VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Dalam  butir-butir Pancasila sila ke - 3   Persatuan Indonesia yaitu menekankan pentingnya  menjaga persatuan bagi seluruh masyarakt Indonesia dari Sabang sampai  Merauke. Butir-butirnya antara lain, pertama mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga;  Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia menjadi butir keempat. Kelima adalah memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Butir keenam adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan butir ketujuh adalah memajukan pergaulan  pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Butir- butir tersebut mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, ras dan bahkan tidak diperkenankan membeda-bedakan antara suku, ras dan agama satu dengan lainnya. 

Butir-butir  dari sila Pancasila harus dijalankan dengan konsekwen dan konsisten. Seperti yang diungkapkan Pelaksana Tugas Sekretariat Jenderal DPR RI, Damayanti kepada RRI World Service - Voice of Indonesia. Damayanti menjelaskan pentingnya untuk terus–menerus mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dikalangan masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia memiliki ciri kepribadian yang  cinta dan menjunjung tinggi nilai luhur meskipun berbeda agama, suku dan golongan.

 “ Kalau 4 pilar itu memang MPR sebetulnya ada yang 4 itu ( Pancasila, UUD 45 ,NKRI dan Bhineka Tunggal Ika ) harus dijalankan kalau dengan konsekwen dan konsisten bagus “.

Sementara itu  terkait dengan pentingnya menjaga nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI,  Zulkifli Hasan seperti dikutip dari mpr.go.id mengatakan persoalan SARA, perbedaan dan keragaman sudah selesai 72 tahun lalu .  Sehingga menurut Zulkifli Jangan lagi kita mempersoalkan agama, suku, dan latar belakang.  Apalagi menurutnya tahun 2018 adalah tahun politik dan di tahun ini  terdapat  171 pemilihan kepala daerah dan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada September 2018.  Zulkifli mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama- sama menjaga persatuan dan meluruskan kembali janji- janji kebangsaan.

BERANDA DIPLOMASI VOI Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membuka pameran Tiga Tahun Capaian Kementerian Luar Negeri di Gedung UtamaKementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin (8/1). Pameran bertujuan untuk memaparkan kepada masyarakat umum mengenai kinerja dan capaian kerja kementerian tersebut selama tiga tahun. Menteri Retno Marsudi mengatakan, dua tahun ke depan, Kementerian Luar Negeri  akan mendukung secara intensif misi politik luar negeri Indonesia.Menteri juga meminta agar seluruh mesin diplomasi dapat memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara serta kontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia.Dalam pembukaan pameran yang berlangsung 8 sampai 12 Januari ini, Menteri Retno menyampaikan apresiasinya atas usaha-usaha Direktorat jenderal Protokol dan Konsuler bersama komponen lainnya yang telah banyak membantu warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk dalam proses evakuasi. Retno Marsudi juga menyebutkan inovasi-inovasi terbaru yang dilakukan Kementerian Luar Negeri berupa situs perjanjian kerja sama internasional yang diluncurkan Direktorat jenderal Hubungan dan Perjanjian Internasional. Menteri berharap, dengan situs ini para mahasiswa yang sedang melakukan riset mengenai perjanjian Indonesia bisa mendapatkan data lengkap. Pameran menampilkan 10 anjungan yang mewakili satuan kerja tingkat Eselon I di Kementerian Luar Negeri.

Pasukan Perdamaian Merupakan Aset Diplomasi Indonesia.

Kementerian Luar Negeri di Gedung Utama Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin (8/1), Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan,pelaksanaan diplomasi Indonesia tidak hanya dilakukan oleh para diplomat Indonesia, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti pasukan perdamaian Indonesia. Menteri menegaskan, pasukan Indonesia untuk misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu aset dari diplomasi Indonesia di kancah internasional.Pada kesempatan itu, Menteri Retno Marsudi  juga menyampaikan apresiasinyakepada pasukan perdamaian Indonesiayang telah menunjukkan secara nyata bahwa Indonesia juga berkontribusi bagi perdamaian dunia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pengiriman 4.000 personel pasukan perdamaian PBB hingga akhir 2019. Indonesia termasuk 12 negara terbesar yang memberi kontribusi pada misi perdamaian PBB.Selain di sektor pemeliharaan perdamaian dunia, Indonesia juga aktif dalam mencapai Target Pembangunan Milenium PBB yang berakhir pada 2015 lalu, dan kini dilanjutkan dengan Target Pembanguan Berkelanjutan hingga 2020.

Sekolah Anak Tenaga Kerja Indonesia Diizinkan Berdiri Di Semenanjung Malaysia.

Duta Besar RI di Malaysia, Rusdi Kirana, di Kuala Lumpur, Senin (8/1) mengatakan,Pemerintah Malaysia mengizinkan pendirian sekolah untuk anak-anak Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia biasa digunakan untuk menyebutkan wilayah Malaysia sebelah barat, meliputi wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan sejumlah negara bagian di luar Sabah dan Sarawak. Ia menjelaskan, dengan adanya persetujuan pendirian sekolah untuk anak-anak tenaga kerja Indonesia ini, maka sekolah bisa didirikan hingga di Johor Bahru. Sedangkan untuk dana pembangunannya nanti bisa melalui kerjasama,dan dana operasional berasal dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia. Rusdi Kirana menambahkan, selama ini izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat untuk anak-anak pekerja migran Indonesia pada perkebunan kelapa sawit hanya diperbolehkan di Sabah dan Sarawak.

VOI KOMENTAR Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan, khususnya beras, pada dekade 1980-an. Bahkan saat itu, Organisasi Pangan Dunia, FAO memberikan penghargaan istimewa kepada pemerintah Indonesia atas prestasi luar biasa tersebut. Namun, bertahun-tahun sesudah itu prestasi swasembada beras nampaknya sulit terulang. Bahkan tidak jarang Indonesia harus mengimpor beras dari negara tetangga, misalnya Thailand dan Vietnam.

Di masa pemerintahan Presiden Joko  Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla keinginan Indonesia untuk kembali berswasembada pangan, terutama beras, cabai, jagung dan bawang, kemungkinan akan segera terkabul. Di awal tahun 2018, Indonesia menggaungkan kembali swasembada pangan seperti yang pernah dikatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa waktu lalu.

Keinginan tersebut semakin diperkuat dengan penyataan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono. Usai panen tanaman padi di Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Minggu (07/01/2018), Momon Rusmono mengatakan wacana impor beras dinilai belum mendesak dibutuhkan karena hasil panen tanaman padi saat ini cukup melimpah.

Secara nasional, Momon menyatakan, stok beras bisa mencapai sejuta ton, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama dua hingga tiga bulan mendatang. Terlebih pada bulan depan akan ada panen raya, sehingga target tahun 2018 untuk penyerapan 3,7 juta ton beras  oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) kemungkinan besar  bisa dicapai. Apabila ini terjadi,  hingga tahun depan Indonesia tidak akan lagi kekurangan beras, dan target swasembada pangan pun  bisa terpenuhi.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Pertanian RI, untuk mencapai swasembada pangan.  Antara lain  melalui program Upaya Khusus (Upsus) swasembada pangan 2015-2017 dengan fokus tiga komoditas, yakni padi, jagung, dan kedelai (pajale). Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menambah luas area tanam. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas tanam secara nasional pada Juli-September 2017 mencapai 1 hingga 1,1 juta hektare per bulan.  Naik dua kali lipat dibandingkan dengan periode sebelum ada program Upsus,  yakni  hanya 500.000 hektare per bulan.

Tentu saja keinginan Indonesia untuk bisa kembali menjadi negara yang berswasembada pangan terutama beras, bukanlah keinginan muluk yang tak mungkin tercapai. Tetapi juga tidak  semudah seperti membalikkan telapak tangan. Butuh kerjakeras Pemerintah dan juga dukungan dari berbagai pihak seperti para penyuluh pertanian, petani, pedagang dan para pemangku kepentingan lainnya

Republika menulis, pendaftaran calon kepala daerah yang bakal bersaing pada pemilihan Kepala Daerah-pilkada serentak 2018 dimulai pada Senin (8/1) ini. Sebagian partai politik-parpol mengumumkan jagoan masing-masing tepat sehari menjelang dimulainya pendaftaran tersebut. Pilkada serentak 2018 pada 27 Juni nanti akan diikuti 171 daerah yang terdiri atas 17 propinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Pilkada serentak kali ini juga menjadi ajang pertarungan di daerah-daerah lumbung suara pemilu nasional, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi selatan. Direktur Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi-Perludem, Titi Anggraini di jakarta Selatan Minggu (7/1) menilai Pilkada 2018 adalah pemanasan partai politik menjelang pemilu legeslatif dan pemilu presiden 2019. Menurut Titi, kerja-kerja pemenangan pada 2018 akan merefleksikan kinerja pada 2019 nanti.

Surat kabar Media Indonesia Memuat Judul Utama Kombinasi Nasionalis-Santri Tangkal Politik Identitas.

Media Indonesia menulis, Pilkada serentak 2018 diramaikan pasangan kombinasi nasionalis dan santri untuk menghasilkan harmoni sekaligus menangkal siasat politik identitas. Dari banyak calon, sejumlah pasangan merupakan perpaduan dari dua aliran ideologis tersebut. Media Indonesia mencatat contoh kombinasi tersebut pada pasangan calon gubernur Jawa Barat dan Jawa Timur.

Surat Kabar Kompas yaitu Pertarungan Ketat di Jawa.

Kompas menulis, pertarungan ketat diperkirakan terjadi di Pikada Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Partai-partai politik mengajukan figure terbaik untuk bertarung di tiga pilkada itu. Kemenangan di tiga provinsi ini diyakini bisa memuluskan jalan untuk meraih kemenangan di Pemilu 2019. Jawa menjadi perhaian serius partai-partai politik karena tiga provinsi ini menyumbang 48 persen suara untuk Pemilu 2019.