VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah virus corona novel berstatus gawat darurat dan menjadi perhatian dunia. Keputusan itu diambil dalam rapat yang digelar di Jenewa, Swiss pada minggu lalu.

WHO menyatakan yang dimaksud status gawat darurat yang menjadi perhatian dunia adalah kejadian luar biasa yang mengancam kesehatan masyarakat di banyak negara akibat penyebaran wabah secara global. Hal ini juga membutuhkan tanggap dan koordinasi dari seluruh dunia. Status yang sama pernah ditetapkan ketika merebaknya wabah Ebola, Zika, dan H1N1.

Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, jumlah kasus yang terus meningkat, dan adanya bukti penularan dari orang ke orang di luar China sangat mengkhawatirkan.

Kekhawatiran itu mendorong beberapa negara termasuk Indonesia untuk menarik warganya dari kota Wuhan. Diketahui sebanyak 238 Warga Negara Indonesia telah dipulangkan dari Wuhan.

Tidak itu saja, ada banyak negara yang juga telah dan akan menghentikan atau menutup sementara penerbangan dari dan ke China. Pemerintah Indonesia sendiri  memutuskan untuk menutup penerbangan dari dan ke China mulai Rabu minggu ini (5/2/2020).

Kondisi ini tentu akan mempengaruhi perekonomian global termasuk Indonesia. Memang dampaknya secara langsung terhadap perekonomian Indonesia belum terasa karena belum ada pembatasan ekspor-impor. Namun demikian, penyebaran virus corona bisa berdampak pada kinerja perdagangan dalam negeri. Wabah ini menyebabkan permintaan China terhadap ekspor dari negara lain, termasuk Indonesia menjadi tidak berkembang sesuai proyeksi. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani,  pada periode tahun baru Imlek lalu seharusnya permintaan dari China terhadap produk consumer goods dari seluruh dunia meningkat. Namun, yang terjadi justru permintaan tak naik signifikan. Wabah virus corona diperkirakan akan sangat mempengaruhi sektor penerbangan, perhotelan,  dan pariwisata. Sektor yang diharapkan akan memberikan pemasukan besar pada pundi-pundi negara seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo kepada para Duta Besar dalam Rapat Kerja Kepala Perwakilan dengan Menteri Luar Negeri bulan lalu

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan bahwa pengembangan program keuangan berkelanjutan di Indonesia telah mencapai banyak kemajuan sesuai dengan yang ditargetkan. Siaran pers OJK, Rabu, 29 Januari lalu, menyebut, Wimboh menyampaikan laporan tersebut dalam dua acara rangkaian Konferensi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Boulogne, Prancis, Selasa waktu setempat. Wimboh mendapatkan kepercayaan menyampaikan sambutan pembuka pada Tri Hita Karana Roadmap di the OECD Private Finance for Sustainable Development Conference serta menjadi pembicara penutup pada Roundtable on Country Platform Collaboration yang digelar oleh Sustainable Development Investment Partnership.

Wimboh mengatakan The Sustainable Banking Network (SBN) Global Progress Report pada tahun lalu telah mengumumkan, bahwa Indonesia pada posisi dua negara teratas dunia yang telah mencapai tahap matang dalam pengembangan dan reformasi keuangan berkelanjutan. Menurut dia, hal itu dicapai antara lain karena semua bank umum, kecuali Bank Perkreditan Rakyat-BPR telah mematuhi peraturan keuangan berkelanjutan dengan mengajukan rencana aksi mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Wimboh memastikan, ketentuan ini akan diikuti oleh BPR satu tahun dari sekarang.

Dijelaskannya, pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan berjalan dengan meningkatnya portofolio untuk membiayai proyek-proyek keberlanjutan seperti bangunan hijau, ekowisata, energi terbarukan, pertanian organik, dan proyek infrastruktur berkelanjutan.

Pencapaian portofolio dalam kategori kegiatan bisnis yang berkelanjutan pada 2019 mencapai sekitar 763 triliun rupiah atau 9 persen dari total pembiayaan yang didistribusikan. Salah satu bank telah menerbitkan Obligasi Keberlanjutan Global (Global Sustainability Bonds) dengan tenor 5 tahun, tingkat kupon 3,95 persen dengan nilai sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat. Menurut Wimboh Santoso angka-angka itu menandakan peningkatan kepercayaan pasar dalam pembiayaan proyek yang berkelanjutan.

Saat ini Otoritas Jasa Keuangan tengah mengembangkan skema blended finance (proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan Industri Jasa Keuangan) sebagai salah satu solusi alternatif pembiayaan berbagai proyek dalam menggerakkan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan namun sesuai bagi private investor atau investor swasta, termasuk di Indonesia.

Sebagai regulator di sektor jasa keuangan, OJK memandang pengembangan skema blended finance  atau pendanaan campuran sangat penting, tidak hanya untuk mendorong pembiayaan proyek-proyek pembangunan ekonomi tetapi juga dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Untuk itu, OJK siap membangun ekosistem yang diperlukan, mereformasi regulasi dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan agar pembiayaan skema ini dapat diterima dan menarik investor global. 

Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat terus menguatkan kerja sama bilateral dalam upaya pengembangan daya saing sektor industri, mulai dari peningkatan investasi hingga pelaksanaan program pendidikan vokasi. Hal ini diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kedua negara.

Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita usai bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Chan Chun Sing di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa, 28 Januari seperti dirilis Kantor Berita Antara mengatakan kedua negara telah melakukan kerja sama untuk mendorong penerapan industri 4.0. Hal ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kemenperin RI dengan Enterprise Singapore ketika penyelenggaraan Leader’s Retreat Indonesia-Singapura dalam sesi Annual Meeting IMF di Bali, Oktober 2018 lalu.

Selain itu, kedua negara sudah menjalin kerja sama dalam upaya peningkatan sumber daya manusia industri khususnya di Indonesia, seperti melalui program pendidikan vokasi. Sejak tahun 2018, telah dilaksanakan pelatihan bagi 100 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru di Indonesia. Untuk tahun ini akan dilaksanakan pelatihan implementasi industri 4.0 bagi 120 peserta yang meliputi staf manajemen dan pengajar politeknik industri. Pihaknya mendorong ke depannya, pelatihan juga diikuti untuk para calon instruktur yang berasal dari komunitas pendidikan. Sebab, dalam lima tahun ke depan, ia menargetkan akan tercipta 10 ribu tenaga kerja industri yang dapat ditingkatkan kompetensinya.

Sepanjang semester I tahun 2019, Singapura tetap menjadi investor besar  di Indonesia, dengan nilai investasi sebesar 3,4 miliar dolar Amerika. Peluang kerja sama selanjutnya, yaitu menjajaki pengembangan kawasan industri yang terpadu seperti Kawasan Industri Kendal, dan di wilayah lain di Indonesia di luar Jawa, seperti Tanah Kuning, di Kalimantan Utara, Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Bitung di Sulawesi Utara, Batanjung di Kalimantan Tengah, Jambi, dan Palu, di Sulawesi Tengah. Pihaknya juga menyampaikan kepada Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, untuk mencari investor Singapur yang ingin membangun kawasan tersebut.

Agus Gumiwang menambahkan, pihaknya menawarkan kepada Singapura untuk ikut membangun kawasan industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) di Kepulauan Bintan, yang lokasinya sudah di siapkan. Selain itu, ia juga mendorong percepatan kerja sama di bidang logistik untuk membangun jaringan di ASEAN, yang akan dipusatkan di Batam. Khusus untuk mendukung kegiatan ekonomi ASEAN, Indonesia dan Singapura sepakat memprioritaskan pembangunan ekonomi digital serta food innovation and safety.

Pemerintah Kota Banjarmasin siap membangun pusat daur ulang sampah kerja sama Indonesia-Jerman di wilayah ibu kota provinsi tersebut yang dimulai pada tahun 2020. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina setelah melakukan rapat lanjutan dengan Ekonid sebagai organisasi kerjasama Indonesia-Jerman di balaikota, Senin (27/1/2020) siang.

Dalam kesempatan itu Ibu Sina menyatakan sudah ada kesepakatan tempat untuk pembangunan pusat daur ulang sampah di daerah ini. Tempat tersebut berada di seberang Banua Anyar di wilayah sungai Gampa, Banjarmasin Utara. Menurut Ibnu Sina, di sana ada lahan milik Pemerintah kota seluas 5.000 meter persegi. Sedangkan pembangunan pusat daur ulang sampah hanya membutuhkan lahan seluas 2.500 meter persegi.

Menurut dia, pembangunan pusat daur ulang sampah di Banjarmasin ini tidak hanya ditanggung pemerintah kota, namun akan ada bantuan dari berbagai pihak. Untuk tahun ini, Banjarmasin mendapat insentif sebesar 9 miliar rupiah, lebih rendah dari tahun lalu sekitar 9,4 miliar rupiah.

Ibnu Sina menyebutkan, sebagian dari dana itu bisa di alokasikan untuk program pembangunan pusat daur ulang sampah kerjasama Indonesia-Jerman tersebut. Sejauh ini, studi kelayakan sudah mulai dilakukan, termasuk juga membuat Detail Engineering Designnya. Diperkirakan pembangunan pusat daur ulang sampah ini memerlukan dana sekitar 9,6 miliar rupiah.

Lebih lanjut Ibnu Sina mengungkapkan, penggunaan dana pembangunan tersebut harus dialokasikan dengan sistem khusus. Pembangunan infrastruktur penunjangnya ini tidak hanya dari dana Pemerintah kota, tapi ada juga pemerintah pusat. Dalam hal ini Ekonid menjadi konsultannya.

Menurut Ibnu Sina, pusat daur ulang ini akan membantu penanganan dan pengelolaan sampah dengan baik, karena dilaksanakan dengan beragam inovasi. Jika proyek ini sukses akan dibuat lagi di kecamatan lainnya. Pusat daur ulang sampah ini akan bisa mengelola sampah antara 30 sampai 40 ton perhari.