retno Marsudi menjelaskan "selain itu tentunya diplomasi untuk kemanusiaan kita juga akan di jalankan, diplomasi perdamaian kita juga akan kita bawa di dalam kunjungan Presiden ke lima negara tersebut".

Presiden Jokowi saat di India juga akan menghadiri KTT India-ASEAN di New Delhi dan juga mendapat undangan menghadiri perayaan Republic Day India yang memperingati hari konstitusi India. 

VOI BERITA : Presiden Vietnam Tran Dai Quang mengatakan kerjasama dengan Indonesia akan terus ditingkatkan dan menguntungkan keduabelah pihak.

Dalam pertemuan dengan Ketua DPD RI Oesman Sapta di Istana Presiden Vietnam, di Hanoi, Kamis, Presiden menyambut baik hubungan antara Indonesia dan Vietnam yang telah terjalin selama ini.

Presiden Tran Dai Quang juga menyampaikan undangan kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat berkunjung ke Vietnam.

Ketua DPD RI Oesman Sapta mengatakan antarkedua negara telah saling memahami dan berpeluang meningkatkan kerjasama khususnya ekonomi.

"Yang saya pikir mereka memahami sekali tentang Indonesia dan kita pahami tentang Vietnam kita juga tingkat perdagangan cukup baik, tahun ini meningkat sampai 10 miliar dolar AS, mereka mengharapkan sekali bagaimana hubungan kita bisa ditingkatkan," kata Oesman Sapta.

Seusai bertemu dengan Presiden Vietnam, Ketua DPD RI bersama rombongan juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong di Kantor Sekjen.

Kunjungan Oesman Sapta ini juga merupakan kunjungan balasan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia, Agustus tahun lalu.

Sekjen Partai Komunis Vietnam mengapresiasi atas kunjungan balasan Ketua DPD RI. Nguyen Phu Trong mengatakan memiliki kesan yang mendalam saat kunjungan ke Indonesia tahun lalu.

Saya menyimpan kesan yang sangat baik kunjungan saat kunjungan ke Indonesia.

Saya berharap kunjungan kali ini memberikan sumbangan peningkatan kemitraan teknis.

Dalam kunjungan ke Hanoi dalam rangka menghadiri Forum Parlemen Asia Pasifik ke-26 selain dihadiri oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, juga Wakil Ketua DPR RI Fachri Hamzah, Ketua BKSP DPR RI dan sejumlah anggota DPD dan DPR RI.

Upaya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia memperdalam pasar melalui sejumlah kebijakan, diharapkan bisa mendorong pelaku usaha melakukan ekspansi bisnis. Kedua otoritas tersebut telah mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan peran pasar modal maupun lembaga jasa keuangan lain dalam pembangunan nasional. Otoritas Jasa Keuangan misalnya, melakukan pendalaman pasar keuangan melalui kemudahan dan penyederhanaan proses pengajuan aksi korporasi di pasar modal, serta memperbanyak variasi instrumen investasi.

Adapun Bank Indonesia, memutuskan mempercepat implementasi Giro Wajib Minimum rata-rata untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mempercepat pendalaman pasar. Melalui sejumlah kebijakan pendalaman pasar tersebut, Presiden Joko Widodo mengharapkan industri keuangan dapat berperan lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. Presiden Joko Widodo mengeluhkan kalangan industri perbankan yang giat mengumpulkan dana pihak ke tiga, tetapi belum mampu memperluas akses penyaluran kredit kepada masyarakat. Presiden juga mendorong pelaku usaha, baik perusahaan Badan Usaha Milik Negara maupun swasta, untuk memanfaatkan beragam model pembiayaan alternatif yang regulasinya tengah digodok oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dari pasar modal.

Harian Kompas menulis Penggantian Cantrang Terus Didorong.

Pemerintah berkomitmen mendorong pengalihan cantrang ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan memberi pendampingan dan fasilitasi kepada nelayan cantrang sepanjang proses pengalihan. Pemerintah menegaskan, nelayan di pantai utara Jawa yang memakai alat tangkap cantrang diperbolehkan kembali melaut, tetapi mereka harus memulai proses pengalihan alat tangkap. Untuk mendorong percepatan pengalihan, pemerintah membentuk satuan tugas yang berfungsi melakukan pendampingan dan fasilitasi, baik permodalan maupun alih teknologi bagi nelayan cantrang. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/01) menegaskan, tidak boleh ada penambahan kapal cantrang baru. Semua kapal cantrang yang belum beralih alat tangkap akan didata dan wajib diukur ulang. Nelayan yang kesulitan permodalan untuk membeli alat tangkap baru akan difasilitasi untuk mendapat akses perbankan.