VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Perang bersama  terhadap Corona Convid 19 rupanya tidak menghentikan perang urat syaraf antara Amerika Serikat dengan Iran. Penderitaan akibat pandemi virus tersebut  sama sekali tidak menghentikan perseteruan diplomatik.  Ketika kedua negara tengah berusaha mengatasi pandemi Corona, mereka masih saja  berupaya saling melakukan tekanan,  setidaknya dalam bentuk kata-kata. Baik menteri Luar Negeri Amerika Serikat maupun  Iran sama-sama melemparkan wacana yang mengisyaratkan belum meredanya ketegangan hubungan diplomatik dan perseteruan kedua pemerintahan.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo diberitakan sedang mempersiapkan argumen bahwa negaranya masih menjadi anggota JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) yaitu  sebuah perjanjian mengenai program nuklir Iran yang disepakati di kota Wina pada 14 Juli 2015 oleh Iran, P5+1 (lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman), dan Uni Eropa. Pernyataan Pompeo itu akan dapat menjadi cara untuk mendesak Dewan Keamanan PBB agar memperpanjang embargo senjata kepada Iran. Selain itu keberadaan Washington dalam JCPOA juga dapat menjadi dasar pengajuan usul kepada Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran.

Masalahnya,  Amerika Serikat sejak 2018 telah menyatakan keluar dari JCPOA. Keputusan yang diambil oleh Presiden Donald Trump itu mengakhiri kesepakatan yang digagas dan dicanangkan mantan Presiden Barack Obama. Keluarnya Washington saat  itu telah memperburuk hubungannya dengan Iran. Namun dengan keluar dari perjanjian,  Donald Trump dapat  memutuskan untuk menjatuhkan sanksi sanksi kepada Iran.

Langkah Amerika Serikat yang kini dilakukan Menteri Luar Negerinya adalah strategi untuk  menekan DK PBB.  Namun klaim masih menjadi anggota JCPOA, menyulut tanggapan sinis dari Menteri Luar Negeri Iran Mohammed Javad Sharif. Melalui cuitan twitter yang dikutip dan diberitakan kantor berita AFP Sharif menyatakan tekanan apapun dari Amerika Serikat tidak akan membuat Iran menyerah. Menlu Iran itu juga mengingatkan bahwa Amerika Serikat telah keluar dari kesepakatan nuklir dua tahun lalu.

Keteguhan Iran  memang sudah terbukti. Tekanan tekanan Amerika Serikat yang diwujudkan dengan pemberlakuan sejumlah sanksi tetap saja tidak melemahkan Iran. Kesulitan ekonomi yang sempat disertai dengan gerakan unjuk rasa di hampir seantero Iran pun tidak mengakibatkan  pemerintah Teheran menyerah pada tekanan Washington.

Tampaknya, sampai kelak  saat  CONVID 19 berakhir, perseteruan dan ketegangan antara pemerintahan Amerika Serikat dan Iran belum juga akan usai. Dunia masih akan menyaksikan drama ketegangan diplomatik di antara keduanya.

India menyatakan penerapan karatina di seluruh negeri lima pekan lalu berhasil menahan penularan virus corona. India pun berencana melonggarkan sejumlah pembatasan. Pada Kamis (30/4), Kementerian Dalam mengeluar pernyataan yang mengatakan pemerintah Inida mungkin akan melonggarkan beberapa distrik.

Setelah kebijakan karantina nasional akan ditinjau pada Minggu (3/5). Sejauh ini, India sudah melaporkan 33.050 kasus infeksi dan 1.074 kasus kematian. Pada Rabu (29/4), pemerintah india mengizinkan pekerja migran, peziarah, wisatawan, mahasiswa dan kelompok lain yang terjebak di suatu tempat untuk melanjutkan perjalanan mereka. (republika)

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok ke Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Kamis mengatakan, permintaannya agar pemerintah pusat menunda kedatangan 500 TKA asal Tiongkok itu karena bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19, mengingat kewenangan kedatangan TKA berada di pusat. Menurut dia, pemerintah pusat juga perlu meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengawasi pintu masuk perbatasan, khususnya perusahaan modal asing di wilayah Sulawesi Tenggara   yang mempekerjakan tenaga kerja asing. (antara)

Presiden Joko Widodo meminta setiap gubernur merancang program untuk memperkuat berbagai program stimulus yang telah disiapkan pemerintah pusat. Permintaan tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya di acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2020 yang diselenggarakan melalui video conference di Jakarta, Kamis.

Presiden berpesan, penyiapan stimulus di daerah perlu dijalankan dengan skema yang jelas, transparan dan terukur, terutama terkait sektor apa saja, stimulus apa saja yang didapatkan, serta seberapa besar tenaga kerja yang dapat diselamatkan. Kepala Negara juga meminta verifikasi dan evaluasi paket stimulus yang sudah diberikan sehingga benar-benar berdampak terhadap jutaan tenaga kerja yang bergantung pada sektor riil. (antara)