VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Anggota Komisi 11 DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengapresiasi program restrukturisasi kredit dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian warga, tetapi juga perlu diperhatikan kondisi likuiditas perbankan.Hal itu dikatakan Puteri Anetta Komarudin dalam rilis di Jakarta, Senin. Menurut Puteri, hadirnya bantuan subsidi bunga kredit setidaknya dapat mengurangi beban perbankan dengan menambah ruang likuiditas dan menjadi penyeimbang dalam memberikan keringanan kredit bagi debiturnya.

Pemerintah telah menyiapkan mekanisme penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil menengah-UMKM selama enam bulan. Bagi debitur ultra mikro dengan kredit di bawah Rp10 juta seperti UMi, PNM Mekaar dan Pegadaian, akan memperoleh penundaan angsuran dan subsidi bunga 6 persen selama enam bulan. (Antara)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun 45 rumah khusus untuk anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat-TNI AD di Kodam Kasuari 18 di Kabupaten Manowari, Papua Barat. Kepala Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat, Phiter Pakabu dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin menjelaskan spesifikasi teknis bantuan rumah khusus di batalyon infantri 761 sesuai standar rumah dinas TNI.

Sementara itu, Panglima Kodam Kasuari 18 Letjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau saat berkunjung ke lokasi pembangunan rumah khusus di Batalyon Infantri 761 menyampaikan terima kasih kepada Menteri PUPR atas perhatiannya untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi para prajurit TNI yg bertugas di Papua Barat. (Antara)

Presiden Joko Widodo mengaku optimistis 2021 akan menjadi momentum pemulihan ekonomi setelah pandemi virus Corona  atau Covid-19 melanda Indonesia. Oleh sebab itu, presiden meminta pemerintah daerah menyiapkan skenario pemulihan terhadap sektor yang terkena dampak paling parah.

Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2020, melalui konferensi Video, dari Istana Merdeka Jakarta Kamis (30/4) minta kepada gubernur, bupati, walikota, dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengidentifikasi secara detail dampak dari Covid-19 di daerahnya masing-masing. Presiden Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah mampu memilah dengan cermat sektor-sektor yang terdampak Covid-19. Mulai dari sektor yang terkena dampak paling parah, sektor yang bertahan, dan sektor yang justru bisa mengambil peluang yang ada. Menurut Presiden ada beberapa sektor yang sangat terpukul seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pariwisata, konstruksi, transportasi. Meskipun demikian, dia melihat ada beberapa sektor yang bertahan bahkan bisa tetap bergerak seperti sektor tekstil, kimia, farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, jasa komunikasi, dan sektor logistik.  

Sementara itu, untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, Jokowi menyatakan pemerintah telah menyiapkan paket program stimulus ekonomi agar bertahan dan mencegah PHK seperti insentif perpajakan, restrukturisasi kredit dan relaksasi impor bahan baku.

Namun ia mengingatkan yang juga harus dibantu adalah usaha mikro dan ultra mikro. Menurutnya, stimulus ekonomi harus menjangkau sektor informal seperti pedagang kaki lima, tukang gorengan, tukang tambal ban, warung kecil, dan sebagainya. Jokowi mengungkapkan jumlah pelaku usaha tersebut sangat besar. Menurut data Badana Perencanaan Pembangunan Nasional  angkanya mencapai 40 juta dan menampung banyak tenaga kerja. Kepala Negara menjelaskan di tengah situasi pandemi COVID-19, pemerintah telah melakukan realokasi dan perubahan fokus (refocusing) anggaran ke dalam tiga prioritas, yakni prioritas kesehatan, prioritas jaring pengaman sosial dan prioritas stimulus untuk pemulihan ekonomi.

Menurut Presiden, memang belum ada kepastian perihal pandemi COVID-19 ini akan berakhir di dunia. Namun, pemerintah tetap menyiapkan berbagai skenario kebijakan untuk mengantisipasi dampak ringan hingga dampak paling berat dari COVID-19 selama situasi pandemi.

Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia akhir Maret 2020, pemerintah mengimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah dengan melakukan kegiatan belajar, bekerja dan beribadah di dalam rumah. Kebijakan belajar di rumah didukung oleh Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 yang berisi pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona (COVID-19).

Kemendikbud juga memberlakukan kebijakan penutupan sekolah sementara dan memindahkan proses belajar mengajar dari sekolah ke rumah. Dengan kebijakan ini, seluruh proses belajar mengajar dari guru kepada siswanya dilakukan secara daring (online).

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama di perkotaan, mangakses internet bukanlah hal yang sulit. Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di negeri ini. Data riset terbaru dari layanan manajemen konten HootSuite dan agensi pemasaran media sosial We Are Social dalam laporan bertajuk "Digital 2020" menyebutkan saat ini 64 persen dari total populasi di Indonesia telah terkoneksi internet.

Namun, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan atau wilayah perbatasan yang tidak dapat mengakses internet karena tidak tersedia jaringan dan keterbatasan biaya?

Kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar online disampaikan Titis Kartikawati, seorang guru di Sanggau, Kalimantan Barat, dalam konferensi pers virtual bertajuk "Inspirasi Para Pejuang Pendidikan pada Masa Pandemi COVID -19" di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (2/5/2020).

Ia menyampaikan, tidak semua daerah di Sanggau memilki jaringan internet karena banyak sekali blank spot di daerah terebut. Selain itu orangtua siswa kebanyakan bekerja sebagai buruh tani atau pedagang sayur, sehingga membeli kuota internet bukan menjadi prioritas mereka.

Kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guru, dan orang tua, tapi tanggungjawab semua lapisan masyarakat Indonesia, termasuk media. TVRI dan RRI, misalnya, merupakan media yang ikut menyiarkan program belajar untuk siswa di rumah. Cara ini membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, terutama untuk yang tinggal di pelosok yang tidak memiliki akses internet.

Semoga kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak menyurutkan semangat guru dan siswa serta orang tua di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam keadaan apapun, baik di masapandemi maupun kondisi normal, kegiatan belajar mengajar harus tetap dilaksanakan