Sumarno
May
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI sepakat segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo. Karena itu adalah payung hukum yang sangat dibutuhkan oleh aparat keamanan TNI dan Kepolisian RI untuk menyelesaikan masalah ini.
Antara melaporkan,Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/5) menyampaikan, perwakilan partai-partai pendukung pemerintah di DPR telah menjanjikan penyelesaian segera revisi Undang-Undang tersebut. Menurut Wiranto, pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme menjadi sangat penting untuk memberantas kelompok teroris. antara
May
Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan agar seluruh aparat keamanan mulai dari kepolisian, TNI, dan Badan Intelejen Negara untuk menjaga dan mengedepankan keamanan, terkait maraknya aksi kelompok teroris. Seperti dilaporkan Antara, Presiden juga meminta jajarannya menyampaikan kepada dunia Internasional bahwa Indonesia aman. Presiden Joko Widodo dalam sidang paripurna di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/5) meminta aparat keamanan dalam menjaga keamanan tetap mengedepankan semangat persatuan dan kerukunan sosial.
Terlebih kini umat Islam melaksanakan ibadah puasa, sehingga masyarakat Islam dapat menunaikan ibadah dengan rasa aman dan penuh kedamaian. Sebelum melakukan sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah tokoh lintas agama dan jajaran pengurus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/5). antara
May
Menteri Pariwisata RI Arief Yahya menyatakan, pariwisata Indonesia belum terdampak dengan adanya 14 negara yang mengeluarkan imbauan perjalanan atau travel advice ke Indonesia. Seperti dikutip Antara, Arief Yahya di lingkungan Istana kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/5) mengatakan, Kementerian Pariwisata terus melakukan monitoring. Keempat belas negara dan entitas yang mengeluarkan imbauan perjalanan adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Polandia, Irlandia, Kanada, Perancis, Filipina, Swiss dan Brasil.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengatakan, Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan informasi mengenai kondisi terkini di Indonesia melalui perwakilan-perwakilan di luar negeri. Menurut Fachir, pemerintah juga ikut menjamin keamanan penyelenggaraan kegiatan Internasional yang rencananya akan dilakukan di Indonesia. antara
May
Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur menetapkan waktu pemungutan suara Pemilihan Umum 2019 di wilayah kerja Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur pada Minggu, 14 April 2019. Seperti dikutip Antara, Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur, Agung Cahya Sumirat, mengemukakan hal itu ketika bertemu dengan Panitia Pengawas Pemilu Kuala Lumpur di Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur, Rabu (16/5).
Ia mengatakan, Pemilu 2019 akan sangat krusial karena Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif disatukan. Pihaknya membuka diri seluasnya kepada Panitia Pengawas Pemilu untuk bekerja sama. Menurut Agung Cahya Sumirat, perlu dukungan Panitia Pengawas Pemilu untuk menetapkan hari pemungutan suara. antara