VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Rampungnya pembangunan landasan pacu atau runway 3 dan East Connection Taxiway-ECT Bandara Soekarno-Hatta memberikan efisiensi yang signifikan bagi pergerakan pesawat. Demikian dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau fasilitas tersebut di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu(26 /1) lalu.

Runway 3 Bandara Soekarno-Hatta yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 23 Januari lalu, telah beroperasi sejak akhir 2019 yaitu pada saat momentum Angkutan Natal dan Tahun Baru.

Kementerian Perhubungan mengklaim keberadaan sejumlah fasilitas baru di Bandara Soekarno-Hatta mempercepat waktu tunggu pesawat antara 8 persen hingga 30 persen.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan Bandara Soerkarno-Hatta merupakan wajah Indonesia sehingga dibutuhkan peningkatan pelayanan dan keselamatan. Budi Karya  meminta kepada seluruh pemangku kepentingan di sektor udara untuk terus meningkatkan sarana prasarana serta teknologi yang dapat diimplementasi di seluruh Indonesia. Menteri Perhubungan menyatakan kehadirannya sangat penting untuk peningkatan layanan Bandara-Soekarno-Hatta yang terus bertumbuh baik dari segi jumlah pergerakan pesawat maupun penumpang.

Berdasarkan laporan dari PT Angkasa Pura II, pergerakan pesawat pada momen Angkutan Natal dan Tahun Baru terbukti meningkat dari 80 pergerakan per jam menjadi 100 pergerakan per jam sejak dioperasikannya Runway 3 dan east cross taxiway pada akhir tahun lalu.

Beberapa manfaat dari beroperasinya fasilitas Runway 3 dan east cross taxiway yaitu dari aspek keselamatan, akan meningkatkan keselamatan penerbangan melalui pemisahan landasan pacu untuk lepas landas dan pendaratan. Dari sisi pelayanan, efektif untuk mengurangi antrian pesawat dari sebelumnya 6 sampai 9 pesawat menjadi rata-rata 3 pesawat dan mempercepat perjalanan pesawat dari apron menuju ke runway.

Dari sisi kapasitas, dengan berkurangnya antrian dan semakin mempercepat pergerakan pesawat, otomatis dapat meningkatkan kapasitas pergerakan pesawat dan penumpang.

Sementara itu Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia mengungkapkan east connection taxiway baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang bisa mengurangi antrean pesawat di musim puncak.

Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav Indonesia Novie Riyanto Raharjo menuturkan fasilitas yang menghubungkan landas pacu di sisi timur tersebut menghemat waktu hingga 13,3 persen.

Menurut Novie moda operasi yang terintegrasi tersebut meningkatkan keselamatan. Dengan beberapa fasilitas tersebut antrean berdasarkan catatannya hanya tinggal 3 pesawat udara.

Program peningkatan kapasitas runway menjadi 86 penerbangan per jam atau improvement runway capacity (IRC) 86 dapat diimplementasikan secepatnya. Dari kriteria IRC-86 tersebut akan terus bertambah, sesuai kebutuhan maskapai.

Kondisi geographis  yang terbentang luas sebagai negara kepulauan  sekaligus menjadi persilangan perlintasan udara dan laut  mengharuskan Indonesia memiliki pertahanan mumpuni untuk menjaga kedaulatannya. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto telah berkunjung ke 7 negara di Asia dan Eropa untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menunjukan tekad perubahan dan perbaikan Alat Utama Sistem Persenjataan -Alutsista, Kementrian Pertahanan mengadakan pameran persenjataan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020) dan dilanjutkan rapat koordinasi Pimpinan TNI  yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Namun, timbul pertanyaan yang mana lebih penting membangun  atau membeli alutsista dari pihak luar negeri?

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Hanggar Kapal Selam Surabaya usai melihat kapal selam buatan Indonesia yang berkerjasama dengan Korea Selatan belum memutuskan pembelian senjata dari pihak asing. Namun, dia telah menginstruksikan untuk pembenahan ekosistem industri pertahanan secara menyeluruh. Dia juga menginginkan bahwa program pengembangan alutsista dapat memperkuat industri pertahanan Indonesia. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor persenjataan.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sebelumnya di depan parlemen,  mengatakan Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam dan selalu menjadi incaran banyak bangsa lain. Untuk itu, penguatan dan modernisasi alutsista adalah keharusan. Dengan anggaran yang ada, pihak Kementrian Pertahanan akan menjalankan empat prinsip: tepat guna, efisien, ekonomis, dan aspek geopolitik dan geosentris.

Saat ini, penguatan industri strategis pertahanan Indonesia terus dikembangkan dan ditingkatkan seiring dengan alokasi dana sekitar Rp126 triliun untuk anggaran pertahanan dan keamanan. Tidak diragukan lagi, meningkatkan kemampuan pertahanan baik dari segi persenjataan maupun sumber daya manusia adalah salah satu hal penting dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Apalagi dengan insiden sempat terjadinya klaim sepihak dari suatu negara atas batas zona eklusif ekonomi Indonesia. Semakin meyakini bahwa Indonesia harus memiliki persenjataan canggih untuk menjaga kedaulatan wilayah.  Selain itu, pengalaman embargo senjata oleh pihak negara produsen telah memberikan pelajaran bagi Indonesia untuk dapat mandiri dalam industri strategis. Kerjasama alih teknologi merupakan langkah tepat untuk dapat menjadi bangsa mandiri dalam industri pertahanan strategis.

Ditengah hiruk pikuk rencana perdamaian baru yang digagas Presiden Donald Trump, yang konon akan  lebih menjanjikan perdamaian di Timur Tengah, Pemerintah Israel memberikan lampu hijau bagi warganya untuk bepergian ke wilayah kerajaan Arab Saudi. Namun pemberian izin tersebut hanya bagi warga muslim Israel untuk beribadah.

Selama ini, warga muslim Israel bepergian untuk umroh dan haji melalui jalur dokumen sementara  negara Yordania. Menurut Menteri Dalam Negeri Israel, Aryeh Deri, Minggu (26/1/2020), selain melakukan kegiatan ibadah para warga muslim Israel diperbolehkan juga melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk kegiatan bisnis. Tetapi    dengan ketentuan ada undangan resmi dari Instansi Arab Saudi. Otoritas Israel memberikan surat izin bagi warga muslimnya  selama kurang lebih 90 hari. Seperti diketahui, Israel dan Kerajaan Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik sehingga terdapat kesulitan bagi warga Israel bepergian ke Arab Saudi.

Namun berita dari otoritas Israel tersebut dijawab oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi bahwa mereka masih belum memberikan izin masuk langsung kepada warga Israel. Seperti yang dikutip dari AFP, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menegaskan untuk saat ini, kebijakan kerajaan masih   tetap belum mengizinkan warga Israel ke Arab Saudi karena tidak ada hubungan diplomatik.  Namun  tidak menampik, jika penyelesaian konflik Israel dan Palestina dapat terwujud dengan damai,  semua hal dapat dibicarakan dan dinegosiasikan dengan pemerintah Benyamin Netanyahu.

Memang Arab Saudi belum membuat perjanjian dengan Israel, namun dengan Mesir dan Yordania,  Tel Aviv  sudah membuat perjanjian damai. Tapi bukan berarti kedua belah pihak tidak melakukan hubungan. Kenyataannya, sudah beberapa tahun ini, sejak tampuk pemerintahan dipegang Oleh Raja Salman, perubahan drastis telah terjadi di Arab Saudi. Berbagai kelonggaran telah diberlakukan dalam penerapan syariah atau hukum Islam, termasuk dalam berbisnis. Tampaknya hal ini ada kaitannya dengan  melemahnya harga   minyak dunia yang  merupakan  sumber devisa utama bagi Arab Saudi. Selain itu, ditengarai  Arab Saudi dan Israel telah melakukan pertemuan bahkan  kerjasama secara sembunyi sembunyi. Pertemuan secara rahasia tersebut bukan hanya untuk masalah bisnis namun juga politik dan perdamaian. Apalagi saat ini, Israel dan Arab Saudi menghadapi musuh yang sama yaitu Iran.  Israel menemukan kesulitan menghadapi Iran,  baik terkait masalah Palestina dengan pasukan Hisbullahnya,  maupun kepentingan lainnya di dunia. Sedang Arab Saudi menghadapi rongrongan masalah Syiah di di dalam negeri. 

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia  Retno L.P. Marsudi menerima kunjungan resmi Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Péter Szijjártó pada Kamis lalu (23/1). Pertemuan itu diselenggarakan di sela-sela kunjungan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orbán ke Indonesia. Seperti dikutip laman kemlu.go.id ,  Menteri Retno Marsudi mengatakan  dakam pertemuan ini, kedua Menteri mempersiapkan kunjungan Presiden Hongaria pada tahun 2020 yang diharapkan dapat menghasilkan hasil-hasil yang konkret. Retno Marsudi  menjelaskan kunjungan Presiden Hongaria menjadi acara puncak bagi peringatan hubungan Indonesia-Hongaria ke-65 tahun. Diharapan kunjungan tersebut membuahkan hasil nyata.

Hal lain yang disampaikan dalam pertemuan itu adalah kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri meminta dukungan Hongaria, sebagai mitra sejati Indonesia, untuk dapat menyebarkan pandangan yang komprehensif dan seimbang mengenai minyak sawit Indonesia kepada negara-negara Uni Eropa. Kedua menteri juga mendiskusikan implementasi kerja sama dalam bidang investasi dan perdagangan, pembangunan infrastruktur perhubungan e-toll, fasilitas kesehatan rumah sakit, teknologi informasi dan ekonomi digital.  Retno L.P. Marsudi dan  Péter Szijjártó juga membahas rencana pembentukan Indonesia Hungary Investment Fund untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada kesempatan itu Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Péter Szijjártó menyampaikan  nilai pendanaan ditambah dengan investasi swasta bisa mencapai 1.5 miliar Dolar AS.

Dalam bidang pendidikan, Hongaria meningkatkan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Indonesia. Mulai tahun 2020 ini meningkat dari sebelumnya 50 orang, menjadi 100 mahasiswa yang berkesempatan mendapatkan beasiswa  untuk melanjutkan studi di Hongaria pada berbagai disiplin ilmu.   Di sisi lain, Indonesia akan meningkatkan alokasi bagi peserta Hongaria untuk program Darmasiswa.  Péter Szijjártó juga menegaskan dukungan Hongaria untuk proses pembebasan visa ke Eropa bagi Warga Negara Indonesia.

Hongaria merupakan negara mitra penting Indonesia di kawasan Eropa Tengah.  Negara dengan pertumbuhan ekonomi terlaju di Eropa itu kini merupakan mitra perdagangan dan investasi terbesar ke-3 di kawasan Eropa tengah. Sementara jumlah wisatawan dari Hongaria ke Indonesia menempati kedua terbesar diantara negara-negara Eropa Tengah lainnya.