February
Ribuan pendemo di Prancis, Swiss, Jerman tuntut gencatan senjata Gaza
Written by Akbar
VOInews.id- Demonstrasi di Prancis, Swiss, dan Jerman pada Sabtu (3/2) diikuti ribuan orang yang menuntut untuk segera diberlakukan gencatan senjata di Jalur Gaza. Di Paris, ratusan pengunjuk rasa mengecam serangan Israel ke Gaza serta mengkritik Presiden Emmanuel Macron yang dianggap terlibat membantu Israel dalam menyerang Palestina. Sembari mengibarkan bendera Palestina dan Afrika Selatan, pengunjuk rasa turut menuntut pemerintah Prancis mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
Unjuk rasa di Paris tersebut bergabung dengan demonstrasi lainnya yang memprotes undang-undang imigrasi yang disahkan parlemen Prancis Desember lalu. UU tersebut dikecam karena dianggap terlalu dipengaruhi kelompok ekstrem kanan. Sementara itu di Jenewa, Swiss, ribuan pengunjuk rasa berhimpun di pusat kota untuk menyatakan dukungan bagi rakyat Palestina di Gaza. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).
Protes terhadap serangan Israel ke Gaza juga berlangsung di Berlin dan diikuti oleh sekitar 2.000 orang. Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan membawa spanduk protes yang di antaranya tertulis "Hentikan genosida di Gaza" dan "Jerman yang membayar, Israel yang mengebom".
Seorang pengunjuk rasa, David Kusel, mengecam situasi mengerikan di Gaza serta menuntut gencatan senjata segera, distribusi bantuan kepada rakyat Gaza, serta terwujudnya solusi dua negara. Ia turut mengecam tindakan Israel yang merintangi perdamaian melalui pendirian permukiman ilegalnya dan menyebut upaya untuk menghilangkan rakyat Palestina sebagai "kejahatan luar biasa". Serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan setidaknya 27.238 rakyat Palestina dan mencederai 66.452 orang lainnya. Sementara itu, sekitar 1.200 warga Israel disebut tewas akibat serangan Hamas.
Antara
February
Sultan Ibrahim resmi dilantik sebagai raja baru Malaysia
Written by Akbar
VOInews.id- Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dilantik sebagai Raja Malaysia ke-17 dalam sebuah upacara di istana nasional Malaysia di Kuala Lumpur pada Rabu (31/1). Dalam upacara yang disiarkan di televisi itu, Ibrahim mengucapkan sumpah jabatannya dan menandatangani instrumen jabatan bersama para pemimpin herediter Malaysia lainnya yang menyaksikan upacara tersebut. Sementara itu, Sultan Nazrin Shah dari Negara Bagian Perak akan menjabat sebagai wakil raja untuk lima tahun ke depan.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim turut menghadiri upacara tersebut bersama jajaran menteri kabinetnya untuk menyaksikan pelantikan raja baru Malaysia. Penunjukan Sultan Ibrahim dilakukan setelah pendahulunya, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dari Negara Bagian Pahang, menyelesaikan masa jabatannya pada Selasa (30/1). Malaysia merupakan negara monarki konstitusional, dengan sembilan sultan atau pemimpin, yang mengepalai negara bagian masing-masing dan bertindak sebagai pemimpin keagamaan. Setiap sultan akan secara bergiliran menjabat sebagai raja untuk masa jabatan lima tahun.
Antara
February
Dewan Keamanan PBB mengkaji putusan ICJ terhadap Israel
Written by Akbar
VOInews.id- Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan pada Rabu (31/1) untuk meninjau putusan sementara Mahkamah Internasional (ICJ) baru-baru ini mengenai tindakan genosida Israel di Jalur Gaza. Melalui putusannya pekan lalu, ICJ memerintahkan Israel melakukan semua upaya untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut di Gaza, sejalan dengan kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida 1948. Pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda, itu juga menuntut pembebasan segera seluruh sandera. Wakil Tetap Aljazair untuk PBB Amar Bendjama mengatakan keputusan tersebut menegaskan kembali bahwa masa impunitas telah berakhir.
“Kami dalam hal ini menegaskan kembali bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, segera mematuhi langkah-langkah yang disepakati oleh pengadilan," ujar dia, dalam pertemuan DK PBB yang membahas situasi di Timur Tengah, termasuk isu Palestina. Baca juga: MUI: Putusan ICJ ke Israel langkah penting secara hukum internasional Dia mengatakan masyarakat internasional wajib memastikan bahwa Israel sepenuhnya mematuhi putusan ICJ tersebut. Dia pun menekankan bahwa perintah sementara ICJ harus dijalankan untuk melindungi rakyat Palestina dari kejahatan genosida.
“Sangat penting untuk menjamin akuntabilitas guna melindungi generasi mendatang dari kekejaman seperti yang dilakukan saat ini di Gaza,” katanya. Wakil Tetap Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan, London menyambut seruan ICJ untuk pembebasan sandera segera dan perlunya menyalurkan lebih banyak bantuan ke Gaza, karena Mahkamah mengingatkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam konflik terikat dengan hukum kemanusiaan internasional. Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengulangi seruannya untuk gencatan senjata di Gaza, mengingat bencana kemanusiaan semakin meningkat. "Putusan sementara ICJ adalah respon kuat terhadap kebutuhan untuk melindungi warga sipil," ujar dia.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia pun mengadvokasi gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. "Jelas bahwa lingkaran kekerasan di Gaza akan terus berlanjut sampai ketidakadilan yang sudah berlangsung lama yang mendasari konflik tersebut, dihilangkan dan rakyat Palestina dapat memperoleh hak untuk mendirikan negara merdeka mereka sendiri," katanya.
Antara
February
Rusia: BRICS tidak ciptakan'kediktatoran baru mayoritas dunia'
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, Rabu, mengatakan bahwa blok ekonomi BRICS tidak bermaksud menciptakan mekanisme untuk "kediktatoran baru mayoritas dunia." "Dalam semua tindakan, pernyataan, deklarasi dan praktik kami, semua negara kami selalu menekankan bahwa kami terbuka kapan saja untuk melakukan dialog yang jujur dan setara," kata Lavrov dalam pidatonya pada pertemuan pejabat negara-negara BRICS di Moskow. BRICS terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, Arab Saudi dan Ethiopia. Menurut Lavrov, pendekatan jujur sudah lama tidak terlihat dari para pemimpin negara-negara Barat.
Kesetaraan adalah "kualitas langka yang jelas-jelas tidak banyak tersedia," katanya, menambahkan. Lavrov lebih lanjut mengatakan bahwa AS, serta pihak-pihak yang "mengendalikan sistem moneter dan keuangan global," telah membuktikan "ketidakmampuan mereka bernegosiasi dan tidak dapat diandalkan." "Ternyata semua prinsip suci pasar bebas bisa direnggut dalam semalam dan diubah menjadi instrumen pemaksaan bagi mereka yang tidak disukai Washington saat ini. Nasib seperti ini bisa menimpa negara mana pun," kata Lavrov. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa proses integrasi regional seperti BRICS telah meningkat dalam kondisi tersebut.
Lavrov juga menambahkan bahwa blok itu adalah "sesuatu seperti jaringan kerja sama" yang akan "memajukan harmonisasi dan pengembangan integrasi di negara-negara mayoritas di dunia pada tingkat global." Ketika mengomentari kepemimpinan Rusia di blok tersebut tahun ini, Lavrov mengatakan Moskow akan memberi perhatian besar kepada negara-negara yang telah memutuskan untuk menjalin kemitraan dengan organisasi tersebut.
"Aksesi anggota baru ke BRICS memperkuat kemitraan strategis dan posisi internasional asosiasi kami," kata Lavrov. "BRICS sepenuhnya mampu membentuk agenda global, secara konsisten membela kepentingan mayoritas dunia, menawarkan visinya tentang kontur tatanan dunia di masa depan, berdasarkan peristiwa-peristiwa objektif, perkembangan objektif," ujarnya. "... dan bukan pada skema yang dirancang secara artifisial untuk memperlambat perkembangan umat manusia," katanya, menambahkan.
Sumber: Anadolu