VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, mengatakan, Tentara Nasional Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan penindakan terhadap terorisme melalui  Satuan pasukan khusus anti teror TNI. Atas dasar itulah, TNI perlu memperoleh kejelasan regulasi untuk melakukan penindakan terhadap terorisme.  Demikian dijelaskan Panglima TNIusai acara penutupan Rapat Pimpinan TNI 2018 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu sore (24/01) kepada Media.

" Undang-Undang anti terorisme itu berangkat dari tugas pokok TNI Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang yang di dalamnya bahwa TNI juga berperan untuk melaksanakan penanggulangan tindak teroris. Sehingga dalam kaitannya tugas pokok ini, TNI juga memiliki kemampuan-kemampuan dari 3 matra Darat, Laut, dan Udara yang kesemuanya demi menjaga keutuhan wilayah NKRI. Karena tugas TNI sudah jelas, kita menjaga, menegakkan kedaulatan, dan menjamin keselamatan bangsa. Jadi sebagai penindak dan pemulih, kita memiliki kewajiban  untuk ikut serta kaitannya penanggulangan terorisme ".

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan, TNI mengirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat RI agar parlemen memasukkan satu pasal yang mengatur tentang tugas dan peran TNI dalam menanggulangi terorisme. Panglima menginginkan Rancangan Undang- Undang tentang  perubahan atas Undang- Undang No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme" menjadi "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme". 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, menyambut positif langkah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke lima Negara di kawasan Asia Selatan. Usai menghadiri seminar mengenai Peluang Bisnis di Indonesia di tahun 2018, di Jakarta, Rabu (24/1), Hariyadi mengatakan, kunjungan tersebut dapat meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia melalui peningkatan kerja sama ekonomi dengan Negara sahabat. Selain itu, menurutnya, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Negara-negara di kawasan Asia Selatan juga menunjukkan perhatian Indonesia terhadap pembangunan di Negara-negara tersebut.

" Saya rasa positif karena Negara-negara tersebut sebetulnya punya potensi besar dan perlu ditingkatkan, seperti contoh India. India itu cukup besar tren kenaikannya. Memang seperti Negara Afghanistan memang belum karena negaranya masih bermasalah. Tapi dalam arti kata tidak hanya ekonomi saja, politik juga penting, pemerintah juga perlu memberikan perhatian kepada Negara-negara yang sedang bermasalah itu ".   

Presiden Joko Widodo melakukan rangkaian kunjungan kenegaraan sejak 24 hingga 29 Januari mendatang. Kunjungan tersebut dilakukan ke lima Negara di kawasan Asia Selatan, yaitu Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Selain melakukan kunjungan bilateral dengan kelima Negara tersebut, Presiden juga dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-India sekaligus peringatan 25 tahun kerja sama ASEAN dan India. Pertemuan ini direncanakan akan menghasilkan Deklarasi New Delhi yang membahas tentang upaya perlawanan terhadap terorisme. (ndy)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membahas sejumlah rencana kerja sama dalam berbagai bidang dengan Pemerintah Malaysia. Pembahasan tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Duta Besar (Dubes) Malaysia untuk Indonesia Dato Seri Zahrain Mohammed Hashim di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/1).

Sandiaga Uno mengatakan dalam pertemuan tersebut, telah dilakukan pembicaraan mengenai potensi kerja sama dalam sejumlah bidang, diantaranya bisnis dan perekonomian. Menurut Sandiaga, Malaysia juga menawarkan kepada Pemprov DKI untuk mempelajari transportasi di Malaysia. Dengan begitu, kedua belah pihak dapat bertukar wawasan, pengalaman dan ilmu pengetahuan.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan Dubes Malaysia juga menyambut positif terkait rencana pembangunan kawasan transit terpadu atau Transit Oriented Development (TOD) di lahan Kedutaan Besar Malaysia yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Polda Bali Bentuk Satuan Tugas Menangani Tindak Pidana Politik Uang Menjelang Pilkada Serentak, Juni 2018.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Sang Made Mahendra Jaya, di Denpasar, Rabu (24/1) mengatakan, Satgas ini difokuskan untuk menindak pasangan calon dan kelompok pendukungnya yang diduga akan membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memilihnya.

Menurut Jaya, satuan tugas itu bertindak dengan cara menangkap tangan pihak-pihak yang diduga terlibat melakukan politik uang, yang dikategorikan tindak pidana.

Sementara itu anggota Badan Pengawas Pemilu Bali, I Ketut Sunadra, mengapresiasi pembentukan satuan tugas penanganan politik uang untuk mengantisipasi dan mencegah berbagai pelanggaran yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak.

Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Menyiapkan Panduan Penataan Dua Kawasan Pada 2018.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana di Yogyakarta, Selasa (23/1) mengatakan, kedua kawasan tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga diperlukan panduan penataan kawasan.

Hari mengatakan proses penyusunan rencana penataan kawasan akan melibatkan komunitas atau elemen masyarakat yang ada di masing-masing wilayah. Panduan penataan kawasan akan terangkum dalam dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).

Hari menyebut, penyusunan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan di kawasan Jalan Taman Siswa dan Jalan AM Sangaji juga akan melibatkan sejumlah dinas terkait termasuk Dinas Perhubungan karena penataannya juga akan memperhatikan manajemen lalu lintas di kawasan tersebut. Selain di dua kawasan tersebut, penyusunan dokumen RTBL sudah dilakukan di sejumlah kawasan strategis lain, misalnya di Jalan Urip Sumoharjo yang menjadi kawasan ekonomi, di kawasan Kotabaru hingga Jalan Prawirotaman yang menjadi kawasan wisata.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena dalam pertemuan mereka, selain membahas kerja sama ekonomi, juga membahas pengembangan kerja sama bidang pembangunan kapasitas antara kedua Negara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang ikut mendampingi Presiden Joko Widodo di Kolombo, Rabu (24/1) malam waktu setempat mengatakan, dalam pertemuan kedua kepala Negara tersebut, Presiden Maithripala Sirisena berharap, Indonesia dapat menambah kuota siswa Sri Lanka untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia. Sri Lanka juga berharap agar Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, terutama dalam hal pemberdayaan guru.

“ Sejauh ini Indonesia sudah memberikan beberapa capacity building kepada Sri Lanka. Di dalam pertemuan tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden Sri Lanka adalah antara lain mengharapkan agar jumlah siswa Lemhanas dari Sri Lanka dapat ditingkatkan. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sudah merespon bahwa akan menyampaikan hal ini ke Gubernur Lemhanas dan Presiden setuju bahwa jumlah siswa dari Srilanka untuk Lemhanas akan ditingkatkan. Yang ke dua, ada permintaan dari Srilanka untuk pemberdayaan guru kemudian tourist officers, jadi para pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang tourism ini juga ingin dikerjasamakan dalam bentuk capacity building dan juga peningkatan kerja sama di dalam bidang pendidikan, dan Presiden juga merespon secara positif permintaan-permintaan tersebut. 

Sementara itu terkait arsitektur kawasan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, Presiden Joko Widodo mengajak Sri Lanka untuk aktif memajukan kerja sama di dalam konteks Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia atau IORA// Hal ini, menurut Menteri Retno, mendapatkan respon yang positif dari Presiden Srilanka Maihripala Sirisena yang menyampaikan pentingnya memajukan kerja sama Ekonomi Biru yang termaktub dalam Jakarta Declaration dan Plan of Action IORA// Menteri menambahkan, kedua Negara juga sepakat untuk mengembangkan kawasan Indo-Pasifik dengan mengedepankan asas transparan dan inklusif dengan didasarkan pada semangat kerja sama, yang akan menghasilkan sebuah kawasan Indo-Pasifik yang damai dan sejahtera// (ndy)