Dua hari belakangan ini, media ramai membicarakan isu Kepolisian Republik Indonesia -Polri diusulkan di bawah kementerian. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Letnan Jenderal TNI (Purn), Agus Widjojo telah mengusulkan Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri segera dibentuk. Dengan demikian, kata Widjojo, Kementerian Keamanan Dalam Negeri akan menaungi Polri.

Menanggapi usulan tersebut, Analis Kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Trunoyudo W Andiko, menyampaikan keterangan pers, Senin. Ia menegaskan, institusi Kepolisian Republik Indonesia bertugas di bawah presiden Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Polri.

Andiko juga mengatakan, pasal 8 ayat (1) UU No.2/2002 telah dengan tegas menyantumkan bahwa Polri berada di bawah presiden. Dengan demikian, hingga saat ini, institusi Polri masih beroperasi di bawah presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.

Senada dengan Polri, Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti mengatakan bahwa instansi Polri yang saat ini dibawahi langsung oleh Presiden Republik Indonesia merupakan mandat dari era Reformasi. Poengky menilai, tidak tepat jika ada pihak yang mengusulkan ide lain yang menyimpang dari mandat era Reformasi.

Menurut Poengky UU No.2/2002 tentang Polri merupakan wujud dari reformasi kepolisian. Selain itu, Polri sebagai lembaga tidak berdiri sendiri. Sebab, Kompolnas ikut mengawal dan bertugas menetapkan arah kebijakan yang disusun oleh Polri.

Beberapa pengamat dan anggota DPR juga melontarkan pendapat yang senada. Intinya adalah bahwa Polri sebaiknya tetap berada di bawah Presiden, dan belum diperlukan sebuah institusi khusus yang membawahi Polri.

Banyaknya pendapat yang mendukung Polri tetap di bawah Presiden menunjukkan bahwa posisi Polri saat ini dinilai sudah tepat. Harus ada alasan yang sangat kuat dan kajian mendalam, jika ingin mengubah posisi polri tersebut. Apapun posisi Polri, kepentingan bangsa dan negara lah yang harus menjadi landasannya.

Lima Negara yang memiliki kekuatan nuklir global membuat pernyataan bersama untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, dan menghindari konflik akibat penggunaannya.

Mengutip AFP, pernyataan bersama anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS), pada Selasa 4 Januari itu dikeluarkan setelah peninjauan terakhir terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Non-Proliferation of Nuclear Weapons -NPT) yang pertama kali berlaku pada 1970.

Tak dapat disangkal, selama ini sering terjadi ketegangan antar negara-negara tersebut,khususnya antara pihak “barat” (AS, Perancis, dan Inggris)dengan “timur” (Rusia dan Tiongkok). Namun, lima kekuatan dunia itu menilai penghindaran perang antara negara-negara pemiliksenjata nuklir dan pengurangan risiko strategis sebagai tanggung jawab utama mereka.

Pernyataan itu juga berjanji untuk mematuhi artikel kunci dalam NPT, bahwa negara-negara berkomitmen untuk pelucutan senjata nuklir secara penuh di masa depan. Senjata nuklir pernah digunakan AS di Jepang pada akhir Perang Dunia II. Yaitu lewat pemboman di Hiroshima dan Nagasaki dengan dampak yang sangat mengerikan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengapresiasi pernyataan bersama tersebut dengan mengemukakan bahwa keberadaan 13 ribu senjata nuklir di seluruh dunia merupakan ancaman yang berkembang, dengan risiko bahwa senjata itu dapat digunakan kapan pun. Penyebaran lebih lanjut dari senjata semacam itu harus dicegah. Perang nuklir tidak boleh sampai terjadi, mengingat dampaknya yang sangat dahsyat.

Meski berpengaruh, pernyataan bersama kelima negara tersebut tentu tidak serta merta mampu menghilangkan semua senjata nuklir di dunia.Beberapa negara lain seperti Iran, Korea Utara, India dan Pakistan, diketahui juga telah mulai mengembangkan senjata nuklirnya.Sementara Israel secara luas diyakini memiliki senjata nuklir tetapi tidak pernah secara resmi mengakui hal tersebut.

Betapapun, pernyataan kesepakatan pencegahan senjata nuklir itu diyakini dapat membantu meningkatkan rasa saling percaya antar negara. Termasuk menggantikan persaingan di antara kekuatan-kekuatan besar dengan koordinasi dan kerja sama. Di samping itu, diharapkan juga dapat mencairkan ketegangan yang kerap timbul diantara negara negara berkekuatan nuklir seperti Rusia dan AS yang terkadang masih menyisakan jejak Perang Dingin di masa lalu.

Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah, potensi perang nuklir itu pada dasarnya tetap ada. Banyak negara berupaya meningkatkan kekuatan militernya termasuk senjata nuklir, demi menjaga dari ancaman pihak lain.Padahal, terkadang perang dapat dicegah atau bahkan ‘dimenangkan’ dengan berbagai caralain, seperti diplomasi, menahan diri ataupun menghindar. Dengan demikian, perang nuklir dapat dihindari, dunia pun dapat diselamatkan dari kehancuran dan dampak yang mengerikan bagi umat manusia.

VOI KOMENTAR Sepanjang tahun 2021 bangsa Indonesia berkutat dengan dua pekerjaan besar, yakni memutus rantai Covid-19 dan menjaga perekonomian agar tetap tumbuh.

Presiden Widodo (Jokowi)  melalui unggahannya di akun resmi instagram @jokowi di Jakarta, satu hari menjelang pergantian tahun 2022, menyebutkan usaha mengatasi masalah pandemi dan ekonomi harus seimbang, meski pandemi sejauh ini sudah semakin melandai.

Sementara di hari pertama tahun 2022, Presiden mengatakan, selama hampir dua tahun terakhir ini, seperti halnya negara-negara lain di dunia, bangsa Indonesia pun mengalami berbagai cobaan. Baik itu berupa pandemi Covid-19, resesi ekonomi maupun situasi ketidakpastian yang tinggi. Menurutnya, Indonesia telah melewati berbagai ujian berat yang menempa bangsa ini menjadi lebih kuat. Dengan tempaan itu, Presiden mengajak seluruh pihak agar memiliki semangat baru  dan bekerja untuk Indonesia Maju.Diyakini, semua ujian di tahun 2021 itu, telah lebih menguatkan dan menyatukan bangsa Indonesia.

Apa yang disampaikan presiden sudah sepatutnya mendapat perhatian dari semua pihak, untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi mengingat Indonesia tahun ini memiliki banyak pekerjaan besar. Seperti pemulihan ekonomi, mengatasi masalah kesehatan, dan juga menyukseskan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan kelompok negara-negara ekonomi besar/maju G-20.

Sebagaipejabat Presidensi G20, Indonesia bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan kelompok G20 selama setahun kedepan. Aktivitas G20 dalam setiap presidensi normalnya mencakup 3-4 pertemuan tingkat working group (WG), 3-4 tingkat deputi, 2-4 tingkat Menteri dan diakhiri dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri oleh para Kepala Negara anggota G20.

Selain kesiapan sebagai Presidensi G20, Indonesia juga masih harus tetap berjuang mendorong pertumbuhan ekonomi serta menahan laju penyebaran Covid-19.Penyebaran kasus Covid-19 di dunia mencetak rekor tertinggi akhir-akhir ini akibat varian Omicron. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mewanti-wanti adanya 'tsunami' COVID yang akan membebani sistem kesehatan global.

Untuk itu, ajakan Presiden kepada seluruh pihak agar memiliki semangat baru dan bekerja untuk Indonesia Maju di tahun 2022 ini sudah sepatutnya diikuti. Selamat Tahun Baru 2022.

VOI PESONA INDONESIA Tradisi Roah Segare merupakan bentuk rasa syukur masyarakat nelayan di Desa Kuranji Dalang kepada Allah atas hasil laut yang melimpah. Roah Segare diselenggarakan setiap bulan Muharram dalam penanggalan hijriah. Tradisi ini terus mereka lakukan turun-temurun hingga saat ini sebagai bentuk rasa syukur, juga karena telah dijauhkan dari segala macam bentuk musibah.

Prosesi Roah Segare dimulai dengan pembacaan Barzanji, Selakaran (melantunkan zikir dan sholawat Nabi Muhammad Saw secara bersama-sama, sambil berdiri, dan membentuk lingkaran), dan doa kepada Allah. Kemudian, dilanjutkan dengan mendoakan Dulang Penamat (sesaji) untuk kemudian dibawa ke bibir pantai. Dulang tersebut kemudian dilarung ke laut. Proses larung itu adalah simbol dari rasa syukur masyarakat nelayan dengan hasil laut yang melimpah. Dalam tradisi Roah Segare, ada beberapa ketentuan adat yang harus dilakukan. Misalnya nelayan tidak boleh melaut untuk mencari ikan selama tiga hari setelah ritual Roah Segare berlangsung. Ini untuk memberi waktu untuk laut memulihkan diri sejenak, setelah selama ini diambil hasilnya oleh nelayan. Jika dilanggar, masyarakat setempat percaya, nelayan akan mendapat bala bencana. Setelah tiga hari nelayan baru boleh melaut dengan harapan dan semangat baru, yaitu mendapat tangkapan yang melimpah.

Setelah prosesi melarung, masyarakat beserta para tamu pun disuguhkan makan yang telah didoakan tadi. Mereka melakukan tradisi Begibung atau makan bersama dalam satu wadah besar atau nampan. Makan bersama ini sebagai wujud kebersamaan dan kekeluargaan para nelayan di Pantai Kuranji. Roah Segare kini bukanlah hanya tradisi semata. Tradisi masyarakat Lombok ini terus dilakukan dan dikembangkan agar menajdi salah satu ikon wisata di Lombok Barat.