VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOI KOMENTAR Di akhir tahun 2010, sebuah gelombang revolusi berupa demonstrasi dan  protes untuk pergantian pemerintahan, baik secara damai maupun tidak, melanda berbagai Negara Timur Tengah  dan Afrika. Peristiwa yang dikenal sebagai “Arab Spring”  atau Musim Semi Arab itu,  berawal  di Tunisia tepatnya tanggal 17 Desember 2010. Beberapa hari kemudian, memasuki tahun 2011, pemerintah Tunisia pimpinan Zine el Abidin Ben Ali Tumbang. Tunisia pun mengalami  masa transisi dan  perubahan politik yang paling demokratis dibanding  negara-negara Arab lainnya, yang kemudian juga terkena imbas Arab Spring. Saat itu rezim yang berkuasa ditumbangkan tanpa pertumpahan darah dan perang sipil.

Namun apa yang terjadi di Tunisia  pekan lalu,  saat memperingati jatuhnya rezim Ben Ali 7 tahun yang lalu, adalah aksi demonstrasi massal  terhadap kenaikan harga dan pajak. Sebelum demonstrasi ini terjadi, seorang pemrotes tewas pada hari Senin, tanggal 8 Januari. Kerusuhan membuat pemerintah mengirimkan tentara ke beberapa wilayah di Tunisia, dan menangkap hampir 800 orang,termasuk para pemimpin oposisi.

Aksi menentang dimulai saat pemerintah Tunisia memberikan “kado tahun baru” berupa penyesuaian harga bahan bakar dan beberapa jenis barang konsumsi mulai 1 Januari 2018. Selain itu beberapa jenis pajak dan tarif  seperti pajak mobil, tarif telepon dan internet juga ikut naik.

Setelah aksi demonstrasi tersebut, Pemerintah pun menawarkan skema reformasi sosial yang  telah diajukan ke parlemen, berupareformasi perawatan medis, perumahan dan bantuan kepada warga miskin. Program-program pemerintah selama ini, ternyata  tidak dapat mengatasi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Juga tidak berhasil mengembalikan industri pariwisata, setelah dihantam serangan teror kepada wisatawan asing, 3 tahun yang lalu. Perdana Menteri Tunisia, Yousef Chahed, berupaya meyakinkan warganya bahwa tahun 2018 akan menjadi tahun terakhir kesulitan di negeri itu. Namun tampaknya pihak oposisi Tunisia tidak puas akan program-program yang ditawarkan dan mendesak diteruskannya aksi-aksi menentang pemerintah.

Meningkatnya aksi-aksi kekerasan di Tunisia yang sebelumnya pernah mengalami transisi damai memang  memprihatinkan.Sebaiknya  pemerintah Tunisia dan pihak oposisi berunding untuk mencari solusi damai. Penyelesaian masalah dengan “tradisi Tunisia“  seperti saat menurunkan rezim Ben Ali 7 tahun yang lalu patut diteruskan. Agar tidak terjadi kekerasan,  apa lagi pertumpahan darah yang mengakibatkan  korban jiwa.

Demikian Komentar.

VOI KOMENTAR  Pembangunan infrastruktur terus digenjot oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terutama  untuk wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Selama periode 2015-2019 Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur di antaranya, 1.000 kilo meter (km) jalan tol, 2.650 km jalan baru, 30 km jembatan baru, dan 65 bendungan.

Di awal 2018 ini, terdapat beberapa proyek infrastruktur yang telah selesai dibangun pemerintah, seperti jalan tol, jalur kereta api, bendungan, bandara, perumahan dan juga pos lintas batas wilayah.

Proyek pembangunan yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo Minggu (21/1/2018), adalah ruas awal jalan tol  Bakauheni-Terbanggi Besar di kabupaten Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan jalan tol pertama di Provinsi Lampung.

Ruas yang sudah siap beroperasi adalah segmen Pelabuhan Bakauheni-Simpang Susun Bakauheni sepanjang 8,9 kilometer dan segmen Simpang Susun Lematang-Simpang Susun Kotabaru sepanjang 5,5 kilometer.

Sejak awal memegang tampuk pemerintahan, bahkan sebelum terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memang sudah mencanangkan program yang disebut Nawa Cita atau sembilan agenda prioritas untuk jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Salah satu program Nawa Cita adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit setara  bangsa-bangsa Asia lainnya yang sudah lebih mapan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga di luar Pulau Jawa, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Keberadaan infrastruktur diyakini akan memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memang  harus dilakukan untuk memenangkan kompetisi dengan negara lain. 

Apa  yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla patut mendapatkan dukungan dari semua  pihak. Baik jalan tol, bandar udara, maupun  pelabuhan, semuanya  dapat menjadi sarana untuk menekan harga dan mempercepat arus logistik. Hal ini akan sangat memengaruhi daya saing Indonesia di dunia internasional..

.

Utusan Khusus Presiden Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban, Din Syamsuddin mengatakan Pancasila dan agama tidak dapat dipisahkan karena di dalam Pancasila terdapat nafas agama. Hal itu dikatakan Din Syamsuddin, di acara bedah buku “Dea Guru Syaikh Zainuddin Tepal As-Sumbawi - Mahaguru Ulama Nusantara” karya Nurdin Ranggabaran dalam rangkaian HUT Kabupaten Sumbawa ke-59, di Auditorium Universitas Samawa, NTB, Senin. Menurut Din, sila-sila dari Pancasila seperti ketuhanan dan keadilan adalah nilai Islam yang sentral sekali. Ia menambahkan, Pancasila akan tegak dan kuat kalau agama disentralkan. Ia pun menegaskan bahwa Pancasila bukan dimiliki orang-orang tertentu. Ant

Surat Kabar Kompas Menulis, Anggaran pembinaan dan prestasi atlet yang kini dikelola langsung oleh cabang olahraga bagaikan dua mata pisau. Di satu sisi, cabang lebih leluasa mengelola program pemusatan latihan nasional untuk menggapai prestasi maksimal. Di sisi lain, cabang dituntut memiliki tata kelola anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap cabang mutlak membuat perencanaan yang detail, dan penggunaan anggaran sesuai dengan proposal, serta pelaporan yang akuntabel. Penyimpangan penggunaan anggaran bisa berujung masalah hukum. Konsekuensi ini tertuang dalam Pasal 9 Ayat 2 pada perjanjian kerja sama penyaluran bantuan pemerintah antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi, selaku pihak pertama, dan induk organisasi cabang olahraga dan Komite Paralimpiade Nasional, selaku pihak ke dua. Kerugian negara akibat terjadinya penyalahgunaan dana dan/atau perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian negara atas dana yang telah diberikan pihak pertama, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak pihak ke dua sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.

Ketua Badan Tim Nasional Balap Sepeda di Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia,Budi Saputra, di Jakarta, Senin (22/1) berharap, pemerintah menerjunkan tim khusus untuk memantau penerimaan, penggunaan, hingga pelaporan anggaran di setiap cabang. Dengan begitu, cabang bisa mencegah segala pelanggaran.

Surat kabar Republika Menulis Perluasan Pasal lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender -LGBT Menuai Dukungan.

Pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Zulkifli Hasan, memicu pernyataan sikap fraksi-fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat RI terkait pasal pencabulan sesama jenis yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  Seluruh fraksi di DPR menyatakan dukungannya terhadap perluasan pasal tersebut, termasuk Fraksi Partai Amanat Nasional. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan, fraksinya meminta definisi pencabulan sesama jenis dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Menurutnya,  dalam Rancangan Undang-Undangpasal 492, pidana hanya diberikan kepada mereka yang melakukan pencabulan antara orang dewasa danpihak berusia dibawah 18 tahun. Pasal ini tidak jauh berbeda denga pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku.

Surat kabar Media Indonesia Menulis, Presiden Membuka Opsi Relokasi.

Presiden Joko Widodo menyadari beratnya kendala para petugas dilapangan untuk mengatasi wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Presiden Joko Widodo di Gedung Olah Raga Dempo Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatra Selatan, Senin (22/1) mengatakan, kondisi di Asmat, Agats, dan Nduga itu sangat berat, tetapi yang penting mencarikan jalan keluar agar penduduk lain tidak terkena campak dan gizi buruk. Pemerintah berupaya maksimal mencarikan jalan keluar dengan solusi jangka panjang, mengingat peristiwa ini berulang setiap tahun.